Gesa Penyerahan Waduk Kolong Enam


TANJUNGPINANG – Penyerahan Waduk Kolong Enam dari PT Antam kepada Pemkab Bintan perlu terus digesa. Sehingga dualisme pengelolaan antara PDAM (BUMD) dan PT Antam (BUMN) pada satu sumber air baku untuk kepentingan yang sama, yaitu air minum dapat diakhiri. Sekaligus, memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Yang meliputi Konservasi SDA, penanggulangan kerusakan SDA dan pendayagunaan SDA pada masa yang akan datang.

‘’Itu sejalan dengan amanat UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan SDA,’’ kata Ketua Lembaga Air, Lingkungan dan Manusia (ALIM) Provinsi Kepulauan Riau, Kherjuli kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Menurut Kherjuli yang juga anggota Dewan Sumber Daya Air Daerah (DSDA-D) Provinsi Kepulauan Riau, sebenarnya tidak ada salahnya bila BUMN juga mengelola sumber daya air untuk air minum. Karena hal itu diatur melalui PP No 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Namun, imbuhnya, sebelum itu dilaksanakan terlebih dahulu harus mengantongi izin pengelolaan SDA dari Pemda setempat. Dan, BUMN tersebut memang secara khusus dibentuk untuk mengelola SDA untuk air minum.

Ditambahkannya, seperti yang diketahui PT Antam sendiri adalah BUMN yang khusus mengelola pertambangan. Kalaupun ada izin, tentu izin air untuk kepentingan pertambangan. Berbeda dengan PDAM yang memang dibentuk khusus untuk mengelola SDA untuk keperluan air minum.

Apa yang dilakukan oleh PT Antam selama ini, tegasnya, memang tidak salah. Mengingat terbatasnya kemampuan Pemda Kabupaten Kepri dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari warga Kijang ketika itu. Selain itu, pada waktu tersebut pengelolaan SDA di tanah air masih berada di bawah payung hukum UU No 11 tahun 1974 tentang Pengairan.

Sekarangkan paradigmanya sudah berubah, tegas Kherjuli, jadi sudah waktunya waduk Kolong Enam itu diserahkan kepada Pemkab Bintan untuk dikelola sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan kondisi sekarang, akan menyulitkan PDAM untuk meningkatkan cakupan pelayanannya.

Di samping soal status lahan waduk, PDAM juga dihadapkan pada persoalan harga air yang berbeda. Pipanya berbeda, harga airnya tidak sama dan pengelolanyapun berbeda. Padahal masih dalam satu wilayah pelayanan dan sumber air  sama. Ke depan memang sudah harus dikelola oleh PDAM seluruhnya. Sampai saat ini, PDAM masih menumpang memproduksi air di waduk milik Antam.

‘’Kita gesa Pemkab Bintan untuk melakukan komunikasi dengan Antam dan meminta aset Antam itu. Sebagai semacam konvensasi yang sudah mengeruk bumi Bintan selama puluhan tahun. Demi melayani hajat hidup orang banyak dan menyesuaikan dengan paradigma baru pengelolaan SDA. Saya berjanji akan membawa permasalahan itu pada sidang  Dewan Sumber Daya Air Daerah Provinsi Kepulauan Riau setelah pelantikan nanti,’’ terang Kherjuli.(git)

Sumber : http://tanjungpinangpos.co.id/2012/02/gesa-penyerahan-waduk-kolong-enam/

Diposting oleh pada 13 February, 2012

Photo : K

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Februari 19, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: