MUSRENBANG INDEPENDENT ?


Suatu Perbincangan di Jejaring Sosial
Biaya Musrenbang Prov Kepri 950 Jt, diantaranya digunakan untuk unsur peserta masy kepri yg berdomisili di Jakarta dan Bandung. Sindir ketua DPRD menyebutkan terkejut ada alokasi anggaran untuk tiket pesawat PP, akomudasi dan uang saku. Musrenbang jadi ajang balik kampung sekalian dpt uang saku ? Sayang penyelenggara (Bappeda) tdk menyimak PP/8/2008 dan permendagri 54/2010 serta NOMOR : 050-187/Kep/Bangda/2007 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN yg dengan tegas merumuskan ttg siapa yg menjadi Stakeholder atau pemangku kepentingan.
Tidak Suka ·
  • Anda, Ishak Achmad, Nain Lonjong, dan 7 orang lainnya menyukai ini.

    • Muhammad Hedari Sh DugenisJadi uang daerah diperuntukan utk org2 diluar daerah yg tak pernah tau nasib putra daerah walaupun mereka org2 yg berasal dari daerah. Bagus uangnya digunakan utk rakyat yg susah dapat makan dan berobat didaerah.

    • Chaidar RahmatMuhammad Hedari Sh Dugenis: benar sekali, tapi yg paling penting tujuan musrenbang itu sendiri menjadi rancu dan benar sangkaan selama ini bhw forum tsb cuma legitimasi atas program dan kegiatan APBD yg sama sekali tdk didasarkan target kinerja sbgmana visi misi yg telah disepakati (janji kampanye dan Perda).

    • Racoen Tintapembicaraan ini saya ambil ya bang,,,buat bahan berita,,,

    • Chaidar RahmatRacoen Tinta: ya setuju Ed. krn menurut saya kualitas penyelenggaraan musrenbang itu sendiri yg rendah. Coba saja diuji dng indikator keberhasilan musrenbang sbgmana ketentuan Permendagri No.050-187/2007 ttg Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Apalagi dng salah kaprah memasukkan unsur Peserta yg sama sekali bukan bgn dr pemangku kepentingan. Krn itu menjadi lucu alasan Ketua Dewan (nur Sapriadi) yg menyebut : sudah menjadi kebiasaan krn tahun2 sblmnya jg diundang. Anehnya masy Kepri yg di Papua atau Bali koq tdk diundang, atau sebaliknya tak pernah didengar masy Papua dan Masy Bali yg di Tgpinang diundang oleh Gubernur masing2 untuk ikut Musrenbang di Bali atau di Papua. hehehe.

    • Racoen Tintaiya bang,,,jd musrenbang kepri ini hanya seperti bagi2 kue apbd kepri,,,sedangkan nilai keberhasilan program tidak terdeteksi baik secara jumlah sasaran,,,manfaat dan pencapaian setiap program secara global yang mengkerucut kepada pencapaian visi misi kepala daerah,,,,anehnya perwakiloan dari dirjen dan mendagri hadir namun seperti ikut menikmati kebiasaan yg salah,,,hehehhe,,,,

    • Nain LonjongKAPAN LAGI DAPAT MENGHAMBUR2KAN UANG RAKYAT BUNG !!!!!

    • Bung Pramononggak apa apalah setahun sekali,…stok masih 1,9 Trilyun kok

    • Chaidar RahmatBukan nilai uang yg dipersoalkan, krn soal pemborosan birokrasi, nilai yg diboroskan untuk “peserta” salah kaprah dan tdk termasuk dlm kriteria pemangku kepentingan msh kecil dibandingkan pemborosan belanja pegawai dan belanja brang dan jasa, tapi persoalan ttg forum musrenbang yg tdk terselenggara untuk kepentingan penyusunan rencana yg efektif guna pencapaian target2 kinerja SKPD (APBD 2013) sesuai arahan RPJMD-nya.

    • Ishak Achmadjika jawaban ketua dewan ini sudah menjadi kebiasaan, maka ini sangat jelas suatu kebiasaan yang salah dalam pelaksanaan Musrembang, sejauh yang sudah kita ketahui bersama bahwa peserta undangan yang dari Jakarta tidak lah memberi manfaat ataupun kontribusi positif bagi pengembangan Kepri kedepan, bahkan dengan banyaknya peserta luar daerah yg hadir, kegiatan ini terindikasi mubazir terselubung, dan sebaiknya pemborosan ini di laporkan juga ke instansi luar yg terkait untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yg berlaku…..

    • Chaidar RahmatPelaporan ke Pusat (Bapenas & Dedapgri) terkait evaluasi penilaian terhdp pelaksanaan musrenbang. Ttg peserta asal luar kepri mestinya mereka musrenbangnya di prov. asal domisili mereka msng2. Blm pernah didengar ada Musrenbang di DKI, Jabar, Jateng atau Jatim yg pesertanya adalah kel masy. domisili Kepri yg diundang oleh Gubernur2 tsb. Mestinya dievaluasi kembali definisi peserta dan pemangku kepentingan ?

    • Muhammad Hedari Sh DugenisJadI KHUSUS musrenbang Provinsi kepri ditiadakan ajA, kalau mau dilaksanakan juga, seluruh panitia dan seluruh terkait di SUMPAH TUYUL

    • Kher JuliDalam RPJMD, sektor Air bersih menjadi salah satu prioritas. Tapi LSM ALIM (Air, Lingkungan dan Manusia) Kepri yang concern terhadap masalah air dan lingkungan hidup di Kepri tidak diundang ? Padahal bila diundang, kami pasti dtg dgn membawa program dan kegiatan serta evaluasi terhadap pengelolaan SDA, dan kami tdk butuh Tiket PP, Akomodasi dan Uang Saku segala. Yang kami butuhkan, argumentasi dan konsistensi para pengambil kebijakan terhadap program yg mereka susun yang memiliki tendensi MUBAZIR, Walau sdh mengatasnamakan hajat hidup org banyak…

    • Chaidar Rahmat waduh kenapa gitu ya . . . Kher Juli: ini juga suatu bukti bahwa banyak peserta yg bersifat tdk inklusif, tidak terpengaruh langsung oleh isu dan permasalahan pembangunan daerah; termasuk lembaga/inst dng kewenangan atau otoritas atas isu yang dibahas. padahal anda sbg presiden air adalah Stakeholders yg mencerminkan kepedulian (interests) pada fungsifungsi (urusan wajib) pemerintahan daerah.

    • Kher JuliALIM mencatatat, ada beberapa usulan pembangunan sektor air bersih di tahun 2011 yang realisasinya (thn 2012) tumpang tindih (over laping) antara otoritas Kab/Kota/Provinsi dan Pusat. Ada tahapan pembangunan (pisik/non pisik) yg tdk diiukti. Tdk sinergis dan tidk konsisten. Belum lg yg tampal sulam. Belum lg yg politis dan merenyeh tak karuan. Tidak semua elemen masyarakat memahami prinsip-prinsip penyusunan program pembangunan, Bang. Saye tak bilang saye paham, tapi dlm penilaian Saye, maseh ada Pejabat Eselon/Birokrat/PNS yg juga tidk paham kok Bg,.. Sebagian anggota DPRD jg. Apalagi elemen masyarakt yg tidk dipersiapkan untuk itu ? Belum lg singkatnya waktu (2 hari) saja. Siapapun yg hadir pd Musrenbang itu, menurut Saya, akan terperangkap pada suatu sistem yang mengedepankan cover/sampul/kulitnya saja ketimbang isi dan esensi/substansi pemabangunan yang berbasis Bottom – Up. Seperti Bubur Kacang Hijau, tetapi isinya kacang belang-belang…

    • Kher JuliSaya menilai, abag punya komptensi dalam penyusuan program pembangunan. Basicly,.. abang sdh punye pengalaman dalam penilaian/penentuan indikator pencapaian pembangunan daerah. Kite lupekan Musrenbang Negeri. Bagaimana kalau kite ciptakan Musrenbang Independent. Soalnye, ade abang, Bung Pram, Bang Ishak, Bang Racun Tinta, Om Nain, dkk diatas dan diluar status ini. Usul aja Bang… heeeeee

    • Kher JuliTerserah apa namanya,… Kita bentuk Lembaga Independent yg khusus menyusun rencana pembangunan daerah berbasis bottom up. Kita coba beberapa sektor dulu. FB bisa kita jadikan alternatif solusi penghematan biaya. Kita ajak saudara-saudara kita yg ada diluar kepri (Jkt, Bdg dan Jokja dll) bergabung di media sosial. Kan lebih irit dan realistis. Insya Allah,.. Sy yakin akan mendapat respon posisitf dari pemda. Karena, Pemda juga terikat kebijakan yg di buat Pusat thdp Musrenbang, yg penekanannya lebih kpd democrated oriented. Sama seperti Kampanye. heeeee

    • Oscar Uskardiman Yang jauh jauh diundang dan ditanggung segalamacamnya sedangkan ditepi hidung( pepatah melayu ) daerah hiterlind di jemputpun tidak….padahal merekalah yg akan melaksanakan dan merasakan hasil musrenbang itu bukan yg nun jauh disana dan sudahpun menjadi penduduk sana….terrrrrrrrlaluuuuuu….kita buat aja musrenbang tandingan seperti kata kher juli…

      23 jam yang lalu · Tidak Suka · 2
    • Kher JuliBang Oscar,.. he he he… Pernahkah elemen masyarakat diajak merencanakan Belanja Langsung Pegawai/Aparatur pada APBD ? Tidak kan Bang,..? Dan pada kenyataannya, mereka susun sendiri dan porsinya jauh lebih besar dibanding Belanja Pembangunan. Artinya, keterlibatan/peran stakeholder pada pembahasan rencana pembangunan tdk sebesar keterlibatan Aparatur itu sendiri. Jadi, Saya yakin kita bisa duduk bersama dgn format yg sama seperti Musrenbang. Tinggal bentuk wadah/lembaganya (BAPPEDA Swasta) saja dan akomodir semua unsur non pemerintah. Usulan aje,… haaaaa..

    • Chaidar RahmatKher Juli : Tentang air itu urusan dekonsentrasi, kalaupun terkait dng desentralisasi masuknya bercampur dng program urusan Pekerjaan umum. Ttg Musrenbang independent, saya kira tdk perlu (bahkan tdk dikenal nomenklatur tsb) dan bukan solusi kalau memang niatnya memperbaiki kualitas Musrenbang. Namunn jika maksudnya untuk masukkan ya boleh2 saja. Musrenbang itu pd prinsipnya adalah proses perencanaan yg mengedepankan kesepakatan dan konsensus ttg program, kebijakan dan strategi atas berbagai permasalahan yg diajukan oleh stakholder (masy; Pemerintah; Dunia Usaha). Ada beberapa tingkatan/jenjang musrenbang (desa-Nasional/musrenbangnas) dan jenis musrenbang (RPJP, RPJM, RTRW, RKPD, khusus). Musrenbang Prov. Kepri yg baru dilaksanakan kemaren memang msh jauh dari kualitas yg diharapkan, bahkan seandaipun tlh memenuhi msh perlu diuji (1) apakah konsisten (kesepakatan/konsensus dng Pergub RKPD) dan dibreakdown menjadi Program/kegiatan untuk APBD; (2) apakah terakomudasi pada proses Musrenbangnas untuk berbagai urusan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; (3) lbh lanjut apakah terukur sec tentatif untuk pencapaian visi misi RPJMD (konstribusi indikator kinerja terhadap Tanggungjwb Gubernur).

      16 jam yang lalu · Tidak Suka · 1
    • Chaidar RahmatOscar Uskardiman: Benar sekali soal unsur peserta yg rancu (bukan domisili Kepri, tapi dari Jkrt, Bandung dst) menjadi sebab tdk optimalnya musrenbang. Ini terkait dng prinsip inkusif yakni melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua stakeholders untuk menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi posisinya, mengemukakan pandangannya, menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil musrenbang. Serta prinsip “demand driven process” yaitu aspirasi dan kebutuhan peserta berperanan besar dalam menentukan keluaran hasil musrenbang. Kalau dikaji dng semua indikator yg ditetapkan oleh Bangda Depdagri untuk mengevaluasi musrenbang memang banyak sekali kurangnya termasuk alokasi waktu yg sebenarnya bisa 2-5 hari. Tapi saya setuju untuk kita saling sharing dan melakukan diskursus terhadap berbagai isue dan kebijakan pembangunan daerah. saya dukung dan siap berpartisipasi ?

      16 jam yang lalu · Tidak Suka · 1
    • Kher JuliKualitas Pelaksanaan Musrenbang baru mencerminkan Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif, Demokratis dan Transparan saja sedangkan Akuntabel dan Komprehensif, menurut saya Belum masih sangat jauh Bang. Dengan kata lain, baru memenuhi azas mufakat dan kepatutan saja tetapi belum mencapai azas manfaat. Kalau seandainya forum itu ditiadakan, Saya yakin pencapaian hasilnya juga sama, yaitu hanya sebatas untuk menyerap anggaran belanja daerah saja dan bukan untuk mengarah kepada visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Sebab, akuntabiltas visi, misi dan program kepala daerah itu sendiri yang tidak disusun secara matang, komprehensif dan belum teruji secara akademik. Kita semua tahu, disusun lebih bersifat politis. Contoh, Visi, Misi dan Program Gub DKI dalam mengatasi Banjir dan Kemacetan di Ibu kota, secara politis Gub terpilih berhasil meyakinkan konstituennya, Tetapi secara tehnis dan akademis, tak mampu diwujudkan selama kepemimpinannya (5 tahun). Eehh… mau tambah waktu lagi dan ikut kembali pada Pemilukada. Gak tahu, masih dgn visi dan misi yang lama jilid baru, atau visi dan misi barudengan manufer-manufer politik yang lama dan basi.

    • Kher Juli Musrenbang sejenis Independent sebenarnya sudah ada sebelum Musrenbang Negeri (plat merah) ada. Namanya Reses, bang. Itu dilaksanakan 3 kali dalam setahun di Kelurahan/Kecamatan/Kab/Kota. Prinsipnya hampir sama dgn Musrenbang. Bila Reses anggota DPR/DPRD dioptimalkan, maka menurut Saya tdk perlu lg ada Musrenbang. Mubazir. Dari segi waktu, lebih efektif. Dari segi biaya, lebih besar. Dari segi kapasitas, sudah mewakili rakyat/masyarakat dan mereka bukan PNS. Tinggal hasil Resesnya saja kita uji melalui Musrenbang Independen, atau atau apapun namanya. Hasilnya, baru diajukan kepada Pemda. Gimana Bang,.. Diskusi aja ni… Walau Saye tahu, Musrenbang adalah Kebijakan Pemerintah Pusat. Saya tak punya kewenangan merubahnya, karena Saya hanyalah PRESIDEN AIR. Xixixixixixi…

    • Chaidar RahmatKher Juli: ya benar sekali pendapatnya mengenai problem model perencanaan buttom-up and top-down, pada akhirnya semacam legitimasi bhw kebijakan yg ditetapkan sungguh besumber dari proses dng prosedural yg melibatkan semua pihak. Walau faktanya program dankegiatan RKPD yg tertuang dlm APBD sama sekali berbeda substansinya. Meski demikian ada juga koq daerah2 yg setengah atau hampir sukses menjalankan proses Buttomup-topdown planning tsb, krn itu sejak 2007 sdh dilakukan evaluasi penyelenggaraan Musrenbang, agar pemahaman tk kualitas penyelenggaraan dapat menakar hasil kesepakatan dan konsensus yg dicapai. Tetapi ttg visi misi mnrt saya secara politik memang sdh teruji (materi kampanye) yg dibuktikan dng dipilihnya Calon ybs, meski faktanya pemilih ketika memberikan suaranya tdk didasarkan hal tsb (rasional). Krn itu visi misi cagub terpilih adalah konstitusional, bhw redaksionalnya tdk boleh dirobah kecuali renstranya pada saat pengesyahan menjadi Perda RPJMD. Pengalaman saya pernah sbg konsultan penyusunan RPJMD Ligga, jadi visi misi dipandang sbg label atau merk saja.

      12 jam yang lalu · Tidak Suka · 1
    • Chaidar Rahmathehe reses yg dilakukan Anggt Dewan bukan proses perencanaan, tapi pelaksanaan fungsi Pengawasan yg bisa ditindaklanjuti legislasi dan budgeting. Hasil reses adalah aspirasi dan akomudasi kepentingan masy yg dlm fungsi pengawasan menjadi tolok ukur terhadap kebijakan program dan kegiatan yg telah dijalankan (RKPD/APBD/RPJMD). Jika tolok ukur menunjuk penyimpangan, maka dilakukan koreksi kebijakan oleh Dewan melalui apa yg disebut Rekomendasi baik untuk LKPJ, LAKIP ataupun LPP kpl daerah. Krn ada kewenangan budget dan legislasi, maka bgn dari koreksi itu bisa menjadi inisiatif Dewan melakukan penyempurnaan (pembetulan) atas RAPBD dan Perda2 lain yg diproduk Dewan. Hasil reses juga tdk bersifat teknis memenuhi unsur2 perencanaan, jadi reses pastilah tdk bisa disamakan dng musrenbang.

      11 jam yang lalu · Tidak Suka · 1
    • Kher JuliPerbedaannya hanya pada konsepnya saja bang. Sedang Prakteknya, 2 X 5 menurut Saye. heeeee….Hasil Reses, kerapkali dijadikan program dan usulan kegiatan para anggota DPRD yang bermuara di APBD. Atas nama wakil rakyat, para anggota Dewan tak ingin kehilangan legitimasi dimata konstituennya. Walau mereka pun tahu, arah dan kebijakan Gubernur/Bupati/Walikota melalui Visi dan Misinya tidak seiring dgn keinginan kontituennya dan jauh dari skala prioritas. Belum lagi perbedaan warna politik anggota Dewan dgn Kepala Daerah. Akhirnya, mereka ngotot dan terus berjuang untuk membicarakannya melalui Musrenbang. Kelihatan sekali dalam pembahasan Musrenbang itu. Sehingga, stakeholder kehilangan posisi tawar karena tak mampu mengawal hasil Musrenbang itu pada tahap selanjutnya (Pasca Musrenbang). Alhasil,.. Tujuan Musrenbang tak lain hanya sebagai jembatan umum tempat melintasnya “Bus-Bus” Elit Politik menuju gerbang APBD. Dilain sisi, stakeholder yang hanya pakai “motor dan kaisar” tidak berkuasa dan malas nak layan, hanya menerapkan aji mumpung saja. Andaikata Musrenbang itu tidak dihadiri oleh stakeholderpun, hasilnya akan sama seperti yg diharapkan anggota Dewan. Bahkan lebih baik lg menurut mereka. Karena akan semakin memuluskan rencana awal.

    • Ishak Achmadpemborosan oleh Pemprov Kepri harus ditindaklanjuti ke instansi pusat yang terkait, agar ada sanksi tegas terhadap petingggi Kepri dan kedepan kita menolak dengan akal2an ini….

      11 jam yang lalu · Tidak Suka · 1
    • Chaidar Rahmat Fungsi planning tdk dimiliki oleh Anggota Dewan. Tapi saya memahami bhw management, prosedur dan mekanisme dalam tata kelola pemerintahan kita memang rumit/kompleks. Seperti yg disebut Kher Julibhw pimpinan SKPD saja banyak yg kurang paham, kendati paham juga hanya sebatas bidang tugasnya saja. Apalagi pemangku kepentingan lainnya masyarakat dan pelaku usaha. Inilah yg menimbulkan perbedaan persepsi atas kebijakan dan program dari pemerintah yg tdk selaras dng tindakan masy atau pelaku usaha. Msh perlu proses pendewasaan, meski dibeberapa bgn hikmah reformasi sdh mulai dirasakan manfaatnya (stabilitas) masy. Ind.

      11 jam yang lalu · Tidak Suka · 2
    • Chaidar RahmatIshak Achmad: saya setuju menindaklanjuti (pengawasan) perilaku boros dlm budget pemerintah. Tapi boros kan tdk sama dng penyimpangan. Tolok ukur boros adalah rendahnya kinerja (output, outcome, impact, benefit) dibandingkan inputnya (budget), sedang tindak penyimpangan tolok ukurnya adalah penyalahgunaan wewenang dng kerugian keuangan negara. Oleh sebab itu menindaklanjuti musrenbang yg boros (950 jt, 2 hr dan peserta minimal) adalah melapor ke Pusat Dirbangda Dedapgri dan ke DPRD Prov agar kebijakan pengajuan APBD melalui KUA dan PPAS bisa dikoreksi dewan menanggapi usulan yg diajukan eksekutif.

      11 jam yang lalu · Tidak Suka · 2

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on April 15, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: