Tak Punya Dewan Pengawas, PDAM Tak Etis


Sumber: Tanjungpinang Pos

BAK PENGOLAHAN AIR : Pemerintah membangun bak pengolahan air bersih di Waduk Sungai Gesek yang dikelola PDAM Tirta Kepri. F-yusfreyendi/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Tidak adanya Dewan Pengawas (DP) di PDAM Tirta Kepri dinilai tidak menyalahi secara aturan. Namun, secara etika tidak bagus jika PDAM Tirta Kepri tak memiliki pengawas.

Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Suradji menilai, hal itu tidak menyalahi dari regulasi yang ada.

Namun, tidak etis PDAM tak memiliki badan pengawas sementara yang mereka gunakan adalah APBD alias uang negara. Dijelaskannya, memang ada Permendagri No. 2 tahun 2007 yang mengatur tentang Organ dan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Setelah dipelajarinya dan ditelaah, ternyata di Permendagri tersebut tidak disebutkan secara spesifik jika ada keharusan pengangkatan dewan pengawas dan pemilihan dirut PDAM melalui fit and proper test.

”Jadi jika diperhatikan dari Permendagri itu, untuk pengangkatan dewan pengawas dan dirut PDAM tergantung dari political will kepala daerah,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Senin (6/4).

Jadi, apa yang terjadi di tubuh PDAM Tirta Kepri saat ini tidak menyalahi regulasi. Namun, kata dia, sebaiknya pemerintah mengikuti aturan yang sudah tertuang dalam Permendagri No. 2 tahun 2007 tentang Organ dan Pegawai PDAM itu. Sebab, PDAM itu tugasnya melayani masyarakat. Selain itu dalam menjalankan operasionalnya, seluruh anggaran yang digunakan juga berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

”Kalau dilihat dari norma dan etika ini sangat tidak baik. Kalau dalam rangka demi memberikan kebaikan untuk masyarakat, sudah selayaknya aturan-aturan itu diterapkan. Seperti pengangkatan dewan pengawas dan pengangkatan dirut PDAM melalui fit and profer test. Jika ini semua dilakukan tentu juga akan ada nilai plusnya tersendiri,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Air, Lingkungan, Manusia (ALIM) Provinsi Kepri, Kherjuli mengatakan, saat ini di tubuh direksi PDAM Tirta Kepri tidak terdapat dewan pengawas. Selain itu dalam penunjukan Direktur PDAM Tirta Kepri tidak melalui jalur fit and proper test padahal sudah tertuang dalam Permendagri No. 2 tahun 2007 tentang Organ dan Pegawai PDAM.

”Kepala daerah selaku pemilik PDAM itu kurang memahami Organ PDAM itu sendiri,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (6/4). (cr23)

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on April 16, 2015, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: