Menjual Isu Lingkungan Di Pemilukada


Sumber Tanjungpinang Pos : Diposting oleh  pada 23 October, 2012

Isu lingkungan yang dijual di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Tanjungpinang dinilai sangat positif.

Karena isu lingkungan yang mengarah kepada pembangunan berbasis lingkungan hidup, masih menjadi harapan warga. Lingkungan hidup yang sehat, merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Siapapun pimpinan daerahnya, wajib mengupayakan lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari pelayanan publik. Tentu harus disesuaikan pula dengan kewenangan yang dimiliki Kepala Daerah.

Dalam amanat UUD 1945 dikatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat. Jadi isu lingkungan hidup itu sama halnya dengan isu Hak asasi Mansuia, yang sasarannya tidak dibedakan oleh strata social, ekonomi, budaya dan warna politik. Isu lingkungan hidup itu merupakan isu yang sangat universal.

Lembaga ALIM patut menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua calon Kepala Daerah kota Tanjungpinang yang saat ini masih terus bertarung dan melakukan Kampanye terkait isu lingkungan hidup. Mereka semua putra-putri terbaik di daerah ini karena telah ikut mengkampanyekan isu lingkungan.

Sebenarnya, isu lingkungan hidup itu sudah sering di kampanyekan banyak pihak, termasuk dari kalangan LSM, Pers dan media. Sepintas lalu memang tidak ada bedanya dengan apa yang di Kampanyekan oleh para kandidat, tetapi pada kenyataannya sangat jauh berbeda.

Perbedaannya karena calon Kepala Daerah memiliki massa yang relatif besar, waktu sosialisasi yang panjang, tempat Kampanye yang luas, anggaran yang memadai, punya pengaruh dan bisa melakukan pendekatan dengan strategi politik yang sangat mumpuni.

Calon Kepala Daerah merupakan figur yang tengah disorot dan menjadi perhatian banyak orang saat ini. Bila mereka terpilih menjadi Kepala Daerah nantinya, maka Undang-Undang dengan sendirinya memberikan kewenangan yang tinggi kepada mereka untuk dapat mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, dibanding kewenangan yang diberikan kepada pihak-pihak lain.

Meskipun demikian, bukan berarti LSM, Pers, Media dan pihak lain memiliki peran yang kecil dalam mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan hidup. Tidak, karena sebagus apapun Visi dan Misinya dan sehebat apapun Kepala Daerahnya, tentu tidak bisa bekerja sendiri atau bersama Tim Suksesnya saja, melainkan harus melibatkan semua pihak terkait.

Dalam banyak kasus di Indonesia, wewenang yang tinggi dan melekat pada Kepala Daerah, buktinya belum cukup menjawab harapan warga, untuk memperoleh hak dasar atas lingkungan hidup yang sehat didaerah. Bahkan sebaliknya, menjadi sumber kerusakan. Berbagai kebijakan yang tidak pro lingkungan, membuat kwalitas lingkungan hidup didaerahnya cenderung menurun.  Bahkan ada daerah yang pernah diberi predikat kota kotor. Untuk itu diperlukan kemitraan antara Pemerintah, swasta dan masyarakat secara terintegrasi.

Lewat Pemilukada kota Tanjungpinang ini, LSM ALIM akan mencatat dan merekam semua Visi dan Misi calon Kepala Daerah Kota Tanjungpinang yang terkait dengan lingkungan hidup. Itu  penting untuk dijadikan salah satu barometer pengukuran Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis pada saat mereka terpilih dan menjalankan peran sebagai Kepala Daerah nantinya.

Pemilukada merupakan momentum yang tepat untuk meletakkan komitment awal calon Kepala Daerah dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Bila mereka terpilih menjadi Kepala Daerah, komitment itu dapat diwujudkan melaui penyusunan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis di daerah.

Bagi LSM, Pers, Media, Akademisi dan stakeholder Pemerintah lainnya, momentum Pemilukada dan aktivitas calon Kepala Daerah dapat dijadikan dasar untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan memperjuangkan hak dasar warga atas lingkungan hidup yang sehat, pada masa Pemerintahannya nanti, ketika mereka menjabat Walikota dan Wakil Walikota. Lewat janji-janji, Visi dan Misi, Kampanye, Atribut, Statement dan rekam jejak lainnya, dapat dijadikan dasar analis, apakah komitment itu realistis atau politis ?.

Secara teknis, kwalitas lingkungan hidup itu bisa diukur misalkan kwalitas air, kwalitas udara, kwalitas sungai, masalah persampahan, hutan, ruang terbuka hijau dan indikator lainnya. Secara politis, LSM ALIM tidak bisa melihatnya, karena lembaga ini bukan lembaga sayap politik atau afiliasi dari Partai Politik tertentu. Biarkan pihak yang berkompeten menilainya nanti.

Pada Pemilukada Kota Tanjungpinang tahun ini, Lembaga ALIM memiliki landasan yang cukup kuat untuk melihat arah dan kebijakan pembangunan berbasis lingkungan hidup yang diusung calon Kepala Daerah bersama Timsesnya.

Bila dibandingkan Pemilukada tahun 2007 yang lalu, pada Pemilukada tahun 2012 ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin lingkungan hidup dapat dijadikan kaca pembesar untuk melihat  Visi dan Misi pembangunan berbasis lingkungan hidup yang diusung masing-masing calon Kepala Daerah.

Dengan adanya dua produk hukum itu ditambah UU Penataan Ruang, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Pertanahan, UU Kehutanan dan lain sebagainya, maka kedepan, tidak mudah bagi seorang Kepala Daerah membangun dan mengeluarkan izin secara sembarangan dan sesuka hatinya. Baik atas nama Investasi maupun PAD. Apalagi mengatasnamakan kesejahteraan rakyat. Salah dalam membangun dan mengeluarkan izin, masyarakat bisa menuntut dan Kepala Daerah bisa terancam pidana.

Jadi, bukan hanya Visi dan Misi pembangunan berbasis lingkungan hidup yang harus disusun secara realistis tetapi komitment, strategis dan kemampuan diri mereka dalam melihat isu lingkungan hidup itu juga harus realistis.

Walaupun Pemilukada merupakan momentum politik, bukan berarti harus dilihat dari aspek politis semata-mata. Melainkan harus pula dipadukan dengan aspek lainnya, termasuk aspek lingkungan hidup dan hukum. Sebab, menyangkut masa, hubungan sosial dan janji-janji diri.

Lembaga ALIM yakin semua calon Kepala Daerah memiliki integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Kalau mereka tidak punya itu, tidak mungkin mereka bisa menonjol kepermukaan menjadi calon walikota.

Tak Semudah Menebar Pesona

Isu lingkungan hidup memang laris manis bila dijual. Sangat strategis untuk dijual karena sudah menjadi isu perkotaan. Persoalan lingkungan hidup dan kemiskinan di perkotaan seperti dua sisi mata uang. Warga miskin diperkotaan selalu dihadapkan pada buruknya kwalitas udara, air, sanitasi, pemukiman kumuh dan lahan yang sempit. Mereka tidak punya pilihan lain selain mengharapkan adanya perubahan dari Pimpinan daerah.

Jadi, isu lingkungan hidup, selain berkaitan dengan hak asasi setiap orang, sangat erat pula kaitannya dengan derajat hidup manusia. Buruknya kwalitas lingkungan hidup dipandang sebagai versus dari kesejahteraan sosial yang harus diperangi. Itu sebabnya isu lingkungan hidup laris manis bila dijual. Apalagi kemasannya Pemilukada, sangat menarik perhatian banyak orang.

Selain isu pendidikan, kesehatan, pemerintahan yang bersih, pelayanan, gender, budaya, ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan lain sebagainya, isu lingkungan hidup memang diharapkan untuk diikutkan dalam Kampanye calon Kepala Daerah di seluruh Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Pertanyaannya, sudah seberapa parah kwalitas lingkungan hidup di Indonesia sekarang ini ? Pertanyaan berikutnya, apakah bangsa Indonesia dihadapkan kepada persoalan semakin hilangnya hak dasar atas lingkungan hidup yang sehat ? Apakah pembangunan berbasis lingkungan hidup yang selama ini didengungkan di Indonesia belum terlaksana dengan baik ?

Terlepas menjual isu lingkungan hidup atau tidak, Pemilukada atau tidak, sebenarnya di era transformasi teknologi dan keterbukaan informasi telah membuat perubahan social masyarakat kearah yang lebih positif. Masyarakat sudah semakin cerdas. Tidak dapat dipungkiri, untuk mewujudkan hak-hak dasar atas lingkungan hidup yang sehat itu, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dengan kata lain, tidak semudah menebar pesona, semudah senyum, ketawa, memasang atribut, menggeser kursi, mengganti pena, merubah Baliho atau membalik-balikkan meja. Atau seperti jual beli sapi, tidak cocok, boleh diganti. Tidak, tidak semudah itu semua.

Berbicara lingkungan hidup, selain menjadi tanggung jawab negara/Pemerintah/Pemerintah daerah, juga menjadi tanggung jawab setiap orang. Memang benar adanya, tetapi jangan pula pernyataan itu dijadikan “senjata” untuk menghilangkan ingatan warga pada moment Pemilukada. Ingatan warga atas pernyataan calon Kepala Daerah yang berapi-api, menggebu-gebu atau diam dengan seribu makna untuk mewujudkan pembangunan berbasis lingkungan hidup.

Calon Kepala Daerah harus bisa mengenali produk lingkungan hidup yang dijual dalam Pemilukada. Sehingga, bila terbentur janji, realisasi dan tuntutan warga atas lingkungan hidup yang sehat, mereka tidak sembunyi disebalik pernyataan itu.

Kherjuli

Ketua Lembaga ALIM (Air, Lingkungan dan Manusia) Provinsi Kepri

Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kepulauan Riau

Anggota Komisi AMDAL Provinsi Kepulauan Riau

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Oktober 24, 2012, in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: