Air Minum dan Hak Asasi Manusia (HAM).


[Blog Action Day 2010 WATER] :

“Di dunia saat ini,.. Saya berada diantara:

  • 4,363 Blogs
  • 131 Negara
  • Dari Indonesia hanya 52 Bloger saja, termasuk Blog Saya : PRESIDEN AIR
  • 33,280,841 Pembaca, yang pada hari ini, 15 Oktober membaca dan menyimak serta memahami AIR sebagai sumber kehidupan, kebutuhan dasar penduduk dan Hak Azasi Manusia (HAM).

Pada tanggal 28 Juli 2010 yang lalu, PBB telah menetapkan akses terhadap air bersih dan Sanitasi sebagai Hak Azasi Manusia (HAM). Air minum yang aman dan bersih serta sanitasi dasar merupakan Hak Asasi Manusia yang sangat penting dan harus dipenuhi bagi kehidupan manusia. Hal itu dilandasi kenyataan bahwa hampir 900 juta orang di seluruh dunia tidak memiliki akses ke air bersih.

PBB melalui 122 anggotanya yang hadir pada saat itu meminta kepada 192 Anggota Negara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional untuk menawarkan pendanaan, teknologi dan sumber daya lain untuk membantu negara-negara miskin dalam upaya meningkatkan penyediaan air minum yang bersih, mudah diakses dan terjangkau. Disamping air minum, sanitasi dasar harus tersedia bagi semua orang.

Dalam Sidang Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa itu dikabarkan bahwa terdapat sebanyak 122 negara mendukung Resolusi yang menetapkan Akses Terhadap Air Bersih dan Sanitasi sebagai bagian dari Hak Azasi Manusia (HAM). Tidak ada satu negarapun yang hadir saat itu memberikan suara menentang, sementara 41 negara lainnya abstain dari pemungutan suara.

Naskah Resolusi yang menetapkan Akses Terhadap Air Bersih dan Sanitasi sebagai bagian dari Hak Azasi Manusia (HAM) itu mengungkapkan keprihatinan yang mendalam bahwa :

  1. Diperkirakan 884.000.000 orang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman.
  2. Lebih dari 2,6 miliar orang tidak memiliki akses terhadap sanitasi dasar.
  3. Sekitar 1,5 juta anak di bawah usia lima tahun meninggal setiap tahun disebabkan karena air yang tidak aman dan buruknya sanitasi.
  4. Sekitar 443 juta hari sekolah yang hilang karena penyakit air dan sanitasi yang buruk.

Untuk mencapai hak atas air minum yang bersih dan aman serta sanitasi, dasar, sebelumnya PBB sudah memasang target pencapaian air minum yang dituangkan kedalam butir-butir Pembangunan Millenium Devolepement Goals (MDGs). Sasaranya mengurangi penyakit sosial dan ekonomi pada tahun 2015, termasuk mengurangi separuh proporsi penduduk dunia yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi dasar.

Pemerintah Indonesia sendiri telah merumuskan undang-undang terkait dengan pemenuhan hak atas air, antara lain UUD 45 pasal 33, PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, serta UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang menjadi dasar negara untuk memenuhi hak atas air bagi warga negara Indonesia.

Kewajiban negara untuk menguasai air guna sebesar-besar kemakmuran rakyat, memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengatur, menjamin dan mengelola sumber daya air untuk memenuhi hak atas air bagi semua warga  negara.

Dalam melaksanakan mandat dari undang undang dalam pengelolaan air, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, salah satu pasalnya mengatur tentang hak guna atas air dengan ijin dan hak guna air dengan ijin. Hak Guna Pakai tanpa izin hanya berlaku apabila untuk :

(1) kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan

(2) pertanian rakyat dalam sistem irigasi,

Hak Guna Pakai dengan ijin apabila bila:

(1) mengubah kondisi alami sumber air

(2) keperluan kelompok dalam jumlah besar

(3) pertanian rakyat di luar sistem irigasi.

Hak guna pakai dan hak guna usaha yang menyebutkan “Hak Guna Pakai dan Hak Guna Usaha tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan, sebagian atau seluruhnya” namun tidak ada penjelasan yang menekankan apakah dengan ijin pemerintah maka tindakan itu dapat dianggap legal ? Karena hal ini memungkinkan terjadinya penguasaaan atas sumber daya air yang dilakukan untuk kepentingan usaha dengan ijin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pengarusutamaan hak atas air (air minum) dalam perencanaan pembangunan daerah, dan urusan pengelolaan air minum di daerah diserahkan kepada daerah lewat UU No 32 Tahun 2004, namun dalam kenyataannya pembangunan pada sektor air minum belum menjadi prioritas pembangunan di daerah hal ini terbukti dengan minimnya investasi di sektor air minum yang di alokasikan dalam APBD yang rata-rata berkisar 2%.  Apakah pemerintah telah memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas air warga negara, sesuai amanat yang sudah diembannya?

Pada sektor air minum, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Di dalam PP No 16 tahun 2005 itu dijelaskan bahwa terhitung Januari 2008 air bersih yang dihasilkan pengelola (PDAM) sudah harus naik kelas menjadi air yang langsung layak diminum dan mengalir selama 24 jam perhari dengan harga yang dapat terjangkau khususnya bagi maysarakat miskin.

Sektor Air minum di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Pulau Bintan masih kurang mendapat perhatian yang cukup dari Pemerintah Daerah, dibanding sektor infrastruktur lainnya. Hal itu dapat dilihat dari APBD Kepri 2010 yang mengalokasikan anggaran untuk sektor ini   kurang dari 2% dari seluruh anggaran pembangunannya. Padahal sektor Air minum merupakan Hak Azasi Manusia yang secara langsung memberikan kontribusi besar terhadap status kesehatan masyarakat dan terkait langsung dengan tingkat produktifitas sumber daya manusia.

Tahun 2010 ini, anggaran untuk sektor air minum PDAM Tirta Kepri hanya sekitar Rp6 M dengan perincian Rp5 pada APBD mMurni ditambah Rp1 M pada APBD-Perubahan. Total anggaran pembangunan pada APBD Provinsi Kepri tahun 2010 mencapai Rp1,963 Triliun. Jadi tak sampai 1% melainkan hanya sekitar 0,003% saja. Bila dibanding dengan sektor infrastruktur lainnya,  masih jauh.

Penjabaran Visi dan Misi Gubernur Kepri terpilih yang dituangkan didalam RPJMD 2011-2015, khususnya pada bidang Infratruktur Air Bersih, Air Minum, Air Limbah, Sampah, Sanitasi Perkotaan belum terlihat target pencapaiannya. Air minum saja yang merupakan Hak Azasi Manusia dan kebutuhan yang paling mendasar bagi penduduk, belum terlihat adanya target pencapaian hingga tahun 2015. Tidak tahu apakah sama dengan, lebih kecil atau lebih besar (=, < atau >) dari target Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga tahun 2014 atau target MDGs tahun 2015.

Dalam Musrenbang RPJMD 2011-2015 itu, persoalan target pencapaian sektor air minum hingga tahun 2015 itu yang Saya tanyakan kepada SKPD terkait (Dinas PU dan PDAM), tetapi waktu tidak ada jawabannya.

Untuk mendukung pendanaan sektor air minum, Saya menyarankan supaya kedepan perlu dipikirkan pendanaan APDB untuk sektor air minum melalui sistem MULTI YEARS (Tahun Jamak). Alasan Saya pada waktu itu, mengingat air minum membutuhkan Investasi dalam jumlah yang besar, waktu yang lebih dari 1 tahun dan keterpaduan aksi serta kebijakan satu kesatuan sistem dari hulu hingga ke hilir atau mulai dari air baku hingga kepada sistem pelayanannya.

Syukurlah ketika itu, Komisi III DPRD Kepri yang hadir dalam Musrenbang itu mendukung gagasan Saya dan perlu digagas PERDA Multi years (Tahun Jamak) untuk  Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Ibu Kota Provinsi Kepri. Untuk itu tentunya perlu ada target pencapaian sektor air minum hingga tahun 2015 sehingga akan lebih memberikan jaminan kepastian terhadap Hak Azasi Manusia dan kebutuhan dasar penduduk

Di dalam sebuah diskusi melalui jejaring sosial (Facebook), tepatnya didinding Akun Facebook Zamzami A Karim yang bertuliskan : “ Mencoba memahami makna Visi Gubernur Kepri, apakah mampu mendorong maju atau malah menarik mundur gerbong Negeri segantang Lada ini dari cita-cita dan harapan rakyat yg terlanjur melambung tinggi….”

Saya singgung tentang hasil mengikuti Musrenbang RPJMD Kepri 2011-2015. Didalam dinding itu saya tulis : ”Penjabaran Visi dan Misi yang dituangkan didalam RPJMD 2011-2015, khususnya pada Bidang Infratruktur Air Bersih, Air Minum, Air Limbah, Sampah, Sanitasi Perkotaan belum terlihat target pencapaiannya, Prof. Zam. Untuk air minum saja yg merupakan hak azasi manusia dan kebutuhan dasar penduduk, belum ada target hingga tahun 2015. Gak tahu apakah =, < atau > target RPJMN atau target MDGs”.

Teman Saya Chaidar didinding yang sama berpendapat bahwa : ”Saya setuju pemikiran Kherjuli, air memang kebutuhan dasar dan menjadi salah satu unsur HAM. Hanya saja kalau yang dimaksud dlm RPJMD itu bukan hanya kebutuhan untuk Bintan dan Tgpinang yg dilayani oleh PDAM (Tirta Kepri) melainkan % cakup…an pelayanan Rumah Tangga yang mendapatkan air bersih se Kepri dimana sesuai standard PP/6/2008 minimal 40% rumah tangga, tetapi jika digunakan standard UNDP atau MDGS, maka cakupannya sebesar 60% atau 2/3 dr jumlah total RT. Untuk PDAM aja (Tgpinang dan BIntan) kita msh jauh dari standard krn jumlah pelanggan (asumsi semua dilayani dng sempurna) hanya 16 ribuan pelanggan. Beda dng Batam yg sudah mampu melayani lebih dari 60% RT. Memang kewajiban pemerintah bahkanmelalui APBN untuk membangun dan penyediaan air baku, tetapi bantuan tsb hanya bisa dikucurkan kalau PDAM efisien dlm arti kebocoran tidak lebih dari 20%. Sedangkan PDAM Tirta Kepri efisiensinya masih di atas 50%, krn itu selain sulit mendapatkan bantuan APBN juga tidak diperbolehkan menaikkan tarif dasarnya yg dibatasi tidak boleh lebih besar dari 4% Upah minimum provinsi atau 4 ribu rupiah perkubik”.

Kemudian Saya mencoba menjawabnya : ”Bg Chaidar : Tepat sekali yg abg katakan diatas. Target pelayanan dalam jangkauan PDAM saja tak jelas Bang. Apalgi di luar jangkauan PDAM. ATB sudah cukup baik. Lingga, Karimun, Natuna, Tg Pinang dan Bintan progressnya 5 thn kedepan belum j…elas Bang. Ada beberapa kendala :
1. Pemprov Kepri belum membentuk Dewan Sumber Daya Air di tingkat Provinsi/Kab/Kota se Kepri (UU 7/2004 dan Perpres 42/2008). (Abg bisa terlibat nanti di dlmnya).

2. Pemprov Kepri tidak memiliki Database SDA dan UPT Sistem Informasi SDA.
3. Pemprov Kepri belum memiliki Rencana Induk Pengembangan SDA Di Kepri.
4. Pengelolaan SPAM masih sepotong-sepotong atau tidak terpadu dari hulu ke hilir atau mulai dari Air Baku hingga Pelayanan.

5. Tarif Air hanya dilihat dari perspektif Sosial saja sehingga yang diuntungkan justru kelompok ekonomi menengah keatas.

Bnyk lagi Bang,… Nanti Prof. Zam Zami marah pulak, dindeng die malah sbg tempat membahas soal air bersih/minum. wkwkwkwkwkwk

Lalu Chaidar menjelas lagi : ”Ye betol juga kherjuli awak cakap, seye minta izin kalu gitu same pak Zamzami gunakan dindingnya untuk forum diskusi ini. Tapi ada juga yg tersisa yakni soal multiyears SPAM, menurut saya meski dikaji ulang sebab selain dpt mencedrai rasa k…eadilan dalam kebjakan anggaran krn yg dilayani nanti hanya Kota Tanjungpinang, terkecuali untuk jenis proyek pelayanan umum pemerintahan – juga pengalaman membuktikan masih lemahnya kapabilitas management pelaksana dan sumber KKN. Sedangkan untuk Dompak yang 1,3T aja terbengkalai camne pulak nak tambah dng proyek lain ? Padahal krn multiyears itulah proyek2 skala kecil yg mestinya dapat menjadi stimulus ekonomi di kepri jadi hilang sejak 2008 lalu. Coba aja tanyakan iklim usaha jasa konstruksi sama teman2 kontraktor, sangat tidak kondusif”.

Saya lalu membalasnya lagi : ”Izin Prof. Zam ye,.. Iye Bang : Management dan sumber KKN itulah yg memang harus dibenahi pd proyek2 multi years. Sepakat Bang. Tapi kalau mencenderai rasa keadilan, lebih tidak adel lg kalua yang menikmati air bersih/minum dan membayarnye …dgn harge murah justru orang kaye Bang sedangkan Rumah Tangga Miskin (RTM) harus bersusah payah dan membelinya dgn harge yg lbh mahal (air mobil tangki/membuat sumur). Soal wilayah, Kab/Kota kecuali Batam kite dorong untuk melakukan hal yang same (Multi Yeras SPAM). SPAM termasuk pelayanan umum dan yang kebutuhan yg paling mendasar. Sektor Air bersih/Minum dpt sgb salah satu indikator stimulus ekonomi. Tak ade aer, jgn kan Investor,..Koruptor pon tak mau membelanjakan duetnye kat sini. Hiiiiiii… Multi Years SPAM diharapkan dpt menekan tingkat ketidakpastian yg tinggi terhadap pelayanan publik. Abg kan tahu,.. kite jd bingong dibuat salah seorang Anggota DPRD yg sering membuat statement ttg air bersih/minum di koran. Kadang2 kapasitas die macam Anggota Dewan Sumber Daya Air, kadang2 mcam Dirut PDAM, kadang2 mcam Kepala Dinas PU, kadang2 mcam pemain Barongsai aje. Hari ini laen, sebulan lg laen”.

Dsikusi tinggal diskusi namun pada kenyataan, hari ini 15 Oktober 2010, disaat jutaan orang menulis, membaca dan membicarkan tentang AIR di Blog pada agenda Blog Action Day 2010,  dibeberapa surat kabar cetak local menyajikan berita tentang air.

Inilah beberapa klipin Koran yang Saya muat untuk lebih memberikan warna dan dan menggambarkan realitas air minum kita, saat ini.

Menyikapi masalah sambungan baru atau cakupan pelayanan PDAM Tirta Kepri, memang sangat ironis dan delematis rasanya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan air minum oleh PDAM Tirta Kepri saat ini belum optimal. Pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan pertumbuhan sambungan baru. Disatu sisi, peningkatan jumlah penduduk merupakan tumpukan Hak Azasi Manusia yang harus diselesaikan.

Sebenarnya jumlah penduduk dapat dijadikan peluang bagi PDAM untuk expansi pasar, dengan meningkatkan cakupan pelayanannya. Bisa pula menekan angka kebocoan dan menambah pendapatan penjualan air dan non airnya. Namun karena berbagai kendala seperti keterbatasan ketersediaan air bakunya dan masalah-masalah lain yang sangat kompleks dan multidimensional dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi, maka peluang itupun bisa berubah  menjadi ancaman.

Menambah sambungan baru dalam kondisi seperti itu memang bisa berakibat  meningkatnya stress area. Dengan kata lain, akan semakin banyak jalan-jalan dan pelanggan yang tidak terlayani pendistribusian air. Akan tetapi dengan tidak menambah sambungan baru maka akses terhadap air bersih/air minum yang seharusnya  dirasakan masyarakat tidak terpenuhi. Padahal air bersih/minum merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi Pemerintah/Pemerintah Daerah dan harus dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat terutama masyarakat miskin secara berkesinambungan. Oleh karena itu, sebesar apapun tantangan dan permasalahan yang dihadapi PDAM, harus diupayakan jalan keluarnya. Tentu tidak dapat dilakukan sendiri oleh PDAM. Dalam hal ini, Pemerintahlah yang harus memainkan peran aktifnya. Pemerintah harus benar-benar melihat air minum sebagai bagian dari Hak Azasi Manusia (HAM).

Ada otoritas yang tidak dimiliki PDAM dan berada pada lembaga lain untuk mengatasi masalah seperti otoritas pengalokasian dana APBD, Penyertaan Modal, Subsidi, Hibah, Penyesuaian Tarif agar Ful Cost Recovery, Penyelesaian Utang, Pemberlakuan Tarif Dasar Lstrik PDAM berdasarkan prinsip B to B yang memberatkan PDAM dan masalah Air Baku.

Bila semua pihak memahami perannya, punya komitment bersama dan konsisten untuk menyelesaikan masalah Hak Azasi Manusia itu, maka permasalahan PDAM akan dapat diminimalisir dan Hak Azasi Manusia tidak terabaikan dengan alasan-alasan klasik. Bila tidak maka masalah PDAM akan semakin bertambah kompleks dan multidimensional dengan tingkat ketidakpastian yang semakin tinggi dan akan ada gugatan terhadap pelanggaran Hak Azasi Manusia dimasa yang akan datang.

Permasalahan yang dihadapi PDAM sudah sangat jelas dan bahkan sudah dipetakan oleh lembaga berwenang seperi Kementerian PU, Kementerian Keuangan, BPP SPAM dan PERPAMSI di Pusat. Sekarang tinggal bagaimana PEMDA, DPRD Kepri dan stakeholder yang terkait mengupayakan jalan keluarnya secara bersama-sama dan serius.

Berdasarkan data yang dikeluarkan BPP SPAM dan PERPAMSI menyebutkan bahwa semua aspek yang ada dalam penilaian Kinerja PDAM Tirta Kepri hingga tahun 2009 yang meliputi aspek penilaian kinerja teknis, manajemen dan keuangan semuanya rendah.

Aspek teknis misalkan, belum terpenuhinya kwantitas, kwalitas dan kontiniutas pendistribusian air. Secara kuantitas saja pemakaian air rata-rata untuk kelompok pelanggan rumah tangga belum memenuhi standar pemakaian minimal sebesar 17 M3 perbulan.

Masih mengenai persoalan air minum di Pulau Bintan. Selain PDAM Tirta Kepri, dimuat pula berita tentang pengelolaan air bersih/air minum di Kawal yang jaraknya hanya sekitar 23 km dari Tanjungpinang. Disebutkan disitu bahwa Tarif air mencapai Rp5000/m3 dan dirasakan terlalu tinggi oleh masyarakat/pelanggan yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Di tanjungpinang saja, Tarif air yang sebenarnya sebesar Rp1.200/m3 (Tarif air minum PDAM Tirta Kepri sejak tahun 2001 hingga sekarang). Itupun sudah dianggap sulit untuk dinaikan/disesuaikan oleh Pemda.

Kita prihatin, dalam kenyataannya justru masyarakat ekonomi lemah yang harus membayar uang lebih untuk memperoleh air bersih dibanding ekonomi menengah keatas yang tinggal di perkotaan. Ada perbedaan yang kurang menyenangkan yang dirasakan sebagian penduduk di Pulau yang sama, yang tinggal tidak jauh dari kota. Sementara masyarakat/pelanggan yang berada 98 km dari Kota Tanjungpinang justru membayar tarif yang sama seperti di Tanjungpinang (Rp1.200/m3). Memang tidak mudah untuk menuntut perlakuan yang sama dalam wilayah/pulau yang sama. Tetapi tentu ini harus kita pikirkan dan mencari solusinya secara bersama-sama pula.

Kabar lain dihari yang sama, 15 Oktober 2010/Blog Action Day, yaitu kabar baik yang harus kita respon bersama. Akan ada air yang langsung layak di minum di Dendun Kabupaten Bintan. Sebelumnya, Kepala Dinas PU Kabupaten Bintan telah memberikan pesan kepada Saya di Akun Facebook saya beberapa waktu lalu, bahwa akan ada Air yang langsung layak di minum di Kabupaten Bintan. Mudah-mudahan saja nanti harga air tarif airnya tidak memunculkan kontroversial baru.

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Oktober 15, 2010, in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: