Manis di Awal, Hambar di Akhir


Sumber : Tanjungpinang Pos

TINJAU : SWRO saat ditinjau sejumlah pejabat pusat dan daerah, belum lama ini. F-zulfikar/tanjungpinang pos

SWRO Senilai Rp 47 Miliar Tak Kunjung Berfungsi

Manis di awal dan hambar di akhir. Ungkapan itulah yang layak disematkan untuk instalasi pengolahan air laut menjadi air tawar atau SWRO. Parahnya lagi, sudah dibangun, tapi tak dioperasikan.

Tanjungpinang – Pengolahan air minum dengan teknologi modern atau biasa disebut Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) ini seakan tak bertuan saat ini. Pasalnya, instalasi pengolahan air seharga Rp 47 miliar ini sampai detik ini belum juga bisa dimanfaatkan.

Sejatinya, pembangunan SWRO di Kota Tanjungpinang merupakan pilot proyek yang terbesar untuk percepatan penyediaan air minum bagi penduduk Ibu Kota Provinsi Kepri.

Tidak hanya menyediakan air bersih untuk warga Tanjungpinang, pembangunan SWRO ini juga diharapkan dapat menjadi andalan untuk mengejar target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 sebesar 67 persen.

”Tapi sampai dengan saat ini, outcome-nya belum bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.Jadi proyek itu hanya manis di awal dan hambar di akhir,” sebut Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Air Lingkungan dan Manusia (ALIM) Provinsi Kepri, Kherjuli saat berbincang dengan Tanjungpinang Pos, Selasa (3/3).

Pria yang dikenal lantang menyuarakan persoalan air di Provinsi Kepri ini melanjutkan, harapan masyarakat Kota Tanjungpinang untuk segera menikmati air dari instalasi ini sepertinya tidak akan bisa segera terealisasi dalam waktu dekat. Seperti yang dijanjikan pemerintah, bahwa instalasi tersebut akan mulai beroperasi tahun 2015 ini.

Sebab menurut pria yang juga tercatat sebagai anggota Dewan Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi Kepri ini, ada beberapa kendala yang menyebabkan instalasi pengolahan air itu tidak akan bisa beroperasi dalam waktu dekat ini.

Kendala itu seperti pasokan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang belum tersedia. Kemudian ada juga persoalan masalah jaringan pipa distribusi atau pipa sekunder berstandar air yang langsung layak diminum yang hingga saat ini masih minim terpasang dalam sistem jaringan distribusi PDAM Tirta Kepri.

Lalu masalah pipa-pipa persil (pipa yang langsung menerima air buangan dari sumbernya) milik pelanggan yang masih banyak menggunakan jenis pipa paralon yang bukan standar pipa untuk air yang langsung layak diminum.

Apa yang disebutkan itu baru persoalan secara teknis. Kalaupun nanti masalah teknis tersebut mampu teratasi. Belum tentu instalasi tersebut akan langsung bisa difungsikan. Karena ke depannya ada lagi persoalan yang lebih pelik.

Yaitu soal penentuan harga jual air dari instalasi tersebut kepada pelanggan. Karena, instalasi tersebut dalam pengoperasiannya membutuhkan biaya yang relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan sistem konvensional seperti di Gesek dan Sei Pulai.

Tentu hal ini akan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah untuk menentukan harga yang pas untuk masyarakat. Karena berdasarkan hitung-hitungannya, harga jual air dari instalasi pengolahan air laut menjadi air minum itu bisa mencapai Rp 8.000 hingga Rp 9.000 per meter kubiknya.Jumlah ini lebih tinggi tiga kali lipat bila dibandingkan dengan harga air saat ini yang cuma Rp 2.600 permeter kubik.

”Tentu hal itu akan sulit diterima dalam kondisi perekonomian seperti sekarang ini,” tuturnya.

Selain itu, jika merujuk pada konsep awal pembangunan SWRO, idealnya instalasi tersebut dibangun dan diperuntukkan untuk daerah-daerah yang belum terjangkau layanan PDAM. Seperti di Dompak, Kampung Bugis, Madong, Senggarang atau daerah lainnya di Kota Tanjungpinang. Ini tujuannya untuk menekan terjadinya konflik sosial terutama dalam hal kebutuhan air bersih. Mengingat sejauh ini di kawasan tersebut masih mengalami kesulitan air.

Persoalan SWRO ini rupanya juga membuat Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang kebingungan. Pasalnya, sampai dengan hari ini Pemko Tanjungpinang belum pernah diajak untuk membahas soal pengelolaan instalasi air minum tersebut.

”Kami hanya disuruh menyiapkan pipa-pipa kecil untuk pendistribusian air itu ke masyarakat. Tapi untuk harga jualnya sampai saat ini belum jelas, karena belum pernah dibahas sama sekali,” sebut Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah.

Orang nomor satu di Pemko Tanjungpinang ini mengatakan, Pemko Tanjungpinang siap untuk menyediakan pipa-pipa seperti yang diminta. Tapi kata dia, apakah PDAM maupun Pemprov Kepri nantinya bisa menjual air dari instalasi tersebut sesuai dengan kemampuan masyarakat.

”SWRO itu cost-nya tinggi. Bukan berarti kami tidak setuju. Takutnya nanti jika Pemko sudah siapkan anggaran sekian miliar untuk penyediaan pipa distribusi air ke masyarakat dan ternyata harga jualnya tak sesuai, kan percuma. Jadi selama ini hanya banyak teori manisnya saja. Tidak mau teori yang pahit,” tuturnya.

Politisi PDI Perjuangan ini tidak mau jika nantinya pemerintah dianggap memberatkan masyarakat karena menjual air dengan harga yang tinggi dari harga normal.

”Ini harus didudukkan betul-betul, bagaimana nanti sistemnya dan pengelolaannya supaya masayarakat tidak merasa di porsir,” tuturnya.(ZULFIKAR)

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Maret 8, 2015, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: