Wewenang dan Tanggungjawab Pengelolaan DAS Batam – Bintan, Ditinjau Dari Aspek Yuridis


Oleh : Kherjuli

  • Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kepulauan Riau (Komisi Hukum, Kelembagaan dan Informasi SDA, dari unsur Non Pemerintah)
  • Ketua LSM ALIM (Air, Lingkungan dan Manusia) Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan definisinya, daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Sedangkan kawasan sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Presiden diberi kewenangan menetapkan wilayah sungai yang meliputi wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, wilayah sungai lintas kabupaten/kota, wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. Maka dari itu, diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai.

Dalam lampiran I.3 dan lampiran I.5 Kepres nomor 12 tahun 2012 itu, Batam – Bintan ditetapkan dalam  wilayah sungai strategis nasional. Sedangkan Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas ditetapkan dalam wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. Dengan kata lain, walaupun secara ekologis sungai atau DAS yang ada di Batam itu berada pada wilayah otonom Batam, tetapi secara yuridis masuk dalam wilayah sungai strategis nasional. Begitu pula dengan sungai atau DAS yang berada di Bintan. Disitulah letak perbedaannya bila dibandingkan dengan sungai atau DAS yang berada di Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas.

Menurut hemat penulis, dengan ditetapkannya Batam – Bintan dalam wilayah sungai strategis nasional maka, sungai-sungai atau DAS yang ada diwilayah itu, seperti DAS Seijang di lintas Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang dan DAS Duri Angkang di Batam, pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Menteri. Sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 7 tahun 2004 dan pada pasal 35 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2012 tentang Sungai. “Menteri, untuk sungai pada  wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas Negara dan wilayah sungai strategis nasional”.

Berdasarkan pasal 14, UU Nomor 7 tahun 2004, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah pada wilayah sungai strategis nasional meliputi : “menetapkan pola pengelolaan sumber daya air, menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air, menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air, melaksanakan pengelolaan sumber daya air, mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air, menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan membentuk dan dewan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional”.

 Tetapi pemahaman diatas ternyata tidak sejalan dengan PP Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Dalam aturan itu dijelaskan bahwa Pengelolaan DAS dilakukan oleh Menteri untuk DAS lintas negara dan DAS lintas Provinsi, Gubernur sesuai kewenangannya untuk DAS dalam provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota dan Bupati/walikota sesuai kewenangannya untuk DAS dalam kabupaten/kota. Tidak diatur untuk DAS yang termasuk dalam wilayah sungai strategis nasional. Mengapa demikian ? Apakah kebijakan itu dapat dikatakan bertentangan dengan UU No 7/2004 tentang SDA ?

Bila mengacu kepada PP 37/2012 tentang pengelolaan DAS, wajar bila pengelolaan DAS Duri Angkang di Batam dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam. Begitu pula dengan DAS Seijang yang berada dilintas Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemprov Kepulauan Riau. BPDAS dalam hal ini berperan penuh untuk mewujudkan pengelolaan DAS Terpadu di dua DAS yang ada di Kepri ini. Salah satu perannya adalah memfasilitasi terbentuknya Tim Pelaksana Penyusunan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) Duri Angkang dan DAS Sungai Jang Tahun 2012.

Itulah yang mendasari BPDAS dan Pemprov Kepulauan Riau mengundang pihak terkait dan stakeholder dalam rapat bersama Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) Sungai Jang Tahun 2012. Sesuai undangan yang diterima disebutkan bahwa, “Pengelolaan DAS Terpadu merupakan rangkaian upaya perumusan tujuan, singkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya DAS lintas para pemangku kepentingan secara partisipatif berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, social, politik, dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan pengelolaan DAS”. Pada poin berikutnya disampaikan bahwa, “Agenda rapat ini akan membahas pembentukan tim pelaksana penyusunan RPDAST di DAS Seijang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau, Pembahasan Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Kerja Tim”.

Muncul lagi pertanyaan, apakah benar Rencana Pengelolaan DAS Terpadu Seijang, secara yuridis menjadi tanggung jawab Gubernur Kepulauan Riau, sehingga Gubernur Kepulauan Riau memiliki kewenangan untuk menetapkan RPDAST Seijang ? Bila seandainya benar, apakah yang dilakukan Gubernur Kepulauan Riau itu nantinya tidak dinyatakan bertentangan dengan UU No 7/2004 dan tidak sejalan dengan PP No 38 tahun 2012 dan Kepres No 12 tahun 2012 ? Mudah-mudahan saja pertanyaan itu nantinya dapat terjawab sehingga mampu menghapus keragu-raguan dalam menelaah aturan perundang-undangan terkait Pengelolaan DAS Batam – Bintan atau DAS yang berada pada wilayah sungai strategis nasional.

Dari permasalahan tersebut diatas, menurut hemat penulis, wewenang dan tanggung jawab RPDAST Sei Jang yang merupakan bagian dari pengelolaan sungai, pengelolaan DAS dan bagian dari pengelolaan SDA, berada pada Menteri. Bila terdapat dua Peraturan Pemerintah (PP) yang dianggap tidak sejalan dan sinergis, maka kembali ke UU, dalam hal ini UU NoMmor 7 Tahun 2004 tentang SDA. Namun demikian, Pemerintah Daerah tidak boleh tinggal diam. Apalagi “ongkang-ongkang” membiarkan sungai dan DAS nya dikelola Pemerintah. Jangan mentang-mentang wewenang dan tanggung jawab yang diberikan UU kepada Menteri membuat Gubernur dan Bupati/Walikota lepas tangan dan melakukan pembiaran terjadinya kerusakan daya dukung sungai dan tidak ada upaya untuk memulihkannya.

Dengan kata lain, Kepala Daerah tidak boleh membiarkan fungsi DAS berubah menjadi semakin buruk dari waktu ke waktu. Apalagi perubahan itu ada kepentingan mencari keuntungan segelintir oknum, pribadi dan golongan tertentu. Misalkan saja, membiarkan terjadinya pengrusakan daerah hulu dan hilir sungai akibat pembiaran oleh pejabat di instansi terkait terhadap praktek-praktek yang tidak bertanggung jawab terhadap keberlangsungan ekosistim dan hutan bakau. Seperti membiarkan hutan bakau ditebang, penimbunan palung sungai, tidak menetapkan batas sungai, membiarkan ruang sungai menyempit, menerbitkan surat alas hak / sertifikat tanah, menerbitkan IMB untuk ruko/perumahan, mengeluarkan izin cut and fill dan jasa lingkungan secara sembarangan di sekitar wilayah sungai. Kepala Daerah harus menjamin keberlangsungan daya dukung sungai untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Tumpang tindih regulasi yang berdampak kepada wewenang dan tanggung jawab antar pemangku kepentingan, masih sering kita temukan. Hal tersebut sangat tidak kita harapkan. Karena dapat membuat hukum sulit ditegakkan, terutama pada level bawah (grass roof). Lemahnya penegakan hokum akibat kesewenang-wenangan elit di level atas, dapat berakibat kepada tindakan pembenaran sendiri-sendiri di level bawah. Bahkan menjadi hakim sendiri dan memutuskan bahwa sungai dan DAS dapat dimiliki lewat kerjasama yang terpadu dengan oknum Desa/Kelurahan, Camat dan BPN. Tindakan tersebut pada akhirnya dapat merugikan masyarakat luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Kita akan dihadapi pada persoalan rentang kendali yang penuh ketidakpastian.

Beberapa kasus terkait wewenang dan tanggung jawab pengelolaan SDA yang dapat dijadikan contoh dan diambil manfaatnya. Antara lain seperti kasus alih fungsi hutan lindung (cactment area) di Bintan Buyu beberapa waktu lalu. Bayangkan saja, untuk memanfaatkan sebagian (8.000 ha dari 37.000 ha) kawasan lindung yang ada di wilayah otonom Kabupaten Bintan, tidak semudah yang dibayangkan. Prosesnya panjang, menyita waktu, tenaga, pikiran dan juga uang. Proses pengambilalihan kewenangan itu hingga menyeret beberapa pejabat Negara kedalam penjara. Pada Pemerintah Daerah sesuai UU tentang Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola SDA di daerahnya. Tetapi karena UU tentang Kehutanan mengatur lain, ada kewenangan Menteri Kehutanan dan DPR maka daerahpun harus dapat menyesuaikannya.

 Padahal UU tentang Pemerintahan Daerah mendelegasikan sebagian kewenangan Pusat ke daerah. Tetepai ternyata dalam prakteknya, tidak semudah yang dituliskan. Pemerintah Pusat masih bersikukuh bahwa otonomi daerah tidak dimaksudkan untuk mengelola Sumber Daya Alam di daerah dengan semena-mena tanpa batas. Ada wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Negara dalam hal ini Pemerintahlah yang memiliki kewenangan yang besar untuk menguasai bumi, air dan kekayaan alam lainnya (migas, kelautan, sumber daya energy dan mineral dan sumber daya hutan) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kita harus berkaca pada peristiwa masa lalu yang terkait dengan kewenangan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya air untuk air minum bagi memenuhi kebutuhan dasar penduduk. Jangan sampai seperti kasus yang pernah menimpa PDAM Tirta Janggi Kabupaten Bintan (sekarang PDAM Tirta Kepri) dahulu terjadi pada Pengelolaan DAS Duri Angkang di Batam dan DAS Seijang di Bintan dan Tanjungpinang.

Ketika itu, Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak bisa mencampuri urusan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam hal membantu pembiayaan PDAM. Alasannya karena Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk membantu keuangan PDAM. Belum ada Peraturan Daerah (Perda) Penyetaan Modal PDAM dan MoU dengan Pemerintah Kabupaten  Bintan. Sementara, asset dan pengelolaan PDAM ada pada Pemerintah Kabupaten Bintan, sedangkan mayoritas pelanggannya berada di wilayah Kota Tanjungpinang dan air bakunya (waduk Sei Pulai) melintas Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Aturan hukum yang ada ketika itu belum mampu mewujudkan pengelolaan SDA terpadu. Sehingga nasib PDAM pun seperti hidup segan mati tak mau. Pada akhirnya, masyarakatlah yang terkena imbasnya.

Contoh lainnya, soal kewenangan penyesuaian tariff air ATB dahulu. Disatu sisi ada yang menganggap bahwa setelah terbentuknya Pemerintah Kota  Batam maka kebijakan tarif air ATB menjadi wewenang Pemerintah Kota Batam bersama DPRD Batam. Disisi yang lain malah beranggapan sebaliknya. Bahwa Otorita Batam masih dianggap memiliki kewenangan dan tanggung jawab menentukan dan menetapkan tariff air ATB berdasarkan konsensi yang pernah dibuat dengan ATB untuk jangka waktu tertentu, sampai batas waktu berakhirnya konsensi. Konsensi itu sendiri dibuat jauh sebelum kota otonom Batam terbentuk. Carut marut pun tidak bisa dihindarkan lagi dan pada akhirnya masyarakatlah yang terkena imbasnya. Penyambungan baru sempat ditunda dengan alasan tehnis. Tetapi sebenarnya lebih dikarenakan timpang tindihhnya regulasi.

Bersyukurlah pada akhirnya kasus-kasus diatas, yang terkait dengan wewenang dan tanggungjawab berbagai pihak terhadap pendayagunaan SDA dapat diselesaikan secara terpadu. Harapan penulis agar rencana pengelolaan RPDAST Duri Angkang di Batam dan DAS Seijang oleh Pemprov Kepri dapat disusun secara terpadu. Tidak saja dilihat dari perspektif ekologisnya saja tetapi juga dari prespektif yuridisnya juga.

Kita semuapasti berharap agar Sungai yang merupakan anugerah Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa itu nantinya benar-benar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran bersama. Tidak menutup kemungkinan daerah muaranya nanti dijadikan Dam Estuary sehingga pemanfaatannya untuk kepentingan rumah tangga, yakni sebagai sumber air baku untuk air minum bagi warga kota Batam dan Tanjungpinang.

Saya berharap ada tanggapan dan telaah hukum atas opini ini demi kempurnaan. Semoga Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat air bagi kehidupan kita. Amin.

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on September 28, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: