Untung Rugi Larangan Ekspor Bauksit


Sumber : Haluan Kepri.  TANJUNGPINANG (HK)– Kalangan LSM mendesak pemerintah untuk melakukan audit terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas tambang bauksit. Karena, kondisi di lapangan lebih parah dari apa yang selama ini dibicarakan.
Desakan ini menyusul diberlakukan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batu Bara (Minerba) per tanggal 12 Januari 2014 di seluruh Indonesia. Peraturan ini dinilai bakal berdampak pada masyarakat di sekitar pertambangan. Pasalnya banyak masyarakat mengantungkan hidup mereka dari usaha pertambangan ini.

Di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) ada dua daerah yang menjadi pusat pertambangan bauksit yakni di Pulau Bintan dan Kabupaten Lingga. Pertambangan ini menjadi salah satunya yang harus mengikuti perundang-undangan ini.

Menurut Ketua Harian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Air Lingkungan dan Manusia (ALIM) Provinsi Kepri, Kherjuli, memang sedikit banyak akan berimbas pada masyarakat bila UU ini diterapkan. Hal ini karena banyak masyarakat yang sudah menggantungkan sebagai mata pencahariannya bekerja di pertambangan bauksit ini.

“Jelas ada pengaruhnya, mau kemana mereka yang selama ini bekerja di pertambangan bauksit untuk mencari pekerjaan. Namun ada baiknya juga diberlakukan perundang-undangan minerba ini. Sehingga kerusakan lingkungan akan terhenti,” jelas Kahirjuli di Tanjungpinang, Sabtu (11/1).

Dalam hal tenaga kerja pasca tambang tambahnya, seharusnya intansi terkait yakni Dinas Tenaga Kerja (disnaker) baik Pemprov dan Kabupaten/kota harus memikirkan ini. Apakah tenga kerja pasca tambang ini akan diberikan pelatihan khusus, sehingga mereka tidak menjadi pengangguran.

“Pemerintah daerah harus memberikan solusi bagi para pekerja tambang ini, mereka selama ini menggantungkan hidupnya dari pekerjaan ini. Bila berhenti bekerja akan kemana mereka dan ini akan berpengaruh pada tingkat pengagguran,” jelasnya lagi.

Namun menurutnya, selama ini berapa banyak jumlah pekerja di pertambang bauksit ini belum ada datanya. Berapa pekerja tetap berapa pekerja outshorcing dan berapa tenga lepasnya, sitem ketenaga kerjaanya saja belum jelas.

“Sampai detik ini, yang saya ketahui belum ada satu pun data yang telah di sampaikan secara resmi kepada publik baik oleh pengusaha maupun oleh pemerintah daerah. Selama ini katanya sekian ratus bahkan sekian ribu, tapi datanya validnya samapi saat ini tidak ada,” bebernya lagi.

Memang selama ini digembar-gemborkan oleh pihak tertentu terutama dari pihak perusahaan ungkap Kahirjuli, bila dihentikan penambangan ini maka ribuan pekerja akan menganggur dan menjadi beban pemerintah dan dipastikan angka kriminalitas akan meningkat.

“Saya belum pernah mendengar apakah pekerja pertambangan bauksit ini pekerja tetap atau outshorching atau tenaga lepas jadi apa sistem kerja para pekerja ini. Selain itu berapa jumlahnya dari masing-masing tenaga kerja baik yang tetap, outshorcing atau yang tenaga lepas belum pernah mendengar totalnya berapa. Jadi apa yang dikatakan oleh sejumlah pengusaha tambang bahwa itu bisa ratusan bahkan ribuan pekerja masih samar,” terangnya lagi.

Kahirjuli menegaskan, ada baiknya juga bila dihentikan pertambangan bauksit di Kepri karena selama ini pemerintah daerah belum pernah melakukan audit tentang data kerusakan lingkungan ini yang disebabkan oleh adanya pertambangan bauksit ini.

“Bila dihentikan, seharusnya pihak pemerintah bisa melakukan pendataan kerusakan lingkungan dari pasca pertambangan ini. Pemerintah daerah bisa mengajukan untuk dilakukan audit data kerusakan baik kepada intansi pemerintah melalui ke Kementrian lingkungan hidup atau kepada auditor lingkungan hidup yang independen,” sarannya.

Jadi akan diketahui tambah Khairjuli berapa kerusakan lingkungan dengan adanya tambang bauksit ini.

“Kita juga mendengar di Bintan akan dibuat smelter (alat pengolaan tambang). Seharusnya  sebelum dioperasikannya alat pengolahan ini dilakukan audit terlebih dahulu sudah sejauh mana kerusakan lingkungan ini. Bila tidak dilakukan audit lingkungan maka, ke depannya dipastikan akan menambah parah kerusakan lingkungan,” tegasnya.

Bayangkan jelas Kahirjuli, saat ini saja penambang legal dan ilegal sudah marak, apalagi bila sudah ada alat pengolahan ini. Maka semua lahan atau lingkungan akan dibabat habis karena mengira setelah adanya alat pengolahan ini semua legal dan dapat dilakukan penambangan.

“Ini yang dikhawatirkan setelah adanya alat ini, nanti semua dianggap legal maka kerusakan lingkunagn dipastikan akan jauh lebih parah,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, selama ini saja banyak keluhan dari masyarakat nelayan terutama nelayan tradisional, yang menggantungkan hidupnya di sekitar pesisir laut. Hal ini dikarenakan adanya perusakan di sekitar pantai dan pencemaran laut yang disebabkan dari pertambnagan bauksit.

“Nelayan selama ini telah menjerit, banyangkan saja nelayan tradisional tidak bisa melaut ke tengah. Mereka hanya bisa melaut di pinggir saja, tetapi laut yang dipinggir telah rusak dan tercemar sehingga ikan susah didapat oleh nelayan. Selain itu kerusakan biota sekitar pantai juga rusak dan ini sangat berpengaruh dari pendapatan nelayan kecil,” ungkapnya lagi.

Selama ini pemerintah daerah menganggap bahwa kerusakan lingkungan dari pertambangan ini tidak besar ungkap kahirjuli. Padahal di lapangan sangat serius kerusakan lingkungan ini dan yang merasakan dampak dari semua itu adalah masyarakat nelayan tradisional.

“Selama ini memang ada dana kompensasi dari pengusaha kepada masyarakat di sekitar pertambangan. Namun dana itu tidak sebanding dengan kebutuhan hidup mereka dan belum tentu yang dapat kompensasi adalah masyarakat nelayan yang terkena langsung imbasnya,” jelasnya lagi.

Selain dampak lingkungan di air terangnya juga berdampak pada kesehatan masyarakat di sekitar pertambangan. Bayangkan setiap hari masyarakat menghirup udara yang tercemar debu dari pertambangan bauksit ini.

“Bila musim kemarau maka debu dari pertambangan ini sangat menggangu masyarakat, begitu juga saat musim hujan jalanan dikotori dan menjadi becek oleh tanah yang diangkut lori pertambangan tersebut yang menggunakan jalan umum,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sesuai UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, terhitung tanggal 12 Januari 2014, semua perusahaan wajib melakukan pengolahan di dalam negeri melalui pembangunan smelter sebelum mengekspornya ke luar negeri.

Untuk di Provinsi Kepri, dimana kegiatan penambangan banyak terfokus pada bauksit, sejauh ini ada 28 perusahaan pertambangan yang memulai membangun smelter dengan progres sekitar 30 persen. *** (sut)

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Januari 18, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: