Pemerintah Dituntut Evaluasi Kualitas dan Layanan Air


Diposting oleh  pada 29 December, 20120 Comment

Photo : Kherjuli. Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sistem penyediaan air minum (SPAM) yang ada di daerah ini. Hasil dari pemantauan dan evaluasi itu kemudian disampaikan ke masyarakat.

“Air minum merupakan kebutuhan pokok manusia. Karena itu, pemangku kepentingan harus peka terhadap perubahan yang terjadi pada kualitas pelayanan air minum dari waktu ke waktu,” kata Ketua LSM Air, Lingkungan dan Manusia (ALIM) Kherjuli, kepada Tanjungpinang Pos kemarin.

Kata Kherjuli, momen akhir tahun seharusnya dijadikan pemerintah sebagai waktu yang tepat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Dan sudah jelas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah atau pemerintah daerah diminta melakukan pemantauan.

Dan, evaluasi SPAM dan menyampaikan hasil laporannya kepada masyarakat.Kherjuli menambahkan, pelayanan dan kualitas air yang didapatkan seharusnya lebih baik dan lebih baik lagi. Apalagi, air minum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi negara.

Ditambahkan Kherjuli, kenyataannya, laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM sering kali tidak disampaikan kepada pihak- pihak yang berkompeten untuk menindaklanjutinya. Akibatnya, kualitas SPAM semakin menurun dan tidak dapat lagi beroperasi sesuai standar yang berlaku. Akhirnya masyarakat yang akan dirugikan.

Di Provinsi Kepri, ada 6 penyelenggara SPAM, yaitu PT ATB di Batam, PDAM Tirta Nusa di Kabupaten Natuna, PDAM Tarempa di Kabupaten Anambas, PDAM Tirta Kepri (Tanjungpinang dan Bintan), Perusda Karimun, dan PDAM Kabupaten Lingga. Belum termasuk SPAM IKK yang berada di Kecamatan dan diluar jangkauan PDAM yang hampir puluhan.

“Kita lihat, di media massa, carut marut pelayanan SPAM masih saja terjadi. Mulai dari masalah yang terkait dengan unit air baku, unit produksi, unit distribusi hingga pelayanan. Belum lagi masalah harga air dan kelembagaan SPAM,” tambah Kherjuli.

Kherjuli mencontohkan, di Karimun hingga saat ini, penyelenggara SPAM masih di bawah Perusda, yaitu berupa unit air bersih. Padahal seharusnya, penyelenggara SPAM sudah harus berdiri sendiri. Untuk itu, Pemkab Karimun perlu membentuk PDAM sendiri.

Di sisi lain, sejumlah rencana SPAM yang molor dari rencana semula. Seperti proyek penyulingan air tawar (RO) di Tanjungpinang, proyek waduk Sei Gesek dan pemasangan jaringan pipa distribusi tahap dua di Sei Gesek Kabupaten Bintan. (lae)

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Desember 29, 2012, in Water, Environment and Human and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: