Lis Minta Lahan Jarahan Ditanam Lagi


Sumber : Tanjungpinang Pos, Posted by: Redaksi 7 Agustus 2014 in BERITA UTAMA 3 Comments

 lahan mangrove: Penimbunan dan penjarahan lahan mangrove di Batu 3 Tanjungpinang masih berlangsung. Pemko Tanjungpinang  sedang menyiapkan Perwako untuk menjerat pelaku perusak lingkungan. F-ADLY BARA HANANI/tanjungpinang pos

13 Titik Hutan Mangrove Rusak berat

Tanjungpinang – Penjarahan hutan mangrove dengan cara ditimbun lalu dikuasai semakin marak di Ibukota Provinsi Kepri. Bahkan, penimbunan hutan bakau semakin tidak terbendung dan semakin meluas di Tanjungpinang. Dari catatan di Badan Lingkungan Hidup sedikitnya ada 13 titik hutan bakau yang ditimbun oleh pengusaha maupun perorangan dengan total luasnya sampai puluhan hektare.

Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, mengaku prihatin dengan hal ini. Menurutnya, pemerintah hanya bisa menghentikan saja dan belum bisa memprosesnya secara hukum. Pasalnya, Perda yang ada di Tanjungpinang adalah Perda penimbunan bukan Perda cut and fill. Tapi, pemerintah saat ini telah membuat peraturan wali kota (perwako).

”Saya sudah perintahkan dinas terkait untuk menghentikan kalau ada penimbunan ilegal hutan bakau di Tanjungpinang,” kata Lis Darmansyah saat ramah tamah dengan mahasiswa IPDN asal Tanjungpinang di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungpinang, Rabu (6/8).

Bahkan, Lis minta penimbunan yang ada di Tanjunggunggat tepatnya di belakang SPBU Batu tiga, pemiliknya adalah pemilik Hotel Halim Tanjungpinang. Ia minta supaya tanah yang sudah ditimbun di lahan bakau yang ditimbun digali lagi dan dipulihkan serta pengusahanya berkewajiban menanam bakau kembali dengan teratur dan sesuai dengan ketentuan.

”Saya suruh pemilik lahan untuk mengali kembali lahan yang sudah ditimbun. Kemudian menanami kembali hutan bakau yang sudah dirusak. Karena mereka tidak memiliki izin,” kata Lis dengan nada tinggi.

Lis berjanji, setelah perwako selesai tentang hutan bakau, pemilik atau pengusaha yang menimbun bakau tanpa izin akan dipidanakan. Tak hanya itu, lahan yang sudah ditimbun agar digali kembali seluruhnya dan menanami kembali hutan bakau sampai utuh seperti semula.

“Kita punya tata ruang, ruang terbuka hijau, kalau sudah dilanggar, saya akan pidanakan perusahan atau perorangan yang tidak mau mematahui aturan,” tegasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, pengusaha yang melakukan penimbunan bakau itu disebut-sebut bernama Acun.

Koordinasi tindakan penimbunan bakau dari pemerintah Kota Tanjungpinang, Efiyar M Amin, menambahkan, Senin (4/8) tim gabungan sudah menggelar rapat. Tim ini akan melakukan aksi untuk memberikan dampak jera bagi pengusaha atau perorangan yang menimbun bakau tanpa izin.

”Perwakonya sedang dibuat dan tinggal ditandatangani wali kota. Setelah itu baru kita bergerak di lapangan untuk memidanakan pengusaha yang membandel yang menimbun bakau tanpa izin,” tegasnya. Kata dia, untuk menimbun bakau, izinnya sangat sulit, karena bakau salah satu jenis yang dilindungi oleh negera.

”Saat ini ditemukan 13 titik penimbunan bakau di Tanjungpinang. Ada yang diperuntukan untuk pembangunan perumahan dan pembangunan ruko. Senin depan kita turun ke lapangan untuk menindak pelaku yang melanggar aturan,” tegasnya.

Kepala BLH Kota Tanjungpinang, Gunawan Grounimo, menambahkan 13 titik penimbunan lahan bakau, paling luas berada di Batu 10 arah menuju SMPN 10 Tanjungpinang.

”13 titik yang ditimbun cukup luas. Saya tidak ingat datanya di kantor,” tegasnya. Saat disinggung, seakan-akan pemerintah tidak ada kekuatan atau niat untuk memidanakan pengusaha atau perorangan yang nyata-nyata merusak hutan bakau, Gunawan mengaku tidak mau gegabah.

“Payung hukum kita belum ada. Kita punya Perda penimbunan yang satu-satunya ada di Tanjungpinang. Tapi, Perwakonya belum ada, tapi dalam waktu dekat ini Perwako sudah ada jadi sudah bisa ditindak yang menimbun bakau ilegal,” tegasnya.

Sementara itu, pihak Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM) Air, Lingkungan dan Manusia (Alim), Kherjuli, menyebutkan untuk mencegah penyerobotan lahan mangrove perlu dilakukan langkah-langkah nyata. Hingga saat ini masih banyak ditemukan pengusaha yang menjarah lahan bakau secara besar-besaran. Diantaranya Acun yang sudah diperingati pemerintah namun membandel.

Atas tindakan tersebut Kherjuli meminta pemerintah membentuk tim yang mampu mengawasi serta menindak tegas pengusaha yang melakukan penimbunan bakau tersebut. Tim tersebut bisa terdiri dari Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo), Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KP2KE) , Satpol PP, Polisi, Kejaksaan dan TNI.

“Bila ini dibentuk dengan tim yang solid menangani masalah ini maka diyakini masalah penimbunan bakau atau hutan lindung tersebut tidak ada lagi,” ujarnya, Selasa (6/8).

Masyarakat sudah jenuh bahkan lelah mendengar adanya penimbunan bakau di Kota Gurindam ini. Bila seperti ini terus maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan berkurang.Hal senada juga diungkapkan Ketua Kimisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu. Menurutnya, lemahnya pengawasan dan penindakan pemerintah akan berdampak pada melemahnya wibawa pemerintah di mata masyarakatnya sendiri.

”Mestinya ini sudah dibawa ke ranah hukum dan memberikan efek jera ke pelakunya. Penjarakan saja mereka yang memainkan lahan bakau agar mereka yang membandel tidak sesukanya menghalalkan segala cara untuk menguasai lahan hutan lindung,’’ tuturnya.

Sementara, dari pantauan Tanjungpinang Pos, lahan mangrove yang di Tanjungunggat masih ada kegiatan penimbunan. Aktivitas penimbunan lahan bakau terus berlangsung meski mereka tidak mendapatkan izin dari kementerian kehutanan.

Di lokasi lahan penimbunan, tampak terpampang papan larangan dari pemerintah kota. Diperkirakan lahan mangrove yang sudah ditimbun mencapai kira 4 hektare.Menurut warga setempat, daerah yang dulunya ditumbuhi pohon bakau yang rimbun merupakan daerah penahan air laut. Namun, keberadaannya kini dirusak.

”Daerah kami akan semakin sering banjir kalau lahan bakaunya ditimbun,” jelas Asman warga Gang Tarandam, kemarin.

Sementara Kepala BLH Tanjungpinang Gunawan Guronimo menyebutkan pihaknya telah mempersiapkan tim khusus memproses secara hukum para pelaku penimbunan dan penjarah lahan bakau.

“Kita punya penyidik pegawai negeri sipil. Untuk Satpol PP dan KP2KE juga ada. Ini tengah dipersiapkan untuk kasus tersebut,” kata Gunawan.

Menurut Gunawan, penimbunan mesti ada izin dan bayar retribusi karena kerugian atas kerusakan lingkungannya berdampak sangat besar.
Menurutnya, sebelum tim melapor ke polisi, tim yang dibentuk BLH akan melakukan pemantauan secara mandiri terlebih dahulu.

”Ketidakjujuran pengembang ini perlu kita pantau terlebih dahulu,” tutur Gunawan. Mudah-mudahan Jumat sudah ada perintah Wako-nya,” ujarnya.

Dari keterangan, Kasubid Pengendalian Kerusakan Linghkungan BLH Tanjungpinang, Yong Feri, saat ini, ia ditunjuk sebagai koordinator pemantauan tersebut. Dari Feri juga ditemukan beberapa fakta lain seperti terkait izin dan nama lain dari orang yang diduga terkait penimbunan tersebut. (bas/dlp/abh/cr20)

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Maret 7, 2015, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: