Kherjuli: Pulau Lipan tak Layak Ditambang

Sumber : http://lenteraindonesia.com/berita-peristiwa-di-kepulauan-riau.html
kherjuliTANJUNGPINANG | Lentera Kepri – Ketua LSM Air Lingkungan dan Manusia (Alim) Kepri, Kherjuli, menegaskan, Pulau Lipan dinilai sangat tidak layak dijadikan lokasi pertambangan. Pihaknya pun menolak rencana pertambangan bauksit PT Telaga Bintan Jaya (TBJ) di pulau yang hanya memiliki luas 64 hektar tersebut.“Kita menolak rencana kegiatan usaha pertambangan bauksit di Pulau Lipan tersebut. Selain luasnya tidak memadai, di pulau tersebut juga terdapat komoditas suku terasing (suku laut) yang harus tetap dijaga kehidupan sosial budaya mereka,” kata Kherjuli kepada Lentera Indonesia, Senin (5/8).Menurut dia, jika eksploitasi pertambangan bauksit di pulau tersebut dilakukan, selain berdampak pada kerusakan lingkungan, juga akan menyebabkan komunitas tersebut kembali ke budaya lama.

“Kita tak ingin melihat mereka (suku laut) hidup berpindah-pindah dari laut ke laut dengan menggunakan kajang, akibat lingkungan tempat tinggal mereka rusak akibat pertambangan bauksit perusahaan itu,” tegasnya.

Kherjuli menjelaskan, beberapa hari lalu ia sudah sudah bertemu dengan Kepala Desa Penuba, Dwi Abdi, guna menyampaikan penolakan tersebut. “Pembangunan resort di Pulau Lipan itu hanya akal-akalan pengusaha saja. Sangat tidak logis dan kelihatan sekali nuansa eksploitatifnya,” cetusnya.

Terakait hal itu, pihaknya berharap agar masyarakat pemerhati lingkungan dan media dapat mengawal rencana kegiatan pertambangan bauksit di Pulau Lipan agar tidak terlaksana. Pemkab Lingga juga diharap lebih jeli dan peduli terhadap lingkungan.

“Jangan berikan rekomendasi UKL/UPL/AMDAL dan Izin Lingkungan. Jangan bermain dan kongkalikong dengan pengusaha tambang. Dengan iming-iming konvensasi sebesar Rp 2 juta per bulan untuk masyarakat Suku Laut, bukan merupakan persetujuan mutlak untuk melegalkan kegiatan pertambangan bauksit di Pulau Lipan,” paparnya.

Menurut Kherjuli, masyarakat terkena dampak harus diadvokasi tentang dampak penting yang akan ditimbulkan, daripada sekedar iming-iming yang tak jelas juntrungan. Sebab, kata dia, latar belakang pendidikan suku laut sangat terbatas.

Perangkat daerah seperti kepala desa dan camat diharap dapat melibatkan perwakilan dari masyarakat pemerhati lingkungan. Diantaranya LSM, akademisi dan pers. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan masukan atau saran, pertimbangan dan tanggapan kepada kepala daerah. Dalam hal ini bupati Lingga. (cky/www.lenteraindonesia.com)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: