PRIORITASKAN MODAL PDAM TIRTA KEPRI


DPRD Provinsi Kepri beberapa waktu lalu gagal mengesahkan Ranperda Penyertaan Modal Daerah untuk BUMD, antara lain PT. Pembangunan Kepri, PDAM Tirta Kepri dan PT. Bank Riau Kepri.  Semua fraksi yang ada di DPRD Kepri menolak rancangan Perda tersebut dengan berbagai alasan. Salah satuanya karena PT. Pembangunan Kepri belum menyerahkan Laporan Keuangan dan BUMD itu dianggap belum layak menerima tambahan modal.

Sedangkan PDAM Tirta Kepri justru dipandang lebih layak memperoleh modal karena sector air minum merupakan sector yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak dan dianggap lebih realistis.

Menanggapi masalah tersebut, Ketua LSM ALIM (Air Lingkungan dan Manusia) Kepri, Kherjuli meminta Pansus Penyertaan Modal DPRD Kepri yang diketuai oleh Abdul Azis untuk memprioritaskan penyertaan modal pada PDAM Tirta Kepri guna mengejar target MDG (Millinieum Devolepement Goal) tahun 2015, realisasi RPJMD Provinsi Kepri 2015 dan sebagai  upaya percepatan penyediaan air minum bagi penduduk Tanjungpinang dan Bintan.

Untuk itu, karena Ranperda Penyertaan Modal kedalam tiga BUMD itu telah ditolak oleh semua fraksi, maka sebaiknya Ranperda tersebut dipisahkan saja menjadi masing-masing Perda. Dengan kata lain,  satu Ranperda Penyertaan Modal kedalam PDAM Tirta Kepri dan yang lainnya terserah. Apakah digabungkan atau dipisahkan juga.

Penyusunan Raperda Penyertaan Modal kedalam PDAM Tirta Kepri itu hendaknya melibatkan instansi teknis, Akademisi dan LSM.

Penyusunan Ranperda itu juga harus memberi ruang kepada masyarakat untuk melakukan konsultasi public untuk  membantu Pemprov Kepri dalam upaya mempercepat pelayanan public di daerah. Hal ini seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah (Otda) yang telah berjalan selama ini dan untuk mendorong serta mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan PDAM  bagi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Penambahan modal PDAM melalui penyertaan modal daerah ini diharapkan membantu upaya percepatan, peningkatan dan pengembangan pelayanan PDAM Tirta Kepri kepada masyarakat. Penyertaan modal ini akan lebih memperkuat usaha dan kinerja PDAM tersebut, sehingga pada saatnya nanti dapat memberikan kontribusi terhadap daerah dalam bentuk PAD.

Meskipun demikian, ALIM juga meminta kepada Pansus agar memerintahkan PDAM Tirta Kepri menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit kepada masyarakat melalu media massa secara luas. Ini diatur didalam PP No 16 tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Permendagri No 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM.  Laporan Keuangan yang telah diaudit itu berupa Laporan Rugi/Laba dan Neraca PDAM.

Dengan demikian, tidak saja Anggota Pansus atau Anggota DPRD Kepri saja yang mengetahui kondisi existing keuangan PDAM Tirta Kepri, melainkan Publik juga berhak tahu kondisi yang sebenarnya. Hal ini bertujuan untuk menentukan modal yang realisitis yang akan dimasukan kedalam PDAM Tirta Kepri dan sekaligus untuk mengukur kemampuan Manajemen PDAM Tirta Kepri dalam menata keuangan dan meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Jangan ada kesan nanti, berapapun modal yang dimasukan kedalam PDAM akan menjadi sia-sia saja karena hasilnya masih diragukan semua pihak.

Diterbitkan oleh Koran Peduli, Senin 22 fEBRUARI 2011

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Februari 22, 2011, in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: