Apalah Artinya Gedung Bertingkat Mencakar Langit, Kalau Air Tidak Ada


Bila Pemerintah dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau mau, Percepatan Penyediaan Air Minum tidak saja di Dompak tetapi di Tanjungpinang dan Bintan bisa dilakukan pada waktu yang tepat, terpadu dengan anggaran yang kuat. Pola pembiayaan seperti yang dilakukan di pulau Dompak bisa diterapkan untuk merubah potret air minum kita. Tentu harus ada pula payung hukumnya. Dalam hal ini dengan dengan membuat Peraturan Daerah (PERDA) Multi Years atau Tahun Jamak untuk Percepatan Penyediaan Air Minum di Tanjungpinang dan Bintan.

Pulau Dompak saja bisa dirubah dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama. Padahal dulu tempat “Jin Betendang” alias pulau yang masih semak belukar. Tempat aku dan alm. Ayah Ku di ujung minggu bekelam, berkebun dan sesekali memancing ikan. Sekarang, sudah ada gedung betingkat mencakar langit. Triliunan uang APBD tersedot untuk membuat Pulau ini menjadi elok rupawan. Bukan saja elok dipandang mata, tetapi air bersih/minumnya disana diharapkan cukup tersedia.

Kalau Pengembangan SPAM dilakukan secara terpadu dan menyeluruh melalui pola multi years atau tahun jamak, diharapkan tidak ada lagi istilah tampal sulam atau istilah lain, ”Perbaiki disini, disana bocor. Perbaiki disana, disini bocor”.

Dompak saja bisa dirubah dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama. Padahal dulu Pulau Dompak tempat “Jin Betendang” alias pulau yang masih semak belukar. Bila dilihat dari udara yang terlihat hanyalah hamparan hijau yang terbentang luas dan dikelilingi laut. Tetapi sekarang, pulau yang luasnya lebih kurang 900 km2 itu sudah berubah menjadi Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Bila dilihat dari udara, hamparan hijau itu sudah berubah luasnya. Sebagian besar sudah tidak lagi hijau melainkan berwarna coklat dan merah. Coklat adalah warna tanah yang mengandung bauksit dan merah merupakan warna genteng beberapa gedung dan bangunan yang berdiri kokoh. Diantara gedung itu terdapat Kantor Gubernur Kepulauan Riau. Sebagaimana kita ketahui bahwa kantor Gubernur merupakan simbol daerah yang menjadi kebanggaan masyarakat Kepri. Tak ubahnya seperti Istana Merdeka di Senayan Jakarta atau kantor Kepresidenan di Bogor.

Mengapa Pulau Dompak bisa ”disunglap” menjadi Pusat Pemerintahan Provinsi Kepri dalam waktu yang relatif singkat ? Katakanlah dalam waktu 5 tahun . Jawabannya karena adanya kebijakan Pemerintah (DPRD) Provinsi Kepri kearah itu dengan dengan berbagai konsekwensinya yang meliputi tahapan :
1. Menetapkan Pulau Dompak Sebagai Pusat Pemerintahan dan Ibu Kota Provinsi Kepri melalui Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepri.
2. Menyediakan anggaran yang relatif besar untuk membebaskan (ganti rugi) lahan yang masih dikuasai oleh masyarakat dan membangun infrastruktur jembatan, jalan, fasilitas umum dan perkantoran.
Tidak tanggung-tanggung, anggaran yang tersedot untuk itu sangat besar sekali dan mekanisme pembiayaannya menggunakan pola Multi Years atau Tahun Jamak.

”Pemerintah sempat menjanjikan ganti rugi sebesar Rp3000 untuk lahan yang memiliki surat tebas. Sedangkan untuk lahan yang memiliki surat Alashak, pemerintah memberikan kompensasi sebesar Rp4000 per meter persegi. Untuk lahan yang memiliki sertifikat, pemerintah daerah memberikan ganti rugi sebesar Rp5000.

Pembangunan Dompak direncanakan tidak hanya sebatas gedung pemerintahan dan juga gedung DPRD Kepri, tetapi juga beberapa tempat hiburan atau fasilitas umum, seperti Sport Center (Gelanggang Olahraga), Rumah Sakit Umum Provinsi di Tanjungpinang dan Medical Center (Klinik) di Pulau Dompak, Masjid Raya, Gedung Kesenian, dan Gedung Lembaga Adat, Jalan dan Jembatan, hingga taman.

Walaupun saat ini tujuh proyek pembangunan Dompak dipending DPRD Kepri berdasarkan surat edaran Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) nomor 900/526/BAKD tertanggal 27 Agustus 2008 lalu. Dikarenakan mega proyek pembangunan ibukota Kepri tidak akan terselesaikan pada tahun 2011 nanti. Ismeth optimis, pembanguna Dompak akan sesuai dengan rencana. http://hal-wanita.blogspot.com/2008/11/ismeth-pembangunan-dompak-selesai-2010.html

http://www.indogamers.com/showthread.php?t=138253&page=1 menyebutkan bahwa : ”Penetapan tersebut diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepakatan antara Gubernur Kepri H. Ismeth Abdullah dengan Ketua DPRD Provinsi Kepri H.M. Nur Syafriadi dan Wakil Ketua I DPRD Jumaga Nadeak. Acara penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilakukan di aula kantor Gubernur Kepri Tanjungpinang (Sabtu, 6/1), disaksikan oleh Wakil Gubernur Kepri H.M. Sani, Walikota Tanjungpinang Hj. Suryatati A.Manan, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Bobby Jayanto, Sekda Provinsi Kepri H. Eddy Wijaya serta beberapa orang anggota DPRD Provinsi Kepri.

Nota kesepakatan tersebut merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Kepri yang berkewajiban untuk melakukan percepatan proses pembangunan infrastruktur perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau beserta fasilitas pendukung lainnya serta mengalokasikan dana untuk pembangunan Kompleks Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk Multiyears (tahun jamak) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau yang dimulai dari tahun anggaran 2007 s/d 2010.

Dalam pengantar Nota Keuangan Tahun 2007, Gubernur Kepri H. Ismeth Abdullah telah menyampaikan bahwa alokasi dana yang dibutuhkan untuk membangun kompleks perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepri tersebut adalah sebesar Rp.1.052 triliun yang menurut rencana akan selesai pembangunannya dalam waktu 2,5 tahun. Sedangkan pembayaran keseluruhan proyek tersebut akan dilakukan dalam waktu empat tahun anggaran (2007 s/d 2010). http://www.kepriprov.go.id/id/?optio…=140&Itemid=95

Pada APBD 2010 anggaran untuk merampungkan pembangunan di Pulau Dompak ditambah lagi sekitar Rp 41 miliar untuk proyek multiyears tersebut seperti pembangunan Kantor Gubkepri, Gedung DPRD Kepri, gedung Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri. Termasuk pembangunan jembatan penghubung antara Tanjungpinang dengan Pulau Dompak dan pembangunan RSU Provinsi di Batu 8 Tanjungpinang. Proyek-proyek itu diprediksi akan selesai akhir tahun ini. Kepastian itu sebelumnya sudah disampaikan para kontraktor proyek ketika dipanggil Gubkepri HM Sani di Graha Kepri, Batam beberapa hari lalu. http://www.batampos.co.id/pro-kepri/tanjungpinang/15522-dapat-tambahan-rp41-miliar-.html
Memang tak selalu jalan yang ditempuh lurus dan mulus tanpa lika-liku.
Kamis, 23 September 2010 09:17
Bentuk Tim Investigasi, Awasi Proyek Dompak
“ADe Angga, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kepri telah membetuk tim investigasi proyek multiyears Pemprov Kepri di Pulau Dompak. Tim ini nantinya akan bekerja untuk mengawasi pengerjaan proyek yang sudah terlambat dari jadwal yang ditetapkan. ”Tim beranggotakan pengurus LPJK, pakar dari perguruan tinggi dan asosiasi jasa konstruksi lainnya yang ada di Kepri,’’ tegas Ade Angga, Rabu (22/9).
Menurut Ade, pihaknya sangat prihatin dengan kondisi proyek multiyears tersebut. Pasalnya, kontraktor berskala nasional beralasan, keterlambatan pengerjaan proyek karena serangan malaria dan cuaca. ”Alasan ini hanya mengada-ada. Jika ada malaria, tentu instansi terkait memberi keterangan secara resmi. Menyebut ada lokasi endemis di Dompak. Nyatanya, hingga kini tak ada kesimpulan itu,’’ ujar Ade.
Diterangkan Ade, beberapa kontraktor lokal ada juga menangani proyek di Dompak, yang tak masuk dalam paket multiyears, seperti pembangunan SMA Internasional, pembangunan rumah dinas dan sebagainya. ”Kita sama sekali tak mendengar ada malaria. Proses pengerjaan terus berlangsung. Lokasinya sama dengan lokasi proyek multiyears,’’ tuturnya. Kekesalan LPJK, kata Ade tak sampai di situ.
Secara terang-terangan, Ade menyebut rekanan kontraktor yang mengerjakan proyek Dompak tak serius mengerjakan pembangunan. Uniknya, anggaran pembangunan Dompak ditambah sekitar Rp41 miliar lagi. ”Sudahlah terlambat, hasil kerja tak sesuai rencana, Pemprov Kepri menambah pula anggaran pembangunannya. Beda sekali perlakuannya dengan kontraktor lokal. Di mana, sehari saja telat, hukum kontrak diberlakukan. Kontraktor lokal harus bayar denda. Ini sangat tak adil sekali. Padahal kontraktor yang menangani paket multiyears di Dompak itu yang tak serius bekerja,’’sesal Ade Angga. http://www.batampos.co.id/pro-kepri/tanjungpinang/17237-lpjk-kontraktor-tak-serius.html

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on September 24, 2010, in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink. 2 Komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: