Pemko Tanjungpinang Bentuk Zona Pengamanan Bakau


Sumber : Haluan Kepri

Terkait Kerusakan Hutan Mangrove 
ilustrasiTANJUNGPINANG (HK) – Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah berjanji Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam waktu dekat akan membuat zonasi pengamanan mangrove untuk meminimalisir kerusakan hutan mangrove di Tanjungpinang.
Hal itu disampaikan Lis setelah mendengar berita yang menyebutkan saat ini hampir 300 hektar hutan bakau di Tanjungpinang mengalami kerusakan. Namun Ia menanyakan wilayah mana saja yang mengalami kerusakan.

“Sudah pernah diukur? Itu hanya prediksi. Kalau memang 300 hektar yang rusak, di mana saja tempatnya? Tapi kita akan membuat zonasi-zonasi pengaman bakau yang akan dilakukan oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan, dan Energi (KP2KE),” ujar Lis, Jumat (27/12).

Kerusakan hutan bakau yang terjadi saat ini, kata Lis, lantaran dulu masyarakat bebas melakukan penimbunan di daerah yang ditubuhi bakau.

“Dulu tidak pernah diambil langkah-langkah untuk pengamanan bakau. Tapi sekarang kita akan melakukan pengamanan dengan membuat zonasi bakau. Cukup dengan SK, kalau nantinya ada pelanggaran akan langsung ditindak,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Pertambangan Dinas KP2KE Kota Tanjungpinang Zulhidayat menyatakan, zonasi pengamanan bakau tersebut dibuat mengacu pada Undang-Undang No.27 Tahun 2007.

“Langkah pertama, kita akan mempertahankan dulu hutan bakau yang ada. Selanjutnya, akan dibuat menjadi dua zona yaitu zona budidaya dan zona konservasi,” ujarnya kepada Haluan Kepri, Minggu (29/12).

Zulhidayat menambahkan, saat ini penetapan zonasi masih dalam tahap proses penyempurnaan. Bila sudah ditetapkan, maka hutan bakau di Tanjungpinang akan terbagi menjadi dua yaitu hutan bakau budidaya dan hutan bakau konservasi.

Sementara itu aktivis lingkungan ALIM (Air, Lingkungan, dan Manusia) Provinsi Kepri, Kherjuli mengatakan sebaiknya penetapan zonasi pengamanan bakau melalui perda RTRW karena berhubungan langsung dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.

Terkait data, Kherjuli mengatakan, menjadi tugas Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mengeluarkan data terbaru tentang wilayah hutan bakau di Tanjungpinang dan kerusakannya. Hutan bakau di daerah Dompak, kata dia, bisa dikatakan punah karena aktivitas pembukaan lahan untuk pembangunan.

“Kalau boleh dilihat sekarang ini di Dompak yang mengalami kerusakan paling parah. Bahkan, bisa dibilang di sana hutan bakaunya sudah mulai punah,” ujarnya, Minggu (29/12).

Di beberapa sungai yang sebagian besar terdapat hutan bakau, kualitas ekosistemnya perlahan menurun. “Kencendrungan kualitasnya semakin menurun. Memang, untuk kajian lebih mendalam belum ada. Tapi, jika kita lihat secara langsung terlihat adanya kerusakan,” ujarnya.

Direktur ALIM ini mengharapkan pemerintah untuk mengelola sungai yang ada di Kota Tanjungpinang. “Sungai merupakan kekayaan negara, gunanya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi harus dikelola dengan baik,” ujarnya. (cw77)

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Januari 18, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: