Penimbunan Daerah Resapan Air Dihentikan


Sumber : Haluan Kepri. SENIN, 25 NOVEMBER 2013 00:00

ZULFIKAR/HK Petugas Satpol PP Kota Tanjungpinang terlihat di lokasi penimbunan lahan di daerah KM 8, Kota Tanjungpinang, Sabtu (23/11). TANJUNGPINANG (HK) – Petugas Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang menghentikan aktivitas penimbunan lahan di daerah resapan air di sekitaran Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) di KM 8, Tanjungpinang, Sabtu (24/11).
Pasalnya, lahan di lokasi tersebut juga merupakan daerah aliran sungai (DAS), apabila ditimbun dengan material tanah maka bisa mengakibatkan banjir di daerah sekitar lokasi bahkan bisa meluas ke daerah lain.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Gunawan menyampaikan, selama ini BLH telah melayangkan surat teguran kepada pengusaha atau pemilik lahan untuk menghentikan aktivitas penimbunan di daerah itu.

“Namun pemilik lahan tetap nakal terus melakukan penimbunan. Maka kami kembali melayangkan surat teguran kedua kali sekaligus meminta Satpol PP turun ke lokasi untuk menghentikan aktivitas mereka,” ujarnya.

Terkait penyelesaian permasalahan ini, kata Gunawan, pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas Tata Kota, Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KP2KE), pada Jumat (22/11) lalu.

“Dalam keputusan rapat tersebut masing-masing perwakilan Kepala Dinas yang hadir menyepakati bahwa lahan terlarang seperti lahan resapan air ini, untuk diawasi dan dilakukan sanksi tegas jika terus dilakukan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Tanjungpinang Surjadi mengatakan telah menurunkan petugas ke lokasi untuk menghentikan aktivitas penimbunan tersebut. Menurutnya, akibat dari aktivitas penimbunan ini akan menambah titik banjir di Tanjungpinang.

Karena itu, Satpol PP, BLH dan instansi terkait membicarakan penimbunan lahan seperti hutan mangrove dan resapan air pada Jumat lalu. Masing-masing perwakilan menyetujui agar pemilik lahan menghentikan aktifitasnya.

Menanggapi hal ini, aktivis lingkungan dari LSM Air Lingkungan Hidup dan Manusia (Alim) Provinsi Kepri Kherjuli meminta agar pengusaha untuk tidak melakukan penimbunan lahan. Karena lahan yang berfungsi sebagai resapan air tersebut dilindungi undang-undang.

Penimbunan lingkungan seperti lahan resapan air hingga hutan mangrove, lanjut dia, telah melanggar aturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air.

Kherjuli mengingatkan bahwa dalam UU No. 7 Tahun 2044 disebutkan bahwa sanksi diberikan apabila setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (cw77)

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on November 25, 2013, in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: