PENATAAN KEMBALI KAWASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU BINTAN


Oleh : Kherjuli

Ketua LSM ALIM Povinsi Kepri

Dengan berakhirnya rezim Orde Baru dan dimulainya rezim reformasi maka kebijakan KPSA di Pulau Bintan itu semestinya ditata ulang yang diselaraskan dengan tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah tanpa harus mengabaikan kepentingan nasional”.

Kawasan Pengembangan Sumberdaya Air (KPSA) Pulau Bintan yang ditetapkan di era Orde Baru, rencananya akan dikelola atas kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura dengan memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari cactment area seluas 37.000 hektar. Jenis kegiatan yang dikembangkan di cactment area tersebut antara lain hutan lindung, waduk, bendungan dan bangunan pelengkap serta jalan inspeksi. Fasilitas pelengkap lain yang akan dibangun antara lain bangunan pengambilan air, rumah pompa, pipa transmisi dan distribusi dan bangunan lepas pantai lainnya.

KPSA Pulau Bintan akan membendung air permukaan dari lima Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Jago, DAS Ekang Anculai, DAS Gesek, DAS Bintan dan DAS Kangboi. Pengembangan Sumberdaya air tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuan air bersih di Pulau Bintan dan untuk memasok air ke Singapura.

Dalam rangka mendukung pemanfaatan air di Pulau Bintan tersebut, telah dikeluarkan SK. Menteri Kehutanan No. 995/Kpts-11/1992 (tanggal 3 Oktober 1992) dimana kawasan hutan di Pulau Bintan telah ditunjuk sebagai hutan lahan/hutan lindung yang cukup luas.

Namun pada kenyataannya, kerjasama Pemerintah RI dengan Pemerintah Singapura yang dimulai tahun 1990 an yang telah menetapkan lahan seluas 64.000 hektar (52% dari luas P Bintan) sebagai kawasan kerjasama itu, baru mewujudkan kerjasama bidang Industri di Lobam dan Pariwisata di Lagoi. Sedangkan bidang Sumberdaya Air seluas 37.000 hektar, sejak rezim Orde Baru tidak berkuasa lagi dan lahirnya desentralisasi, otonomi daerah dan  lahirnya UU No 7 Tahun 2004, belum juga juga terealisasi.

Pada tahun 1990 hingga 2001, di Pulau Bintan hanya terdapat satu pusat Pemerintahan saja yakni Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau. Sedangkan saat ini telah terdapat tiga pusat Pemerintahan yakni Pemrov. Kepri, Pemkab. Bintan dan Pemko Tanjungpinang. Konsekwensinya pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan lahan terus meningkat. Disamping itu, UU No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan yang dijadikan acuan ketika itu belum memberikan kewenangan yang jelas kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa tentang pengusahaan Sumberdaya air di daerah. Namun didalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, kewenangan itu telah diatur secara tegas dan bahkan pengusahaan air untuk negara lain sudah tidak diizinkan lagi kecuali apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan seperti air minum, irigasi, pertanian, industri dan lain-lain telah dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Potensi Sumberdaya Air Pulau Bintan memang cukup besar. Namun, seiring perubahan waktu dan perubahan produk hukum yang berlaku, maka KPSA perlu ditata ulang kembali. Seperti contoh adanya kebijakan Pusat terhadap penetapan Kawasan Perdagangan Bebas atau FTZ (Free Trade Zone) di Pulau Bintan, Perubahan RTRW dari Pemerintah Provinsi Riau menjadi RTRW Provinsi Kepulauan Riau, Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Tata Ruang Kabupaten Bintan, adanya penetapan Pusat Pemerintahan Kabupaten Bintan berdasarkan Perda, Perubahan atas UU No 11 Tahun 1974 tentang pengairan menjadi UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, adanya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (Air) di daerah dan lain sebagainya.

Disamping itu, Pulau Batam yang berdekatan dengan P Bintan diprediksi akan mengalami defisit ketersediaan air dimasa akan dating seiring laju pertumbuhan penduduk kota Batam. Bila senadainya konsep KPSA jadi dijlankan dengan berbagai perubahan tentunya maka daripada air di Pulau Bintan dipasok ke Singapura, lebih baik dipasok ke P Batam dan itu akan lebih berdaulat. Tentu harus dikaji ulang agar Sumber Daya Air mampu memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat di segala bidang.

Pemanfaatan lahan seluas 8.300 hektar di Kawasan Pengembangan Sumberdaya Air (KPSA) di Bintan Buyu melalui kebijakan Pemkab Bintan untuk mendayagunakan cactment area menjadi Pusat Pemerintahan, perkantoran, fasilitas umum, Central District Bussiness (CDB) dan 1.000 hektar diantaranya sebagai daerah tinggi resapan air merupakan kebijakan yang berimplikasi kepada penataan kembali KPSA itu. Tetapi sayang, banyak pihak tidak melihat kearah itu. Kebijakan yang sempat menjadi perhatian banyak pihak beberapa waktu lalu beralih orientasi karena tertimpa oleh issu suap (KKN) yang melibatkan anggota DPR RI Al Amin Nasution ketika itu. Issu penataan kembali KPSA nyaris tak terdengar. Media massa nasional dan local cenderung melihat fenomena itu kepada suatu peristiwa yang dianggap lebih sensasional daripada fungsional.

Padahal menurut hemat Saya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pemkab Bintan adalah sebuah upaya untuk mendayagunakan sebagian (8.300 hektar) dari cactment area yang total luasnya berjumlah 37.000 hektar. Apa yang dilakukan Pemkab Bintan adalah sebagai upaya untuk menata kembali KPSA di tingkat pusat maupun lokal. Tapi sayang, issu pentaan kembali KPSA hilang bagaikan terjang angin puting beliung. Issunya kemudian beralih menjadi Issu alih fungsi hutan lindung, lalu dibesar-besarkan oleh media massa nasional dan berbagai kalangan termasuk elit politik di tingkat Pusat.

Pemkab Bintan akan membangun dilahan tersebut karena daerah tersebut telah ditetapkan sebagai pusat kota yang harus didukung dengan sarana dan infrastruktur pendukung lainnya. Jadi apa yang dilakukan Pemkab Bintan hanyalah memanfaatkan cathment area atau mendayagunakan sumberdaya air untuk kepentingan pemukiman, perkantoran, industri dan lain-lain. Karena didalam 8.300 hektar lahan yang akan dikembangkan, 1000 hektar diantaranya akan dijadikan hutan lindung yang berfungsi sebagai daerah tinggi resapan air. Jadi yang salah itukan perbuatan “SUAP”nya dan bukan penataan kembali KPSA nya.

Issu alih fungsi hutang lindung semakin mencuat karena para elit politik di Jakarta menggambarkan seakan-akan kondisi cathment area di Bintan Buyu itu ditumbuhi pohon-pohon besar seperti di Kalimantan dan Sumatera. Padahal tidak demikian. Sebelum dikeluarkan SK. Menteri Kehutanan No. 995/Kpts-11/1992 dikawasan tersebut telah ada pemukiman penduduk dan perkebunan milik masyarakat. Kebijakan itu ditetapkan Orde Baru ketika itu lebih berorientasi ingin mendapatkan devisa dari ekspor air ke Singapura. Kebijakan itu yang kemudian diberi tajuk, ”Strategi Nasional” untuk kepentingan ekonomi dan hubungan bilateral antara RI dan Singapura. Wajar bila Pemerintah Daerah mengikuti saja kehendak Orde Baru ketika itu dan terkesan tidak berkutik. Tetapi sekarang eranya sudah berubah bukan ?

Dengan berakhirnya rezim Orde Baru dan dimulainya rezim reformasi maka kebijakan KPSA di Pulau Bintan itu semestinya ditata ulang yang diselaraskan dengan tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah tanpa harus mengabaikan kepentingan nasional.

Apa yang dilakukan Pemkab Bintan mendayagunakan sebagian dari luas KPSA itu adalah untuk mengakomodasi tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah, menempatkan air dalam dimensi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras, memberikan perhatian yang lebih baik terhadap hak dasar atas tanah dan air bagi masyarakat Bintan, mewujudkan mekanisme dan proses perumusan kebijakan pendayagunaan sumber daya air yang lebih demokratis seiring perubahan paradigma pengelolaan air dan sistem pemerintahan daerah. Pemkab Bintan telah berupaya mengimplementasikan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan produk hukum lainnya.

Untuk itu kedepan, kita berharap agar kebijakan KPSA di Pulau Bintan perlu ditata kembali antara Pemerintah RI dan Pemerintah Singapura dengan memperhatikan kepentingan daerah dan nasional.

Salah satu upaya kongrit yang mesti dilakukan Pemprov Kepri adalah dengan membentuk Dewan Sumber Daya Air tingkat Provinsi Kepri sebagaimana diamanatkan didalam UU No 7/2004 dan Perpres No 42 tahun 2008 tentang Sumber Daya Air. Dewan Sumber Daya Air Kepri nantinya sebagai wadah koordinasi untuk mensinergikan berbagai kepentingan baik ditingkat lokal maupun nasional, merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sumberaya air serta mendorong peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air di Kepri. Melalui wadah tersebut, KPSA seluas 37.000 hektar dapat ditata ulang disesuaikan dengan kepentingan daerah. Dewan SD Kepri nantinya dapat meminta Presiden melalui Dewan Sumber Daya Air Nasional meninjau kembali SK. Menteri Kehutanan No. 995/Kpts-11/1992 dan MoU Pengembangan Kawasan Sumberdaya Air di P Bintan antara RI dan Singapura.

Solusi lainnya, bila semua pihak mendukung, LSM ALIM (Air, Lingkungan dan Manusia) Provinsi Kepri bersedia melakukan konsultasi publik dengan mengundang pihak-pihak yang berkompoten berbicara dalam Seminar Nasional yang diberi tajuk : “Tata Ulang Kawasan Pengembangan Sumber Daya Air di Pulau Bintan” yang akan kami laksanakan”.

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Agustus 29, 2010, in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: