Air dan Satu Dasawarsa Provinsi Kepri


Air dan Hari Jadi ke-10 Provinsi Kepri
Oleh : Kherjuli

TANGGAL 24 September telah ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Kepulauan Riau. Sehubungan dengan hari jadi tersebut, Lembaga Air, Lingkungan dan Manusia (ALIM) Provinsi Kepulauan Riau menilai selama satu dasawarsa, kepedulian Pemprov Kepri terhadap Sumber Daya Air di Kepri sudah tampak.

Tidak dipungkiri, ada yang diperbuat dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat. Hanya saja masih belum optimal dan kurang terpadu.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa ditunda dan harus dipenuhi dengan nyata. Perlu terus didorong agar pengelolaan sumber daya air di Kepri ini dapat benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan SDA dan tujuan awal pembentukan Provinsi Kepri, yaitu menyejahterakan masyarakat.

Belum optimal karena jumlah ketersediaan air baku untuk air minum, berada jauh dibanding jumlah penduduk. Idealnya, harus punya cadangan untuk beberapa tahun ke depan dalam menghadapi laju pertumbuhan penduduk.

Sekarang, jangankan untuk cadangan dalam menghadapi laju pertumbuhan penduduk, untuk menghadapi musim sedang dan musim kering seperti yang terjadi saat ini saja, masyarakat dibuat cemas. Dam Jago di Tanjunguban kering dan tidak bisa beroperasi lagi. Waduk Seipulai menyusut hingga angka 1,5 meter dari papan mistar sehingga waktu produksi terpaksa dijadwal.

Sumber air tanah dari proyek Sumur Bor yang dibangun di beberapa lokasi di Tanjungpinang belum terbukti kapasitas debit airnya karena belum dioperasikan hingga sekarang. Itu baru ketersediaan air bakunya. Belum lagi soal keterpaduan antara air baku dengan pelayanan system penyediaan air minum (SPAM), Kapasitas PDAM, keterpaduan ekologis dan keterpaduan batas wewenang dan tanggung jawab antar Pemerintah Daerah.

Seperti diketahui bahwa sumber air baku untuk air minum bagi penduduk kota Tanjungpinang berasal dari Kabupaten Bintan. Kondisi itu menuntut adanya kerjasama antar Pemerintah Daerah yang terpadu untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik SDA dikemudian hari.

Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan Pemprov Kepri antara lain dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan Dewan SDA, menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) PDAM, membentuk Perda Pengelolaan Air, Perda Pelayanan SPAM dan Perda Organ dan Kepegawaian PDAM.

Terkait proyek penyulingan air tawar (RO) dan pembangunan Waduk Gesek dan target atasi krisis air bersih di tahun 2013, masyarakat menunggu realisasinya. Yang masyarakat butuhkan adalah air. Bukan proyek fisiknya. Pemerintah berkewajiban menyediakan air bersih dalam jumlah yang cukup merata dengan kualitas yang lebih baik. Semoga masyarakat dapat merasakan manfaat dari proyek itu nantinya. (Oleh: Kherjuli)

Penulis adalah anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kepri dan Ketua LSM Air, Lingkungan dan Manusia (ALIM) Provinsi Kepri.

Diposting oleh admin Tanjungpinang Pos : pada 26 September, 2012

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on September 28, 2012, in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: