Komisi I Dinilai Setengah Hati


PANTAU LIMBAH: Raja Ali Akbar bersama anggota Komisi I DPRD Bintan saat memantau limbah sisa batu bara di PT CTI sebagai pengelola PLTU Galang Batang, belum lama ini.  F-DOK/TANJUNGPINANG POS

Dituntut Tepati Janji Atasi Limbah PT CTI

Bintan  – Ketua LSM Air Lingkungan dan Manusia (ALIM) Kepri Kherjuli menilai, Komisi I DPRD Bintan setengah hati mengusut limbah B3 PT Capital Turbin Indonesia (CTI) pengelola PLTU Galang Batang. Seharusnya dewan seharusnya tidak memberikan deadline sampai akhir Juli.

“Tidak ada aturan masa tenggang mengatasi limbah batu bara, terlebih belum bisa diatasi pihak PLTU Galang Batang,” ungkap Kherjuli pada saat dihubungi Tanjungpinang Pos, Minggu (29/6) kemarin.

Kherjuli meminta dewan bekerja cepat mengatasi limbah batu bara yang masih menumpuk di Kawasan PLTU Galang Batang. Bahkan ia meminta dewan mengambil langkah tepat dengan kembali melakukan panggilan terhadap pihak-pihak terkait dalam masalah ini.

“Sebaiknya dewan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk General Affair PT CTI Galang Batang Pak Raja Ali Akbar beserta jajaran BLH dan instansi lain. Tidak hanya internal PLTU, juga unsur masyarakat dan LSM sehingga terkesan dewan serius,” kata Kherjuli.

Di lain hal Kherjuli juga meminta Polres Bintan segera mengusut masalah ini. Menurutnya tidak hanya berdampak buruk terhadap lingkungan setempat tetapi limbah batu bara tersebut sudah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan.

“Beberapa yang diatur dalam PP itu antara lain pengangkutan atau transportir hingga lokasi tempat pemindahan sementara. Itu harus mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup (KemenLH). Jika tidak mengantongi izin maka kepolisian wajib menindak pihak yang bertanggungjawab dalam pengoperasian PLTU Galang Batang,” ujar Kherjuli.

Selain dinilai melanggar aturan tentang izin lingkungan, pihak PLTU Galang Batang bisa dikenakan sanksi pidana minimal 3 tahun dan denda sekitar Rp 3 miliar karena turut melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Kami masih bertanya kenapa dewan yang turun kemarin justru adem ayem. Katanya mau memantau kembali, tetapi sampai saat ini belum,” beber Kherjuli.

“Kita minta dewan serius menangani masalah ini sehingga masyarakat jadi mengerti,” tambahnya.

Pada kesempatan lain, Ketua LSM Lidik Kepri Indra Jaya mengatakan harus ada pengawasan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) bersama DPR RI terkait masalah limbah batu bara di PLTU Galang Batang.

“Kita minta Bapedalda turun untuk mengawasi masalah ini,” singkatnya.

Sementara Daeng M Yatir anggota Komisi I DPRD Bintan belum berhasil dimintai penjelasan. Hal serupa juga saat menghubungi Sahak dan anggota lainnya. General Affair PT CTI Raja Ali Akbar juga belum berhasil dihubungi. Sebagaimana sebelumnya, dewan men-deadline PT CTI pengelola PLTU Galang Batang agar segera mengatasi limbah sampai akhir Juni ini. (SUHARDI)

Sumber : Tanjungpinang pos

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Agustus 16, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: