BPN Biang Kerusakan Bakau


JEMBATAN SUNGAI CARANG: Jembatan yang Sungai Carang yang baru rampung beberapa bulan lalu terlihat kokoh dan cantik. Hanya saja, hutan bakau di sekitar sungai berserjarah ini banyak rusak diserobot pengusaha dan diam-diam digali bauksitnya. f-adly hanani/tanjungpinang pos

JEMBATAN SUNGAI CARANG: Jembatan yang Sungai Carang yang baru rampung beberapa bulan lalu terlihat kokoh dan cantik. Hanya saja, hutan bakau di sekitar sungai berserjarah ini banyak rusak diserobot pengusaha dan diam-diam digali bauksitnya.
f-adly hanani/tanjungpinang pos

Tanjungpinang – Mencuatnya ke publik soal adanya penjarahan lahan bakau di Sei Jang benar-benar membuat marah berbagai kalangan di daerah ini. Polisi dan pihak terkait yang terkesan diam diminta cepat bertindak, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN).

”Sebenarnya, biang dan sumber masalahnya di sini BPN. BPN lah yang membuat carut-marut masalah di sini. Bakau ditebang, cagar budaya dibabat. Itu karena ada sertifikat dari BPN yang didapatkan pengusaha,” kata Tengku M Fuad, tokoh MelayuKepri yang juga masih keluarga Kesultanan Riau Lingga terakhir saat berbincang dengan Tanjungpinang Pos, kemarin.

Sebenarnya, menurut M Fuad, lahan yang termasuk kategori dijarah saat ini, tidak hanya lahan bakau di Sei Jang. Tapi juga, lahan di Ulu Riau Sungai Carang yang kini ditambang habis-habisan oleh pengusaha.

Lahan Sei Carang, khususnya kawasan Cagar Budaya yang diperkirakan mencapai total luas lahan 17 hektare, kini dipertanyakan penerbitan sertifikatnya. Soalnya, dinilai tidak patut lahan yang sudah dijadikan cagar budaya, ternyata sudah dikuasai orang per orang. Ironisnya, adapula penambangan di lokasi itu.

“Dari mana sertifikat itu mereka dapat? Kenapa BPN sampai berani mengeluarkan sertikat? Akhirnya, ditambang pula,” tambah Tengku M Fuad.

Sama halnya dengan lahan bakau di Sei Jang, menurut Fuad, perlu dipertanyakan alasan apa yang membuat pengusaha berani. Tentu, ia berani karena sudah memiliki sertifikat.Sebagai keluarga kesultanan Riau-Lingga, Fuad mengaku sangat prihatin melihat kondisi ini. Terlebih, khusus kawasan Ulu Riau Sungai Carang jadi lokasi cagar budaya, penambangan yang dilakukan pengusaha di lokasi itu sudah menyisakan kubangan-kubangan menganga.

“Saya kemarin datang ke sana, saya temui penambangnya. Saya bilang diratakan aja, karena sudah parah lokasinya,” tambah Fuad.

Terkait terbitnya sertifikat oleh BPN, Fuad mengatakan akan siap mengumpulkan bukti-bukti baru. Ia juga akan mencari asal surat yang jadi dasar bagi BPN untuk penerbitan sertifikat itu.

Sementara itu, langkah yang dilakukan Fuad juga mendapat dukungan dari Andi Mashadiyat. Andi malah meminta, penegak hukum harus bertindak atas dilakukannya penjarahan lahan itu, baik untuk tempat pariwisata maupun penambangan bauksit.

“Untuk tambang bauksit kan harus C & C (clean and clear). Masa lahan tumpang tindih dan cagar budaya seperti itu C & C,” katanya.

Satpol Hentikan Penimbunan
Sementara Badan Lingkungan Hidup (BLH) bersama instansi terkait Kota Tanjungpinang memberhentikan aktivitas penimbunan lahan hutan resapan air sekitar I hektar di belakang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batu 8 Tanjungpinang.
Lahan mangrove itu sebagian sudah ditimbun pengusaha yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut dan akan dibangun Ruko. Aktivitas penimbunan bakau yang berlangsung Sabtu (24/11) siang itu dihentikan oleh petugas Satpol PP.
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tanjungpinang, Gunawan menegaskan, pihak pengusaha yang juga pemilik lahan tersebut sudah diberi surat peneguran larangan untuk tidak melakukan penimbunan.

“Surat tegurannya sudah kami sampaikan. Ini daerah resapan air dan tidak boleh ditimbun. Surat yang kita layangkan itu merupajkan teguran yang kedua kalinya sekaligus meminta Satpol PP turun ke lokasi untuk melakukan penyetopan penimbunan,”tegasnya saat dijumpai usai menghadiri acara pembukaan Tanjungpinang Dragon Boat Race, di Ocean Corner, kemarin.

Menurut Gunawan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Satpol PP, Dinas Tata Kota, KP2KE, Jumat (22/11) lalu. Dalam keputusan rapat tersebut masing-masing perwakilan kepala Dinas yang hadir menyepakati bahwa lokasi menggunakan lahan terlarang harus terus diawasi dan dilakukan sanksi tegas jika terus dilakukan.Sementara, Kepala Satpol PP Tanjungpinang, Surjadi menegaskan, petugasnya telah turun ke TKP untuk memberhentikan aktivitas penimbunan tersebut, agar dampak kedepan tidak berkelanjutan.

Sementara itu, aktivis lingkungan dari LSM Air Lingkungan Hidup dan Manusia (Alim) Provinsi Kepri, Kherjuli menegaskan, penimbunan lingkungan seperti lahan resapan air dan mangrove itu tentu sudah melanggar aturan dan mesti dikenakan sanksi karena melanggar aturan yang tertuang dalam Undang-Undang No 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-undang (UU) No 7 tahun 2004 tentang sumber daya air.

“Pihak pengusaha jangan sesuka hati untuk melakukan penimbunan karena lahan tersebut dilindungi oleh badan hukum,” timpalnya saat dijumpai Tanjungpinang Pos.(RASYID-ABAS)

 Sumber : Tanjungpinang pos

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on November 25, 2013, in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: