DP PDAM Tanpa Unsur Masyarakat


Sumber:  Tanjungpinang Pos

BOCOR: Pipa PDAM Tirta Kepri kembali bocor, terlihat pekerja segang mengerjakan sambungan pipa yang bocor. F-DOK/tanjungpinang pos

Tak Sesuai Aturan Perundangan

Tanjungpinang – Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sepenuhnya menjadi tangggung jawab pemerintah. Baik pusat maupun daerah.

Namun aturan baku itu. Belum sepenuhnya diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selaku pihak yang berkewajiban untuk mengurusi perihal hajat hidup orang banyak ini.

Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Air, Lingkungan, Manusia (ALIM) Provinsi Kepri, Kherjuli menilai kondisi tersebut dapat terjadi karena kepala daerah selaku pemangku kebijakan di provinsi ini dianggap belum terlalu cekatan, untuk mengurusi permasalahan air bersih di Ibu Kota Provinsi Kepri.

”Kepala daerah selaku pemilik PDAM itu kurang memahami organ PDAM itu sendiri,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (6/4).

Lebih lanjut disampaikannya, sejatinya jika diperhatikan secara seksama selama ini dalam diam Pemerintah Provinsi Kepri telah menabrak aturan perundang-undangan soal pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Pasalnya berdasarkan aturan Permendagri No. 2 tahun 2007 tentang organ dan pegawai PDAM, dan Peraturan Menteri Keuangan.

Disebutkannya, secara aturan resmi susunan organisasi di tubuh PDAM itu terdiri dari organ PDAM itu kepala daerah, dewan pengawas, direksi dan pegawai. Namun saat ini di tubuh PDAM Tirta Kepri dewan pengawas tidak termasuk di dalamnya. Padahal, dewan pengawas (DP) itu berasal dari beberapa unsur, seperti unsur pemerintah dan masyarakat yang dianggap berkompeten dan paham tentang persoalan air.

”Dahulu ada Pak Andi Anhar Khalid dari unsur non pemerintah. Tetapi sekarang, tidak ada lagi. Unsur non pemerintah itu mewakili masyarakat pelanggan PDAM. Dahulu, Direksi PDAM itu dipilih melalui mekanisme fit and proper test. Tapi sekarang tidak, main tunjuk saja,” pungkasnya.

Agar masalah ini tidak berlarut, dan tidak semakin membuat masyarakat menderita. Jadi sudah sewajarnya jika kepala daerah selaku pihak yang berwenang dalam masalah ini dapat meningkatkan lagi kemampuan manajerial seluruh jajaran Direksi PDAM. Dan menentukan Dewan Pengawas seperti yang sudah diatur dalam Permendagri No. 2 tahun 2007 tentang Organ dan Pegawai PDAM.

”Fungsi dewan pengawas ini supaya dapat mengawasi dan menjalankan operasional PDAM dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh waktu,” ujarnya.

Kherjuli mengatakan, selama ini secara kinerja pihaknya menilai jika Pemerintah belum sepenuhnya menujukkan hasil yang menggembirakan bagi masyarakat dalam hal penyediaan air bersih ini. ”Salah satunya yang dulu dijanjikan adalah, jika IPA (instalasi pengolahan air) Gesek beroperasi dan seawater reverse osmosis (SWRO) berfungsi maka akan mampu melayani 4000 hingga 8000 sambungan baru. (ZULFIKAR)

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on April 16, 2015, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: