PRIVATISASI AIR DI KARIMUN


Oleh :

Kherjuli

Swastanisasi dibidang air minum sebenarnya bukanlah hal yang baru, melainkan wacana lama yang sudah basi. Walaupun dengan alasan investasi dan mengatasnamakan hajat hidup orang banyak, namun dalam perjalanannya selalu menuai berbagai kendala. Antara lain karena political will Pemda berubah, tidak adanya kepastian hukum dan jaminan harga jual air yang progresif dan kompetitif.

 Untuk itu, sebelum rencana investasi dibidang air bersih/minum itu dilakukan semestinya dilakukan konsultasi public terlebih dahulu. Konsultasi public itu sendiri diatur didalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dan , PP No 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Tujuannya untuk menjaring masukan dari berbagai pihak yang terkait dengan rencana investasi tersebut. Hal itu sejalan dengan semangat demokratisasi pengelolaan SDA di era otonomi daerah seperti sekarang ini. Sasaran akhir yang ingin dicapai dari konsulatsi public itu adalah agar fungsi SDA tidak dilencengkan dari fungsi yang sebenarnya untuk mencari keuntungan (profit oriented) semata-mata. Padahal SDA memiliki fungsi social, ekonomi dan lingkungan hidup yang dipadu secara selaras.

 Silakan pengelolaan SDA mau diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan Industri perusahaan asing yang ada di Karimun, tetapi jangan sampai itu dijadikan nomor satu karena harga jualnya yang menggiurkan dan untuk rumah tangga dinomor duakan. Berdasarkan prioritas, penggunaan air untuk rumah tangga itu adalah prioritas utama. Jadi, harus ada studi kelayakan terlebih dahulu, lalu rencana induk (master plan) dan baru kemudian dikonsultasikan ke public. Studi kelayakan tersebut tidak saja menyangkut SDA dan Pengembangan SPAM, tetapi juga aspek investasi dan aspek lingkungan hidupnya. Harus ada kajian AMDAL/UKL/UPAL terlebih dahulu.

 Saya rasa pihak KADIN dan Perusda setempat pasti mengetahui hal itu. Karena, iklim investasi itu sangat terkait dengan kepastian hukum dan daya beli serta political will Pemda.

 Setahu Saya, investasi itu memerlukan waktu yang panjang dan, pengelolaan SDA harus dilakukan secara berkesinambungan. Sementara, jabatan politik Bupati dan DPRD hanya lima tahun saja dan paling lama 10 tahun atau dua periode. Belum tentu Bupati dan DPRD berikutnya mendukung kebijakan yang dibuat saat ini.

 Jangan sampai, peletakan batu pertama yang dilakukan kemaren itu sekaligus menjadi batu yang terakhir rencana investasi dibidanag air bersih, karena persoalan hukum.

 Pada dasarnya, Kami tidak anti Investasi. Kami hanya ingin mengingatkan bahwa pengelolaan Sumber Daya Air telah bergeser dari padadigma lama dibawah payung hukum UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan keparadigma baru dibawah UU No. 7 Tahun 2004. Ada sejumlah ketentuan tehnis dan hukum yang harus ditaati seperti Studi Kelayakan, Rencana Induk (Master Plan), Action Plan/Business Plan, Konsultasi Publik, Ganti Rugi Lahan Masyarakat, Izin Konstruksi, Izin Pungusahaan Air,  Alokasi Air dan sebagainya. Kemudian harus ada pula izin Izin Lingkungan dan AMDAL atau UKL/UPL.

 Dalam waktu dekat, issu ini akan Saya bawa dalam sidang Dewan Sumber Daya Air Kepri dan Saya mencoba mengagendakan untuk memanggil Dirut Perusda, Kepala Dinas PU Karimun dan KADIN Karimun untuk berkonsulatsi.

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on April 8, 2012, in Water, Environment and Human. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: