Nasib Tukang Ledeng


Pemecatan Lucky Budianto dan Suratman oleh Direktur PDAM Tirta Kepri atas tuduhan telah merugikan perusahaan karena melakukan pemasangan gelap atau illegal conection ditanggapi oleh Keherjuli, Ketua LSM ALIM (Air, Lingkungan dan Manusia) Provinsi Kepri.

”Saya sudah mengetahui pemecatan itu melalui media cetak lokal beberapa bulan yang lalu. Awalnya saya mengira proses pemecatan itu sudah sesuai prosedur yang berlaku. Tetapi setelah membaca Tanjun

gpinangpos dan yang bersangkutan (Lucky Budianto) memperlihatkan SK. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dirinya selaku Pegawai PDAM Tirta Kepri dan menjelaskan kronoligis kejadiannya, Saya lalu mempelajarinya dan perlu Saya sampaikan bahwa proses pemberhentian itu tidak sesuai prosedur yang berlaku.”

”Dalam hal ini, UU No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM”.

Didalam aturan tersebut memang dijelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Pegawai PDAM menjadi wewenag Direksi/Direktur PDAM. Tetapi kewenangan itu harus dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku atau tidak boleh semena-mena berdasarkan persepsi sendiri atau atas dasar kekuasaan tertentu. Negara kita kan negara hukum. Untuk memberhentikan seorang Karyawan swasta saja ada aturan yang harus ditaati apalagi Pegawai BUMD seperti PDAM. Dimana letak kearifan lokal para pemimpin kita yang sedang berkuasa saat ini ?

Bila memang oknum Pegawai PDAM dianggap telah merugikan Perusahaan, semestinya yang bersangkutan diberhentikan sementara dulu (non aktifkan) untuk membuktikan apakah yang bersangkutan secara sah dan terbukti telah melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan. Proses pembuktiannya dilakukan paling lama 6 (enam) bulan. Dalam kurun waktu selama 6 (enam) bulan itulah pihak PDAM dapat membentuk Tim pencari fakta dalam hal ini dapat melibatkan Inspektorat Daerah atau BAWASDA atau Auditor BPKP untuk meneliti apakah ada kerugian perusahaan, keterlibatan pejabat struktural dan berapa jumlahnya ? Atau memang ada unsur-unsur yang di legalkan/disahkan oleh Direktur terdahulu.

Prosedur itu tidak dilakukan oleh Dirketur PDAM Tirta Kepri, Abdul Kholik. Ini Perusahaan Daerah dan bukan Perusahaan milik perorangan. Kerugian yang diderita PDAM merupkan kerugian Daerah. Lagi pula yang diberi sangsi pemberhentian hanya staf biasa saja yang dua orang itu. Sedangkan pejabat strukturalnya nyaris tidak tersentuh dan yang 27 orang lagi tidak ada sangsinya sama sekali. Alasannya karena yang 27 orang itu sudah melunasi/menyelesaikan pembayarannya dalam tempo waktu satu bulan yang diberikan oleh Direktur PDAM. Apa dasarnya tenggang waktu satu bulan yang diberikan oleh Direktur PDAM Abdul Kholik itu ? Bila memang alasannya adalah kemanusian, kenapa oknum tersebut diberhentikan ? dan tidak mendapatkan pesangon lagi. Banyak kerancuan didalamnya. Kerancuan itu memang tidak dapat dielakkan pada sebuah manajemen yang kacau.

Kekacauan itu dikarenakan PDAM Tirta Kepri belum memiliki Peraturan Perusahaan atau Peraturan Pegawai sesuai amanat PERMENDAGRI N0 2 Tahun 2007 itu. Di PDAM yang Manajemennya sudah baik, Peraturan Perusahan/Pegawai PDAM itu bahkan di-PERDA-kan. Sehingga memiliki payung hukum yang kuat.

Penyebab lainnya bisa saja tingkat penghasilan mereka sangat minim dan adanya unsur kesengajaan dan pembiaran oleh Direktur sebelumnya.

Hal ini tidak boleh dibiarkan karena tidak memberikan kepastian hukum dan membuat jaminan sosial Pegawai PDAM hanya didasari oleh persepsi/anggapan/alibi Direktur dan staf Personalianya saja dan bukan oleh adanya aturan hukum yang berlaku sama bagi setiap Pegawai PDAM.

Kami minta Pemprov Kepri dan DPRD Kepri dapat menanggapi hal ini dan segera memanggil pihak-pihak terkait. Kalau dibiarkan, pemecatan demi pemecatan tanpa prosedur dapat saja terjadi lagi. Kami minta masalah manajemen PDAM Tirta Kepri dibenahi juga sebagaimana membenahi sarana dan prasarana pisik, air baku dan keuangan PDAM.

Saya setuju apa yang pernah disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kepulauan Riau Lis Darmansyah di media cetak lokal kemaren bahwa masalah PDAM Tirta Kepri bukan masalah keuangan saja.

Kita tidak pernah mentolerir adanya pemasangan gelap. Tetapi faktanya illegal conection memang nyaris terjadi hampir disetiap PDAM yang sistem manjemennya belum baik. Penyebabnya, bisa disebabkan karena sistem didalam manajemen itu sendiri atau disebabkan oleh perilaku oknum PDAM atau kedua-duanya sekali. Belum lagi yang memang dilakukan oleh orang luar PDAM itu sendiri dengan cara melakukan ”Tusuk Sate” atau dengan cara-cara lainnya. Penyebabnya bisa saja karena pemerataan pendistribusian air, air tidak mengalir, atau ingin memiliki persediaan air yang lebih karena capek antri. Kemungkinan itu bisa saja terjadi.

Untuk kasus yang terjadi di PDAM Tirta Kepri, Saya menilai tidak saja disebabkan oleh perilaku oknum saja tetapi juga disebabkan oleh Sistem Manjemen PDAM itu sendiri. Alasannya, jumlah illegal concection itu lebih dari 300 pelanggan dan jumlah oknumnya sebanyak 29 orang. Seperti ada yang di legalkan/sahkan oleh pimpinan oknum itu sebelumnya. Apakah Kepala Seksinya, Kepala Bagian atau mungkin saja oleh Direkturnya juga. Mungkin saja seperti itu.

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Desember 9, 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: