Menunggu Aksi Gubernur Kepri Dalam Upaya Percepatan Penyediaan Air Minum


Oleh : Kherjuli
Ketua LSM Air, Lingkungan dan Manusia
Provinsi Kepulauan Riau

Sebagaimana kita ketahui bahwa persoalan air dan listrik merupakan persoalan serius yang menjadi perhatian Gubernur Kepri. Sehubungan dengan itu, “Gubernur Kepri H.M.Sani bersama Wakil Gubernur Kepri H. M. Suryo Respationo bersama rombongan menemui Direktur Utama PT. PLN Dahlan Iskan di Jakarta Hari Sabtu 21 Agustus 2010. Kedatangan Gubernur Kepri bersama Ketua DPRD Provinsi Kepri Ir. Nur Syafriadi, Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau itu bertujuan untuk mencari solusi terhadap penyelesaian krisis listrik di Kepri. Dari hasil pembahasan itu disimpulkan bahwa akhir tahun 2012 krisis listrik di Kepri dipastikan bisa berakhir”. Demikian berita yang ditulis disalah satu surat kabar lokal.

Untuk itu kita semua patut memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Kepri dan jajarannya yang sudah melakukan aksi itu. Selanjutnya kita menunggu aksi Gubernur Kepri yang lainnya yang tidak kalah pentingnya bagi publik, yaitu Percepatan Penyediaan Air Minum di Ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang.

Berdasarkan PP No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), ditegaskan bahawa Pemerintah/Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Hal itu didasari bahwa air minum merupakan Hak setiap warga negara dan kebutuhan dasar penduduk yang harus tersedia cukup merata dan mutu yang baik.

Kita akui bahwa kondisi Sistem Penyediaan Air Minum di Tanjungpinang saat ini masih belum begitu menggembirakan. Bila dibandingkan dengan Batam, sangat jauh sekali perbedaannya. Sungguh sangat bertolak belakang. Di Batam yang nota bene di kelola PT. ATB telah mampu melayani lebih dari 90 persen penduduknya. Sedangkan di Tanjungpinang yang nota bene di kelola oleh PDAM, cakupan pelayanannya baru sekitar 41 persen dari jumlah penduduk. Padahal PDAM yang ada di Tanjungpinang sudah ada sejak tahun 1971. Usianya sekarang sudah mencapai 39 tahun terhitung sejak Presiden Soehato resmikan. Jauh sebelum Batam dijadikan kawasan Otorita Batam oleh Presiden Soeharto dan jauh sebelum PT. ATB beroperasi, PDAM ini sudah duluan beroperasi. Untuk wilayah Riau dan Kepulauan Riau, PDAM Tirta Kepri (dulu PDAM Riau-Unit Tanjungpinang / PDAM Tirta Janggi) tergolong paling tua usianya. Di PDAM ini dulu tempat PDAM lainnya yang ada di Riau berguru dan menimba ilmu. Sebut saja PDAM Tirta Siak Pekan Baru, PDAM Indragiri Hilir, PDAM Kampar dan PDAM Bengkalis. Kemudian PDAM Tirta Nusa Natuna, PDAM Dabo Singkep dan Perusda Karimun.

Terlepas dari faktor usia, secara umum kondisi PDAM Tirta Kepri hampir sama dengan kebanyakan PDAM yang ada di Indonesia. PDAM Tirta Kepri masuk dalam katagori PDAM sakit. Aspek penilaian Manajemennya, Keuangan dan Tehnis tergolong rendah dan lemah. Dari Laporan Perkembangan Pengajuan Restrukturisasi Utang PDAM Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 tahun 2008 (April 2010) yang dikeluarkan PERPAMSI (Peta Masalah PDAM : Laporan Eksekutif) tercatat bahwa PDAM Tirta Kepri masih memiliki utang sebesar Rp 38 Miliar dengan rincian utang pokok sebesar Rp 9,999,300,000 dan utang non pokok sebesar Rp 28,733,300,000 serta belum ada kejelasan dari PDAM perihal penyelesaiannya. Jumlah pelanggan PDAM Tirta Kepri sendiri sampai dengan bulan Februari 2010 tercatat 17.079 pelanggan.

Inilah masalah yang dihadapi oleh kebanyakan PDAM di Indonesia termasuk PDAM Tirta Kepri :
 Terlilit utang jangka panjang
 Angka kehilangan air tinggi
 Kesulitan air baku
 Tarif tidak full cost recovery
 SDM tidak kompeten
 Infrastruktur minim
 Biaya operasional tinggi: bahan kimia, BBM dan tarif dasar listrik termasuk golongan industri
 Dikenai PPN Non-air
 Kurang dukungan stakeholder
 Regulasi menghambat

Dari banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh PDAM, salah satunya dikarenakan kurangnya komitmen Pemda dan DPRD untuk kemajuan pelayanan publik. Dalam hal ini tentu pelayanan air minum kepada masyarakat. PDAM tidak mendapat alokasi APBD atau penyertaan modal yang memadai. Tarif tidak full cost recovery dan Corporate Plan disusun secara asal-asalan.

Bila ingin jelas membaca masalah yang tengah dihadapi PDAM saat ini, Anda bisa mendownloadnya Disini : melalui website resmi milik PERPAMSI. Disana Anda akan menemukan peta masalah PDAM yang berhasil diinventarisir oleh PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia) dalam bentuk ringkasan eksekutif lalu diberi judul ”Peta Masalah PDAM” (Ringkasan Eksekutif)”. Tidak saja masalah yang kita temukan disana tetapi juga strategis maupun solusi atas masalah tersebut. Menurut hemat kami, peta masalah tersebut perlu diketahui banyak pihak terutama DPRD/stakeholder PDAM karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan terkait dengan lintas otoritas. Solusinya sudah terpaparkan dengan jelas disana.

Sekarang tinggal disesuaikan saja dengan kondisi existing PDAM dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Tinggal bagaimana komitmen Pemerintah Provinsi Kepri dan DPRD Kepri saja lagi. Maukah mereka beraksi mewujudkan perubahan untuk kemajuan pelayanan publik di daerah. Komitment Gubernur Kepri selaku pemilik (owner) PDAM Tirta Kepri dan DPRD Kepri sangat dinanti-nantikan publik bagi mewujudkan perubahan kinerja PDAM, keberadaan BUMD dan nasib penduduk Tanjungpinang kedepan.

Berdasarkan Permendagri No 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM, Gubernur selaku pemilik PDAM memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas maupun Direksi PDAM. Menetapkan tarif air dan menyetujui kerjasama PDAM dibidang hukum, investasi maupun pelayanan PDAM dengan pihak lain untuk peningkatan pelayanan menuju kearah yang lebih baik.

Bila berbicara Percepatan Penyediaan Air Minum, tentu tidak terlepas dari keberadaan air itu sendiri. Terutama sumber air baku untuk air minum. Berdasarkan sifat dan fungsinya, sumber daya air memiliki keterkaitan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi dengan berbagai sektor, kepentingan dan wilayah.

Sebagai bahan renungan, sebaiknya Gubernur Kepri memanggil pihak-pihak yang terkait dengan Percepatan Penyediaan Air miunum, duduk satu meja guna membahas dan menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi PDAM Tirta Kepri. Sebelum pertemuan tersebut digelar, terlebih dahulu hendaknya dibentuk Tim Perumus yang bekerja merumuskan berbagai solusi berdasarkan skala prioritas. Tim Perumus hendaknya terdiri dari unsur Pemerintah, DPRD, PDAM dan Non Pemerintah. Hasil kerja Tim Perumus itulah yang kemudian dibawa pada rapat pembahasan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kepri.

Dari hasil rapat pembahasan tersebut diharapkan muncul berbagai kebijakan dan kebijakan itu nantinya dapat dijadikan dasar bagi Direksi PDAM dalam menjalankan roda operasional. Disitulah ditentukan kearah mana PDAM ini akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun. Selanjutnya Direksi PDAM harus dapat menjabarkan kebijakan itu dan menuangkannya kedalam Corporate Plan (Rencana Jangka Menengah) PDAM dan sudah menjadi tugas Direksi menyusun Corporate Plan itu.

Corporate Plan sangat penting bagi PDAM. Disitulah arah kebijakan Pemda dan DPRD ditentukan. Ia ibarat kompas untuk menuju kesuatu tujuan. Itu sebabnya Corporate Plan menjadi salah satu syarat penting dalam pengajuan restrukturisasi utang PDAM kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan.

Syarat lainnya yang harus dipenuhi PDAM berdasarkan PMK 120/2008 adalah tarif full cost recovery. Sedangkan syarat yang ketiga yaitu pengangkatan Direksi PDAM melalui fit and proper test sudah terpenuhi dengan terpilihnya Ir. Abdul Kholik F, MM sebagai Direktur PDAM Tirta Kepri beberapa bulan yang lalu.

Kita menyadari bahwa Dewan Pengawas dan Direksi PDAM selama ini sudah banyak berbuat. Namun dalam perjalanannya kerapkali mengalami kendala ketika harus berhadapan dengan berbagai pihak terutama yang terkait dengan lintas sektor, kepentingan dan wilayah. Termasuk pula dengan stakeholder nya seperti DPRD. Sehingga sulit bagi PDAM untuk mengintegrasikan semua kepentingan itu pada satu tujuan. Oleh karena itu diperlukan adanya komitment dan kebijakan Gubernur Kepri selaku kepala pemerintahan di daerah. Apalagi yang menyangkut dengan lintas sektor, kepentingan dan lintas batas wilayah administratif. Ada garis hirarki dan kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada Gubernur untuk mengatur semua itu, termasuk pemanfaatan sumber daya air dalam upaya percepatan penyediaan air minum di Tanjungpinang.

Bila tidak, maka PDAM/penyediaan air minum akan kembali kepada paradigma lama yang bersifat sporadis atau dikelola secara sendiri-sendiri. Itulah yang akhirnya menjadikan PDAM sebagai institusi yang penuh dengan carut marut. Kita harapkan PDAM Tirta Kepri tidak akan seperti itu, karena seperti pepatah mengatakan, ”lain padi lain ilalang. Lain Hulu lain Parang. Lain dahulu lain sekarang”. Bila mau maka akan semakin terbuka jalan.

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Agustus 23, 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: