Warga Laporkan Penjarah Bakau


TIMBUN BAKAU: Tim gabungan  Bappeda, BLH, BPMPD, Distanhutnak dan Camat Bintan Timur meninjau lokasi penimbunan lahan bakau di Tekojo, Bintan Timur, Selasa (24/2). f-suhardi/tanjungpinang pos

Bintan – PENGUSAHAdeveloper melakukan penimbunan belasan hektar hutan bakau di daerah Tekojo sejak beberapa waktu lalu. Penimbunan bakau di area Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan area penggunaan lainnya (APT) itu dilaporkan warga ke pemerintah kecamatan dan pihak terkait.

Berdasarkan laporan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Pertanian Kehutanan dan Peternakan serta pihak Kecamatan Bintan Timur melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di kawasan Kampung Tekojo, Bintan Timur, Selasa (24/2) siang.

Dalam sidak gabungan itu, tim menemukan kawasan penimbunan hutan bakau yang digunakan untuk perumahan dan pembangunan dermaga perikanan oleh pengusaha. Tim gabungan meminta agar pengusaha menunjukan hak kepemilikan lahan dan izin penimbunan tersebut. Dari data yang dimiliki pengusaha, lahan daratan yang terdapat tanaman bakau itu seluas sekitar 12 hektar. Dari luas itu, 3,4 hektar merupakan lahan APT dan sisanya merupakan HPT.

”Secara ketentuan, HPT dan APT bisa digunakan untuk aktivitas warga. Atauhutan itu bisa dikelola. Namun, kita minta aktivitas penimbunan bakau itu dihentikan. Karena bakau dilindungi. Permintaan itu sudah kita sampaikan sejak beberapa waktu lalu,” kata Hasan, Camat Bintan Timur di sela-sela sidak.

Dari hasil sidak itu, pemilik lahan sengaja melakukan penimbunan sebelum berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD). Khususnya menyangkut izin penimbunan bakau yang dilakukan oleh PT Sinar Bodhi, milik Diky Chandra.

Saat berada di lokasi, dua orang perwakilan pemilik lahan menjelaskan kepada petugas soal penimbunan lahan bakau sekitar 1 hektare tersebut. Perwakilan pengusaha itu menunjukkan dokumen dan tapal batas wilayah. Saat itu, perwakilan perusahaan membantah jika dituding telah menimbun bakau. Soalnya, hutan bakau di daratan itu sudah pernah dilakukan penimbunan sebelumnya.

”Kami tidak tahu kalau sekarang ada aktivitas penimbunan. Mungkin ada oknum lain yang menimbun bakau, yang berasal dari perusahaan lain milik bos kami,” jelas pria tersebut kepada tim sidak.

Ditempat yang sama Kasubag Perekonomian Setdakab Bintan, Agung Setiawan menyatakan, akan menunggu hasil investigasi yang dilakukan Setdakab bersama Bappeda, BPMPD dan Pemerintah Kecamatan Bintan Timur. Diminta agar persoalan izin dan siapa yang melakukan penimbunan bakau itu segera dilaporkan ke Setdakab.

Ditempat terpisah, LSM Air Lingkungan Hidup dan Manusia (Alim) Provinsi Kepri, Kherjuli menyampaikan, penimbunan hutan mangrove tanpa izin dari pemerintah daerah, tindakan itu melanggar Undang-Undang (UU) No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan KUHP pasal 406 tentang pengrusakan hutan. Kherjuli menyarankan agar izin penimbunan tersebut diteliti, apakah disetujui instansi terkait atau tidak.

”Jika ada izin dari pemerintah daerah, oknum pemberi izin itu mesti dipidanakan. Karena pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk memberi izin penimbunan hutan bakau,” kata Kherjuli. (YUSFREYENDI-ADI)

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Maret 8, 2015, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: