Pemko Tanjungpinang Diminta Serius Tangani Mangrove


Pemerintah Kota Tanjungpinang diminta untuk serius menangani hutan mangrove. Diantaranya dengan mendata ulang kerusakan hutan mangrove dan membuat regulasi soal pengelolaan dan perlindungannya. TANJUNGPINANG (HK) – Pemerintah Kota Tanjungpinang diminta untuk serius menangani hutan mangrove.

Diantaranya dengan mendata ulang kerusakan hutan mangrove dan membuat regulasi soal pengelolaan dan perlindungannya.

Hal itu dikatakan Direktur LSM Air, Lingkungan, dan Manusia (ALIM) Provinsi Kepri, Kherjuli, bersempena dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup yang jatuh hari ini, 5 Juni 2014.

Kherjuli juga mengharapkan pemerintah membuat regulasi (peraturan daerah) untuk mempertegas batasan wewenang dan tanggung jawab daerah dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan dan ekosistem pesisir untuk meminimalisir kerusakan mangrove.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan ALIM melalui citra satelit, saat ini sekitar 30 persen atau 300 hektare dari 1.337,4 hektare hutan mangrove di Tanjungpinang mengalami kerusakan yang disebabkan berbagai faktor.

“Harus ada data terkini sehingga kondisi hutan mangrove di Tanjungpinang tergambar dengan jelas untuk menghindari kesimpangsiuran data dari berbagai pihak,” paparnya, Rabu (4/6).

Tema peringatan Hari Lingkungan Hidup kali ini berkaitan dengan daerah pesisir. Maka menurut Kherjuli, sudah sewajarnya pemerintah daerah harus meminimalisir kerusakan mangrove.

Menurut Kherjuli, pendataan kerusakan mangrove sangat penting karena potensi kerusakannya cenderung meningkat akibat aktivitas yang mengatasnamakan ekonomi. “Kota Tanjungpinang yang memiliki kawasan pesisir yang sangat luas, sudah semestinya mengantisipasi hal tersebut,” ucapnya.

Selain aktivitas ekonomi, faktor penyebab kerusakan lain adalah perubahan iklim. Jika tidak diantisipasi, maka akan mengancam kehidupan masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir.

“Karena kerusakan mangrove itu akan menyebabkan permukaan air laut meningkat dan ekosistem pantai rusak. Ujung-ujungnya, masyarakat dipesisir  juga yang disusahkan,” tuturnya,

Presiden Air ini juga berharap agar dinas terkait tidak hanya sebatas melakukan pendataan, tetapi memulihkan kembali kawasan pesisir dengan melakukan penanaman mangrove.

Pemerintah daerah juga diminta untuk mulai mewujudkan ketahanan lingkungan di masyarakat. Yakni kondisi lingkungan yang dapat menjamin manusia dan mahluk hidup lainnya hidup secara wajar dan layak secara berkesinambungan.

“Jika kita kaitkan dengan Hari Lingkungan Hidup tahun ini, ketahanan lingkungan yang dimaksud adalah ketahanan lingkungan yang dapat menjamin ekosistem pesisir dari perubahan iklim sehingga manusia dapat hidup dengan baik untuk generasi sekarang dan masa datang,” tuturnya. (cw77)

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Maret 7, 2015, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: