Kado Buat Presiden SBY dari Bintan


“Kehadiran Presiden SBY di Pulau Bintan diharapkan dapat mempertegas status 37.000 ha lahan di Pulau Bintan, yang selama ini terkatung-katung”.

Pada awalnya di era Orde Baru, 37.000 ha lahan yang terletak disekitar Bintan Buyu Pulau Bintan itu, telah ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Sumber Daya Air (KPSA) untuk mendukung pasokan air Singapura setelah kebutuhan air lokal terpenuhi.

Rencananya akan dikelola atas kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura dengan memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari cactment area seluas 37.000 hektar. Jenis kegiatan yang dikembangkan di cactment area tersebut antara lain hutan lindung, waduk, bendungan dan bangunan pelengkap serta jalan inspeksi. Fasilitas pelengkap lain yang akan dibangun antara lain bangunan pengambilan air, rumah pompa, pipa transmisi dan distribusi dan bangunan lepas pantai lainnya.

KPSA Pulau Bintan akan membendung air permukaan dari lima Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Jago, DAS Ekang Anculai, DAS Gesek, DAS Bintan dan DAS Kangboi. Pengembangan Sumberdaya air tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuan air bersih di Pulau Bintan dan untuk diexport ke Singapura.
Dalam rangka mendukung pemanfaatan air di Pulau Bintan tersebut, telah dikeluarkan SK. Menteri Kehutanan No. 995/Kpts-11/1992 (tanggal 3 Oktober 1992) dimana kawasan hutan di Pulau Bintan telah ditunjuk sebagai hutan lahan/hutan lindung yang cukup luas.

Namun pada kenyataannya, kerjasama Pemerintah RI dengan Pemerintah Singapura yang dimulai tahun 1990-an itu, sampai sekarang belum juga terealisasi. Sementara, status lahan sudah terlanjur berubah. Selain telah menjadi hutan lindung, diatas lahan itu juga sebagian sudah menjadi Pusat Pemerintahan Kabupaten Bintan, perkebunan dan pertambangan rakyat. Masyarakat merasa lahan tersebut milik mereka karena sejak ditetapkan menjadi hutan lindung tidak dibarengi dengan proses ganti rugi lahan. Sementara, implementasi KPSA itu sendiri tak ada ujungnya dan terkesan terkatung-katung.

Kita minta ada ketegasan dari Presiden SBY menyikapi soal itu. Kita tidak minta Pemerintah Pusat mengeksport air ke Singapura melalui Pulau Bintan tetapi yang kita minta adalah ketegasan dan tindak lanjut atas MoU yang pernah dibuat dengan Pemerintah Singapura dulu.

Bilamana ingin dilanjutkan, ya dilanjutkan saja dengan catatan, setelah kebutuhan air di Pulau Bintan dapat dipenuhi baru di eksport ke Singapura. Ini amanat UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Bila tidak, ditata ulang yang disesuikan dengan kepentingan pembangunan lokal.
Kita minta Presiden SBY membawa persoalan Penataan Kembali Kawasan Pengembangan Sumberdaya Air di Pulau Bintan ini ke Jakarta sebagai oleh-oleh dari masyarakat Bintan.

Kita minta Pemerintah Pusat dapat menata ulang Kawasan Pengembangan Sumber Daya Air (KPSA) seluas 37.000 hektar di Pulau Bintan yang diselaraskan dengan tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah tanpa harus mengabaikan kepentingan ekonomi nasional”.

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Februari 27, 2011, in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: