Pembangunan Tampungan Air Baku Sei Gesek Terbengkalai


Kontraktor Diduga Melarikan Diri

BINTAN (HK) – Pembangunan tampungan air baku untuk kepentingan waduk Sei Gesek jalan Tanjung Uban km 20 Kecamatan Toapaya, Bintan bersumber dari APBN pusat yang menelan dana sekitar Rp5,104 miliar lebih terbengkalai.
Pekerjaan yang dibiayai dari pusat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera IV Kementerian PU ini dari pantauan baru sekitar 20 persen dilaksanakan.

Batu miring tidak semua dikerjakan dan dilapangan pembangunan dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender dimulai sejak tanggal 14 Maret lalu dengan kontraktor yang berasal dari Jakarta ini terkesan asal jadi.

Pembangunan tampungan air baku di sekitar waduk Sei Gesek ini dikerjakan oleh PT Dutaraya Dinametro dengan konsultan supervisi PT Kurnia Teknik Konsultan ini merupakan lanjutan.

Diduga kontraktor melarikan diri dan tidak bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan tampungan air tersebut, sehingga terbengkalai. Dari informasi, kontraktor pemenang tender ini dinilai tidak sanggup mengerjakan, sehingga ditinggalkan karena dari awal pagu anggaran tersedia sebesar Rp8 miliar lebih dengan penawaran terehdah sampai Rp5 miliar lebih.

Akhirnya, pihak kontraktor tidak mau mengambil resiko kerugian yang lebih besar dikemudian hari sehingga diduga meninggalkan pekerjaan yang masih terbengkalai ini. Namun pihak kontraktor tidak mengambil uang muka dari pekerjaan proyek ini dan belum ada kerugian negara.

Menyikapi hal itu, Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kepri Kherjuli menyayangkan terbengkalainya pembangunan tampungan air baku tersebut.

Dia mengatakan,semua proyek yang dibiayaia melalui APBN, APBD Provinsi maupun kota dan kabupaten harus ada out come atau hasilnya ke masyarakat.

“Bukan saja fisik yang terbengkalai, namun menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak ini juga pasti terabaikan. Waduk di Sei Gesek yang direncanakan oleh Pemerintah daerah yang selesai tahun 2013 lalu ternyata molor dan tahun ini juga sama,” kata Kherjuli Kamis, (14/8).

Kalau bicara tentang Sistim Pengolahan Air Minum (SPAM) lanjutnya, kalau satu tidak selesai akan mengganggu unit lainnya, seperti air baku, produksi, distribusi dan pelayanan.

“Disini masyarakat yang dirugikan oleh waktu karena dari sisi manfaat yang seharusnya tahun ini dilaksanakan dan jadi tidak bisa dinikmati masyarakat.
Bila dari aspek finansial belum ada kerugian negara, namun dari sisi aspek sosial masyarakat dirugikan, karena pembangunan ini tidak bisa ditunda-tunda,” kata Kherjuli.

Dari pembangunan lanjutan ini, Kherjuli meminta kepada pihak terkait dalam hal ini pemerintah agar melakukan black list terhadap kontraktor yang dianggap tidak bertanggungjawab.

“Paling tidak perusahaan bisa diblack list sesuai dengan sanksi yang diberikan dan juga bisa dibawa ke proses hukum, karena ini menyangkut kerugian masyarakat menggunakan uang rakyat, waktu dan manfaatnya,” ujar Ketua LSM Air, Lingkungan dan Manusia (ALIM) Provinsi Kepri ini. (eza)

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Maret 7, 2015, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: