Kholik: Itu Masih Panjang Prosesnya


Sumber : Tanjungpinang Pos: 12 September 2014 in Pinang Metropolis Leave a comment

 A Kholik Padzawani

TANJUNGPINANG -DirekturPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri, Abdul Kholik mengatakan, rencana pembangunan jaringan pipa ke Dompak sebagai bentuk dukungan terhadap program Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Free Trade Zone (FTZ) Tanjungpinang masih sebatas rencana.

Kholik juga mengatakan, rencana itu akan sejalan dengan master plan PDAM untuk memenuhi harapan masyarakat yang juga ingin mendapatkan air bersih di sana.  Di daerah itumasih banyak warga dan perumahan yang sudah dihuni, tapi belum teraliri air PDAM. Itu juga sejalan dengan program PDAM untuk mengalirkan air ke daerah batu 8, dan batu 9.

Kholik juga menggambarkan, dari 50 liter air per detik yang direncanakan akan diambil dari Waduk Sungai Pulai ke arah Dompak , hanya 2 liter per detik saja untuk FTZ. Sisanya untuk masyarakat daerah di sana.

“Intinya, tetap masyarakat dulu yang dilayani. Pipa saja belum, penolakan sudah dimana-mana. Padahal, kalau ditelaah betul, itu baru rencana,” jelasnya.

Rencana inipun, kata Kholik, akan terealisasi apabila seluruh wilayah Bintan Center, Batu 12 sampai Batu 4 termasuk Ganet dan Hang Tuah sudah dihendel oleh air dari Waduk Sungai Gesek. Apabila sudah dialiri oleh air dari Gesek, maka Sungai Pulai akan dipindahkan 50 liter per detik ke arah Dompak.

“Masih panjang proses itu. Saya cuma khawatir aja, sekarang ini curah hujan berkurang dan debit air berkurang lalu dikait-kaitkan, bahwa ini karena dialirkan ke Dompak. Padahal pipanya saja belum ada kesana,” ungkapnya.

Sharing Pemko Masih Nol
Terkait dengan waiting list (daftar tunggu), Kholik menegaskan, jumlahnya bukan 7.000 calon pelanggan seperti yang disebut REI, tapi hanya sekitar 4 ribuan saja. Jumlah itu terdiri dari masyarakat yang di luar perumahan dan warga yang tinggal di daerah perumahan yang datanya dikirimkan oleh REI.

“Kalau 7.000 itu data dari REI yang rumahnya belum dibangun. Saya harap ini disikapi dengan objektif, karena jangan sampai terbentuk opini yang salah di masyarakat,” harapnya.

Terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri dapil Tanjungpinang, Rudi Chua mengatakan, sejak dulu sampai sekarang Pemko Tanjungpinang belum pernah sepeserpun sharing dana dengan PDAM. Padahal, semua orang tahu, bahwa masyarakat Tanjungpinang yang menikmati air PDAM ini.

“Yang lucu dulu kata anggota dewan kota saat dialog dengan kami, bahwa mereka tidak dapat apa-apa dari PDAM kalau share anggaran. Kami dapat berapa dari mereka (PDAM, red),” ungkap Rudi menirukan penggalan dialog beberapa tahun lalu itu.

Kata mereka, sambung Rudi, PDAM adalah milik Pemprov Kepri yang semestinya didanai oleh Pemprov. Pernyataan ini sangat ironis, ketika air sebagai kebutuhan dasar masyarakat tidak diakomodir oleh pemerintah daerah.

“Pusat saja bantu pipa ke PDAM gak ada nanya-nanya mereka dapat apa dari Kepri ketika mereka bantu dana APBN,” imbuhnya.

Perlu Evaluasi
Di tempat terpisah, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  Air, Lingkungan dan Manusia (Alim) Kepri, Kherjuli, menilai sampai saat ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) masih berjalan di tempat. Alasannya, karena masih banyak masyarakat Kota Tanjungpinang yang mengeluhkan kekurangan air bersih.

“PDAM sampai saat ini belum bisa diharap. Terlalu banyak alasan dan membuat masyarakat semakin geram,” ujarnya  Kamis (11/9).

Kherjuli sempat menggambarkan Permendagri nomor 2 tahun 2007. Dikatakannya, PDAM itu terdiri dari kepala daerah, dewan pengawas direksi. Sehingga, wajar bila sampai saat ini penjabat direksi harus terus dievaluasi dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.

“Kalau alasannya karena pipa sekunder, sudah seharusnya dipikirkan sejak tahun lalu. Ini juga bukan tahun pertama memimpin, kan sudah enam tahun. Seharusnya, sudah mengetahui betul apa kekurangan yang harus dipenuhi yang meminta bantuan alokasi anggaran dari pemerintah,” imbuhnya.

Saat ini diketahui cakupan pelayanan PDAM masih 42 persen. Sementara angka kebocoran air mencapai 51 persen. Jika angka kebocoran air bisa ditekan, tentu tidak ada alasan lagi kekurangan air. Dengan kata lain masyarakat bisa menikmati hak-hak dasar tanpa alasan-alasan yang saat ini diberikan. Dilanjutkannya, mungkin sebagian masyarakat juga sudah merasakan dampak air yang diberikan namun tidak seberapa dibanding yang saat ini menuggu. (dlp/fik)

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Maret 7, 2015, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: