JANGAN JADIKAN TARIF AIR SEBAGAI KOMODITAS POLITIK


Kherjuli, Ketua Lembaga Air Lingkungan dan Manusia (ALIM) Kepri

Melalui kesempatna ini ingin kami sampaikan kepada khalayak luas tentang pandangan kami terhadap Tarif Air, secara universal. Kebetulan, di Batam maslah tersebut sudah menjadi buah bibir berbagai kalangan. Itu karena kebetulan saja. Kami juga senantiasa memberikan pandangan seputar Tarif Air di sejumlah PDAM di Kepri, termasuk PDAM Tirta Kepri di P Bintan.

Sesungguhnya regulator PT. ATB dalam hal ini adalah Otorita Batam (sekarang BP Batam) sesuai aturan yang berlaku. Jadi secara yuridis, tidak ada masalah bila Walikota Batam dan DPRD Batam tidak menyetujui Penyesuaian Tarif tersebut.

Sikap politis yang demikian memang kerap kali terjadi di hampir setiap PDAM di seluruh Indonesia. Termasuk PDAM Tirta Kepri di P Bintan. Oleh karena itu, kebanyakan PDAM menjadi tidak sehat karena Tarif dijadikan komoditas politik tertentu. Padahal, bila kita mencermati dengan seksama, fungsi AIR sesuai UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sudah tidak lagi sama bila dibanding era sebelum tahun 2004 lalu.

Diera sekarang, Air tidak saja memiliki fungsi Sosial, tetapi juga fungsi lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Sebelumnya, berdasarkan UU N0 11 Tahun1974, AIR lebih beroerientasi Sosial. Akibatnya, PDAM menjadi sulit berkembang, dan akhirnya masyarakat juga yang terkena dampak buruk dari pelayanan air minum Plat Merah itu. Cakupan pelayanan PDAM dibawah 50 persen dari jumlah penduduk di suatu daerah. Artinya ada hampir separuh masyarakat di sejumlah daerah mengkonsumsi air yang tidak dijamin mutunya, didapat dengan cara yang susah dan bahkan biaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan hidup sehari-hari air, costnya lebih tinggi dengan yang harus dikeluarkan pelanggan ATB/PDAM setiap bulan. Padahal prinsip Pengembangan SPAM harus berkeadilan dan Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutahan pokok sehari-hari. Tetapi pada kenyataannya, PDAM yang diberi kewenangan oleh negara hanya terkutak katik pada persoalan rendahnya kemampuan cash flow dan utang yang membengkak akibat tarif mereka tidak mampu menutupi biaya dasar (full cost recovery). Akhirnya yang terjadi hanya carut maruti “benang kusut” dan konsumen serta masyarakat yang terkena imbasnya. Disatu sisi, perjalanan waktu telah banyak merubah lingkungan hidup kita. Pertumbuhan penduduk meningkat, penggunaan lahan ikut meningkat, yang berdampak pada hilangnya sumber-sumber air, tercemarnya sumber-sumber air hingga menjadikan ketersediaan air baku untuk air minum cenderung menurun.

Saya mencoba melihat permasalahan Tarif Air secara objektif dengan melihat fakta tingkat pelayanan yang telah diberikan ATB kepada hampir 92 persen masyarakat Batam dan membandingkannya dengan daerah lain di Indonesia (bukan Singapura karena tidak fair rasanya membandingkan dengan Negara Kaya tersebut).

Saya juga mencoba melihat Tarif Air dari aspek regulasi, aspek sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Saya menyadari, sikap kami ini sangat tidak populer dan terkesan membela kepentingan masyarakt lemah. Tidak. Tidak demikian. Kami tidak punya kepentingan khusus dengan ATB. Kami hanya ingin Batam TETAP menjadi PRIMADONA pelayanan Air Minum di Indonesia. Bila tidak sepaham, itu demokrasi yang bisa kita terima dan merupakan bagian dari demokratisasi pengelolaan Sumber Daya Air.

Kami merupakan organisasi (LSM) yang berbadan hukum dan merupakan satu-satunya LSM yang bergerak di Bidang Sumber Daya Air di Kepri. Wajar bila sedikit pemahaman tentang Tarif Air ini kami sampaikan disini. Pada prinsipnya, yang kami inginkan adalah tercapainya kepentingan yang seimbang antara pengelola SPAM (ATB), Pemko Batam dan Konsumen/Pengunna Air dan yang tidak kalah pentingnya adalah iklim kondusif yang selalu kita dambagakan.

Menyikapi Berita ini :
Wali Kota: Saya Menolak Kenaikan Tarif Air
Monday, 11 July 2011 06:26 .Sumber : Batam Pos. edisi Sabtu 09 Juli 2011

WALIKOTA Batam, Ahmad Dahlan menyatakan menolak kenaikan tarif air bersih di Batam. Kenaikan yang ditandatangani bersama PT Adhya Tirta Batam (ATB) dan Badan Pengusahaan Batam, menurut Dahlan, adalah tindakan sepihak dan tidak promasyarakat.

“Secara tegas, saya tidak setuju itu (tarif air) naik,” ujar Dahlan kepada Batam Pos di sela acara peninjauan Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam di Sagulung, Jumat (8/7). “Keputusan kenaikan itu sepihak dan tidak promasyarakat,” katanya menegaskan.

Selain tidak setuju kenaikan tarif, Dahlan juga menyatakan keterlibatan Kepala Bagian Bina Program Ismeth Djohar dan staf Dinas Pekerjaan Umum Yayan Nur Ikhsan dalam pembahasan kenaikan, tanpa sepengetahuannya. Keduanya ikut dalam tiga kali pembahasan sejak 21 Maret sampai 25 Mei lalu, di Batam dan Jakarta.

“Keberadaan staf saya dalam pembahasan kenaikan tarif selama tiga kali itu, saya belum tahu, saya belum mendapat laporan. Jawaban saya jelas, mohon dicamkan sama media,” ujar Dahlan.

Dahlan mengatakan, sejak berita kenaikan tarif air ATB muncul di berbagai media di Batam sepekan terakhir, dan adanya pernyataan staf Dinas PU kepada anggota Komisi III bahwa Wali Kota mengetahui keberadaan mereka dalam pembahasan kenaikan tarif air, Dahlan tetap menyatakan belum menerima laporan.

PMII Turun ke Jalan

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Batam menolak rencana kenaikan tarif air itu dengan turun ke jalan. Mereka membagikan selebaran berisi penolakan dan membagikan air mineral kemasan ke pengendara di Simpang Jam, Jumat (8/7).

“PMII Batam menolak keras kenaikan tarif air ATB. Sebab, kenaikan tersebut tak rasional. Pada 2010 lalu ATB sudah menaikkan tarif air sebesar 18 persen. Masa tahun ini dinaikkan juga,” ujar Sekretaris Umum PMII Batam Bosar Hasibuan.

Selain alasan itu, Bosar mempertanyakan pengakuan Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, bahwa ia tak tahu tarif air ATB akan naik. “Sekelas Wako masa tak tahu ada gejolak kenaikan tarif air ATB di masyarakat,” katanya.

Sementara Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kepri, Zacki Setiawan menyatakan, ATB belum pantas menaikkan tarif air ke masyarakat. Naiknya tarif air ATB, kata Zacki, akan berimbas pada naiknya kebutuhan lainnya. Apalagi bulan depan memasuki bulan Ramadan, harga seluruh kebutuhan pokok juga akan naik, karena baiknya permintaan dan konsumsi warga. (cha/gas)

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Juli 13, 2011, in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: