Bendungan Laut Sebauk-Pengujan Wacana Lama


Sumber : Haluan Kepri

detailed_map_bintan_2

Gambar : Ilustrasi/Net

BINTAN – Rencana PT Buana Megawisatama (BMW) akan membendung laut dari Sebauk, Senggarang, Kota Tanjungpinang hingga pulau Pengujan, Desa Pengujan, Kecamatan Telukbintan, Kabupaten Bintan mendapat reaksi beragam.

Anggota Dewan Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Kepri Kherjuli mengatakan bahwa wacana tersebut bukan hal baru, melainkan wacana lama yang diangkat kembali.

Meskipun ada hal-hal baru seperti rencana jalan lintas yang menghubungkan Tanjungpinang-Tanjunguban dan Lagoi, tetapi lanjut dia, pada prinsipnya sama dengan yang dulu, yaitu bagaimana memanfaatkan potensi sumber daya air di Pulau Bintan dalam kurun waktu jangka panjang. Baik untuk kepentingan dalam negeri maupun dieksport ke Singapura.

“Saya rasa itu masih wacana. Jadi Saya belum bisa berikan komentar setuju atau tidak. Mendukung atau menolak, karena sampai detik ini, PT BMW belum melakukan konsultasi publik sebagaimana yang diamanatkan didalam UU nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, ” kata Kherjuli kemarin.

Ketika ditanya apakah masyarakat dapat menolak suatu rencana pengelolaan SDA ? Kherjuli menjawab dapat. Masyarakat kata dia dapat menolak suatu rencana dan bahkan menghentikan pengelolaan SDA yang telah berjalan.

Tetapi tentunya dengan dasar dan alasan yang dapat diterima oleh UU 7/2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berlaku. Prinsipnya, kepentingan umum harus ditempatkan diatas kepentingan golongan.

“Walaupun mendukung dengan alasan biar BUMD saja yang membangun Bendungan Sebauk – Pengujan dengan menggunakan APBD tahun jamak (multiyears), menurut saya itu sama dengan penolakan juga,” terangnya.

Kherjuli menjelaskan, dalam UU nomor 7 tahun 2004 tentang SDA dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan SDA telah diatur pembagian kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan SDA antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemprov/Pemkab/Pemko) dan Pengelola SDA.

Untuk unit air baku (Waduk/DAM/Bendungan/Embung) merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat. Sedangkan Pemerintah Provinsi pengadaan lahannya dan membiayai unit jaringan transmisi.

Kemudian Pemkab/Pemko bertangggung jawab dalam pembiayaan unit distribusinya. Pihak pengelola pelayanannya. Dengan catatan itu bila pengelolanya Pemerintah (BUMN/BUMD).

“Kalau swasta murni beda lagi, bisa membiayai seluruh tahapan itu bila mereka mampu. Namun demikian, kebijakan pengelolaannya tetap berada ditangan Negara. Karena negaralah yang mengusai bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya, yang merupakan hajat hidup orang banyak.

Termasuk untuk kepentingan asing. Hanya saja syaratnya bila kebutuhan lokal sudah terpenuhi. Kalau belum, tidak boleh dijual atau dieksport ke Singapura,” kata Kherjuli.

Kherjuli mengungkapkan, Dewan SDA Provinsi Kepri yang baru dibentuk Gubernur Kepri sendiri belum memetakan kebijakan pengelolaan SDA di Provinsi Kepri, termasuk di Pulau Bintan.

“Kalau memang benar PT BMW berencana ingin membangun bendungan, kami sarankan jangan abaikan keberadaan Dewan SDA Kepri. Karena Dewan Air itu juga amanat UU 7 Tahun 2004,” pungkasnya. (eza)

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on September 27, 2013, in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: