Sidang Pleno Komisi DSDA Provinsi Kepri


KOMISI HUKUM, KELEMBAGAAN DAN SISTEM INFORMASI DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Laporan Hasil Sidang Komisi Hukum, Kelembagaan dan Sistim Informasi Sumber Daya Air
Sidang Komisi Hukum, Kelembagaan dan Sistim Informasi Sumber Daya Air yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 – 14 November 2012 di Hotel Pelangi Tanjungpinang, dihadiri oleh semua anggota yang berjumlah 5 orang antara lain :
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
2. Kepala BMKG Tanjungpinang
3. Ketua Harian LSM ALIM Provinsi Kepulauan Riau
4. Sekretaris PHRI PRovinsi Kepulauan Riau
5. Ketua Umum LAM Provinsi Kepulauan Riau

Dari hasil Sidang Komisi Hukum, Kelembagaan dan Sistim Informasi Sumber Daya Air dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :
1. Terbentuknya susunan keanggotaan Komisi Hukum, Kelembagaan dan Sistim Informasi Sumber Daya Air
Bahwa semua anggota yang tergabung dalam Komisi sepakat menunjuk dan membentuk susunan keanggotaan Komisi sebagai berikut :
Ketua merangkap anggota :
Ketua Harian LSM ALIM Provinsi Kepulauan Riau
Sekretaris :
Kepala BMKG Tanjungpinang
Anggota :
– Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
– Sekretaris PHRI PRovinsi Kepulauan Riau
– Ketua Umum LAM Provinsi Kepulauan Riau

2. Arah Kebijakan Komisi Hukum, Kelembagaan dan Sistim Informasi Sumber Daya Air
Bahwa, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.

Bahwa, Kebijakan Nasional (JAKNAS) Sumber Daya Air yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011, menjadi acuan bagi DSDA Provinsi Kepulauan Riau dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan SDA Provinsi Kepulauan Riau.
3. Bahwa untuk mewujudkan Visi dan Misi DSDA Provinsi Kepulauan Riau, dipandang perlu menentukan arah Kebijakan Komisi Hukum, Kelembagaan dan Sistim Informasi SDA dipaparkan dalam matrik dibawah ini.

Gambaran Umum
Sistem informasi SDA.
Informasi merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pengelolaan SDA. Tanpa informasi yang benar dan akurat, maka penyusunan rencana pengelolaan SDA akan menjadi tidak efisien dan cenderung tidak tepat sasaran. Untuk mendukung pengelolaan SDA, UU No.7 Tahun 2004 mengamanatkan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi SDA sesuai dengan kewenangannya.

Hukum dan Kelembagaan DSDA Provinsi Kepulauan Riau.
Kelembagaan DSDA Provinsi Kepulauan Riau perlu ditata dan diperkuat menuju terciptanya koordinasi yang terpadu dan menyeluruh antarsektor dan wilayah dengan tetap mengedepankan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Selain penguatan kelembagaan, juga diperlukan pengembangan kelembagaan yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum atas peraturan perundang-undangan SDA. Salah satunya dengan memberikan saran dan masukan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk melakukan pengembangan jabatan fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai amanatkan UU No.7 Tahun 2004. PPNS berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana SDA.

Dalam penguatan kelembagaan ini perlu dibangun jaringan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan antara DSDA Provinsi Kepulauan Riau, instansi pemerintah dan lembaga perguruan tinggi.

Matrik Arah Kebijakan
Komisi Hukum, Kelembagaan dan Sistim Informasi Sumber Daya Air
KOMISI KELEMBAGAAN, HUKUM DAN SISTEM INFORMASI SDA

KONDISI SAAT INI :
1. Telah ada badan/lembaga/instansi yang menyajikan informasi terkait SDA seperti BMKG, Bakosurtanal, dll
2. Telah terbentuknya Dewan SDA Provinsi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur No. 563 tahun 2011
3. Sebagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan dalam kawasan strategis nasional, antara lain :
a) Batam dan Bintan ditetapkan dalam wilayah Sungai Strategis Nasional berdasarkan Keppres No. 12 tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai.
b) Batam-Bintan-Karimun (BBK) ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trdae Zone) dan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan BBK.

PERMASALAHAN :
1. Informasi yang terkait dengan SDA antar badan/lembaga/instansi belum dikelola secara akurat dan terpadu. Sehingga sulit diakses masyarakat.
2. Kapasitas kelembagaan DSDA Provinsi Kepulauan Riau belum berjalan efektif.
3. Koordinasi antar lembaga/intansi/badan yang terkait dengan SDA, Informasi SDA dan hukum, baik ditingkat Pusat, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai, belum berjalan secara optimal dan sinergis.

ARAH KEBIJAKAN :
1. Terwujudnya Sistem Informasi SDA Provinsi Kepulauan Riau yang dikelola secara akurat, tepat waktu, berkelanjutan, dan mudah diakses oleh masyarakat untuk mendukung transparansi pengelolaan SDA.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan DSDA Provinsi Kepulauan Riau, melalui penyusunan kebijakan sistem informasi SDA Provinsi Kepulauan Riau yang efektif dan terpadu.
3. Meningkatkan koordinasi antarsektor dan wilayah secara terpadu dan menyeluruh dengan tetap mengedepankan hukum, prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Tanjungpinang, 13 November 2012
Komisi Hukum, Kelembagaan dan Sistim Informasi Sumber Daya Air
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
2. Kepala BMKG Tanjungpinang
3. Ketua Harian LSM ALIM Provinsi Kepulauan Riau
4. Sekretaris PHRI PRovinsi Kepulauan Riau
5. Ketua Umum LAM Provinsi Kepulauan Riau

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on November 17, 2012, in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: