DPRD Harus Kompak Suarakan Penyesuaian Tarif Air


Kherjuli pada Kampanye Peduli Air di Bundaran Pamedan A Yani Tanjungpinang beberapa waktu lalu.

TANJUNGPINANG – Ketua Lembaga Air Lingkungan dan Manusia (ALIM) Kepri, Kherjuli meminta kepada seluruh anggota DPRD Kepri agar kompak dan tidak takut menghadapi keberatan dari berbagai elemen masyarakat pengguna air bersih PDAM.

Pernyataan ini disampaikannya sehubungan dengan pernyataan Sekretaris Komisi II DPRD Keprianggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Rudi Chua di harian ini kemarin agar Gubernur Kepri tidak perlu takut menaikan tarif dasar air PDAM Tirta Kepri untuk menjaga agar jangan sampai perusahaan itu gulung tikar. “Apa benar DPRD Kepri sudah satu suara dan meminta agar Gubernur Kepri sesegera mungkin menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk menaikan harga tarif air itu ?

Kalau memang benar, saya rasa Gubernur Kepri sudah mendapat dukungan politik untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu,’’ kata Kherjuli kepada Tanjungpinang Pos, Senin (12/9).

Menurut Kherjuli, jika benar dukungan ada dia menyambutnya dengan antusias. Mengingat, hal itu jarang terjadi pada PDAM di seluruh Indonesia. Dalam pandangannya biasanya DPRD selalu menolak keras kenaikan tarif air PDAM.

‘’Justru yang ditakutkan oleh kepala daerah itu adalah DPRD. Nah, sekarang DPRD-nya justru menantang. Jadi, tunggu apa lagi,’’ ucapnya.

Ditambahkannya, bahwa berdasarkan Permendagri No 23 tahun 2006 tentang Tarif Air PDAM, tidak diperlukan dukungan administrasi maupun yuridis. Tarif air ditetapkan oleh kepala daerah setelah disetujui oleh Dewan Pengawas PDAM atas usulan Direksi. Jadi terlepas ada atau tidaknya dukungan politik, masalah tarif air merupakan hak preogratif kepala daerah.

“Yang ALIM takutkan nanti, justru anggota DPRD-nya yang tidak satu pandangan dan tidak kompak. Ini yang kami khwatirkan,’’ ujar Kherjuli
Kalau secara professional, tegas Kherjuli, kami tidak takut.

Namun mengingat DPRD merupakan muaranya politik, maka itu sudah di luar jangkauan mereka. Ditegaskannya bahwa ALIM bukan partai politik dan tidak berafiliasi dengan partai politik apapun. Ditambahkannya, sampai sekarang rencana detail kenaikan tarif air PDAM Tirta Kepri itu belum pernah dikonsultasikan ke publik.

‘’Kami hanya tahu di koran. Sedangkan soal kisaran nilainya, landasan metodelogi dan aturan pendukungnya, belum pernah didiskusikan bersama. Untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan antara pengguna dan pengelola air, sebaiknya dikonsultasikan dulu ke publik,’’ terang Kherjuli.

Dalam Permendagri No 23 tahun 2006, ungkap Kherjuli, setelah dilakukan konsultasi publik, dalam waktu dua bulan sejak usulan itu disampaikan kepada kepala daerah, gubernur harus mengeluarkan keputusan apakah diterima atau ditolak.

Jika ternyata diterima, sementara nilai tarif dasarnya belum juga mampu menutupi biaya dasar untuk memberikan kebutuhan minimal. Maka Pemda wajib memberikan subsidi atas kekurangan tersebut.

“Kalau ditolak, maka harus diberikan subsidi menyeluruh. Sesuai PP 16/2005 tentang SPAM, Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan air minimal untuk kebutuhan pokok sehari-hari,’’ terang Kherjuli.(git)

Sumber Narasi : Tanjungpinang pos, Selasa (13/9)

Photo : Kherjuli

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on September 13, 2011, in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: