Diduga Menjadi Penyebab Banjir, Izin Developer Terancam Dicabut


Sumber : HALUAN KEPRI : SENIN, 21 JANUARY 2013 00:00
Banjir Tpi (44)

Photo : Kherjuli. Banjir di Batu 8 atas.

TANJUNGPINANG (HK) – Izin sejumlah developer (pengembang properti) terancam dicabut oleh Pemko Tanjungpinang. Pasalnya, para pengusaha developer itu tidak mengedepankan kenyamanan dan keamanan dalam perencanaan pembangunan properti di daerah ini yang diduga menjadi salah satu penyebab banjir.

Para developer tersebut, juga akan dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist), dan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pembangunan di sektro properti di daerah ini.

“Selain pihak pengembang perumahan, instansi pemerintah seperti Badan Perizinan dan Badan Pertanahan juga akan saya minta pertanggungjawabannya karena telah mengeluarkan surat izin maupun sertifikat,” kata Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah saat meninjau sejumlah titik lokasi banjir di Kota Tanjungpinang, Minggu (20/1).

Diterangkan, dahulu titik lokasi banjir di Tanjungpinang hanya ada 48 titik. Namun sekarang, jumlahnya bertambah hingga 55 lokasi. Sebagian besar wilayah yang parah dilanda banjir adalah kawasan yang berdekatan dengan perumahan yang dibangun pihak pengembang.

“Saya akan meninjau seluruh persoalan ini dan segera mengambil langkah tegas. Untuk sementara, kami akan menurunkan alat berat ke sejumlah titik lokasi banjir agar dapat melebarkan drainase serta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepri agar segera menurunkan Dinas Pekerjaan Umum Kepri,” sebut Lis.

Langkah ini, ujar Lis, tidak akan bisa tuntas tanpa adanya dukungan dari segenap stake holder maupun masyarakat.

“Masyarakat tentunya juga bisa membantu dan mendukung pemerintah. Caranya, dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga keindahan wilayahnya masing-masing. Karena, tanpa dukungan seperti ini, pemerintah juga tidak bisa bekerja sendiri. Maka itu, mari kita bersama-sama membangun kota ini agar tidak ada terjadi banjir lagi di masa-mendatang,” kata Lis.

Lokasi banjir pertama yang ditinjau Lis Darmasyah yakni di wilayah Batu 12. Kemudian berlanjut ke kawasan Perumahan Arena, Perumahan Bukit Gaaang Permai dan di kawasan Batu 8.

Di sana, Lis bersama-sama masyarakat setempat melakukan gotong royong. Dia juga meminta instasi terkait segera menurunkan alat berat untuk membersihkan tanah dan sampah yang mengotori drainase.

Kherjuli, anggota Dewan Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi Kepri yang juga merupakan Ketua Lembaga Air, Lingkungan dan Manusia (ALIM) Provinsi Kepri mengatakan, penanganan banjir di Tanjungpinang harus melibatkan lintas sektor.

Menurutnya, selama ini ada sejumlah hambatan dalam upaya penanganan banjir di daerah ini. Antara lain keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia (SDM), ketidak-terpaduan antar lembaga, lemahnya penegakan hukum, tumpang tindihnya pelaksanaan batas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan undang-undang (UU).

Menurutnya, badan/lembaga terkait itu antara lain, Balai Wilayah Sungai (BWS), Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA), Dewan Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi dan Forum DAS. Kata Kherjuli, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tanjungpinang harus memainkan perannya sekaligus menjadi leading sektor untuk menggandeng lintas sektor dan stakeholder terkait.

“Bisa juga melibatkan akademisi dan LSM melakukan konsultasi publik. Agar nanti didapatkan keterpaduan rencana dan aksi tindak secara menyeluruh. Di samping itu bisa membantu Pemko Tanjungpinang mendapatkan program dan dukungan anggaran melalui APBN maupun APBD Provinsi Kepri,” katanya.

Secara umum, kata Kherjuli, masalah banjir atau daya rusak air itu mungkin cukup diselesaikan dengan memperbaiki sistem drainasenya saja. Padahal tidak demikian. Selain memperbaiki system drainasenya, harus ada keterpaduan pengelolaan SDA dengan Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah ini.

“Kita tidak menginginkan titik-titik banjir yang ada sekarang ini diselesaikan dengan banjir-banjir baru. Banjir lama hilang, banjir baru bermunculan. Bila penataan lahan, pengelolaan sungai, DAS dan perilaku pengembang perumahan dan warga perkotaan tidak disinergi dengan sistem drainase perkotaan,” harapnya.

Selain penataan lahan, penegakan hukum juga tak kalah penting. Sebenarnya, Kherjuli menggambarkan, bila hukum dapat ditegakkan, pengembang dan warga tidak akan berani membangun sembarangan, menebang hutan bakau, alih fungsi resapan air, merusak sungai dan DAS.

“Kami yakin, Walikota Tanjungpinang yang baru, Bapak Lis Darmansyah dapat menyelesaikan masalah banjir di Tanjungpinang. Sepanjang melibatkan lintas sektor dan stakeholder terkait. Kami berharap, persoalan banjir ini dapat segera dicarikan solusi, agar masyarakat di daerah nyaman dan tidak resah akan terjadinya banjir,” ujar Kherjuli.(rudi yandri)

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Januari 21, 2013, in Water, Environment and Human and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: