30% Hutan Mangrove Tanjungpinang Rusak


SUTANA/HALUAN KEPRI  Hutan Mangrove di Tanjungpinang mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan dan galangan kapal. Sumber : Haluan Kepri.

TANJUNGPINANG (HK) – Hasil citra satelit dan pengamatan yang dilakukan organisasi lingkungan ALIM (Air, Lingkungan, dan Manusia) terungkap, sekitar 30 persen atau 300 hektar dari 1.337,4 hektar hutan mangrove di Kota Tanjungpinang mengalami kerusakan.
“Berdasarkan hasil pengamatan kami selama ini, kerusakan hutan bakau di Tanjungpinang sudah mencapai 25-30 persen. Itu berdasarkan data citra satelit,” ujar Direktur LSM ALIM Kherjuli, Rabu (25/12).

Saat ini luas seluruh hutan mangrove di Kota Tanjungpinang berjumlah 1.337 hektar, sekitar 300 hektar diantaranya telah mengalami kerusakan. Bahkan menurut Kherjuli, daerah Sungai Carang yang memiliki hutan mangrove cukup luas, telah sulit ditemui biota laut seperti udang dan gonggong.

“Sekarang nelayan di daerah tersebut sudah kesulitan mencari udang dan gonggong. Kita khawatir jika kondisi ini terus terjadi tanpa solusi, ke depan anak cucu kita hanya bisa menikmati gonggong dari batik saja,” ujarnya.

Kherjuli mengungkapkan, kerusakan hutan mangrove disebabkan oleh aktivitas pertambangan dan galangan kapal.

Solusi jangka pendek yang harus dilakukan oleh pemerintah, kata Kherjuli, adalah menggesa Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW).

“Di level bawah, melalui instansi terkait untuk segera memfasilitasi masyarakat lokal untuk membentuk masyarakat yang peduli dengan hutan mangrove. Mangrove itu banyak manfaatnya selain sebagai tempat berkembang biaknya  biota-biota laut yang merupakan sumber kehidupan,” ujarnya.

Sementara sebelumnya, Asisten I Pemerintahan Kota Tanjungpinang Suyatno dalam acara Dialog Interaktif dengan topik ‘Manfaat Bakau Bagi Kehidupan’ di Hotel Sunrice, Tanjungpinang, Selasa (24/12) mengatakan, 100 hektar diantaranya mengalami kerusakan dari total 1.337,4 hektar luas hutan mangrove di Kota Tanjungpinang,

Dalam paparannya saat itu, Suyatno menjelaskan bahwa mangrove merupakan investasi jangka panjang. Untuk itu, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah melakukan berbagai upaya pencegahan dengan membuat beberapa kebijakan diantaranya melakukan reklamasi dan memberikan peringatan ke beberapa pengusaha, baik secara lisan maupun tulisan untuk tidak melakukan penimbunan di kawasan mangrove.

Menanggapi data yang dipaparkan Pemerintah Kota Tanjungpinang tersebut, Kherjuli dari ALIM mengatakan data tersebut bukan data terkini melainkan data tahun 2009. (cw77)

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Januari 18, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: