Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepri tahun 2008 – 2028


Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepri tahun 2008 – 2028

Kamis 29 Juli 2010, bertempat di Hotel Pelangi Tanjungpinang, LSM ALIM menghadiri undangan Setdako Tanjungpinang dalam Acara “Konsultasi Publik tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau”. Acara dimulai tepat pukul 09.15 wibb dan dibuka secara resmi oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Stda Provinsi Kepri DR. Noraida Mokhsen, MH.

Konsultasi public itu bertujuan untuk menjaring masukan dari berbagai elemen Masyarakat, Akademisi, LSM, SKPD yang ada di Kota Tanjungpinang.

Rancangan Peraturan Daerah tentant Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepri tahun 2008 – 2028 itu dilandasi oleh UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Hampir semua aspek dibahas pada konsultasi itu termasuk issu kerusakan hutan dan kelangkaan air baku.

Pada kesempatan itu, terkait  issu kerusakan hutan dan kelangkaan air baku, LSM ALIM menyampaikan bahwa perlu dibedakan antara kebijakan Sumber Daya Air dengan kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Alam lainnya seperti sumber daya kelautan, pertambangan, migas dan lain-lain. Kebijakan Sumber Daya Air itu biasanya include dengan Penataan Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai tata kelola air.

Jangan bercampur aduk seperti RTRW sebelumnya  (Provinsi Riau) yang memberi ruang terhadap aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan di kawasan lindung dan bahkan pada kawasan hutan lindung. Bukannya tidak boleh dalam kawasan lindung dimanfaatkan untuk mengambil hasil hutan selain kayu tetapi harus diingat bahwa air baku kita sudah semakin langka dan Pemanasan Global (global warming) sudah semakin mengancam.

Bila saja dulu kita  sudah membangun dan menyiapkan waduk baru untuk mendukung pasokan air permukaan waduk Sei Pulai dan Kolong Enam di Kijang, maka tentu kelangkaan air itu bisa teratasi. Kita tinggal membuat Iinstalasi Pengolahan Air (IPA) dan system jaringan air bersihnya saja. Sampai sekarang, jangankan membangun dam/waduk baru, untuk membuat DED nya saja masih terhambat masalah wilayah adminitratif dan masih terkutak katik dengan study kelayakan dari satu lokasi ke lokasi lain untuk mencari kawasan yang berpotensi dijadikan sebagai sumber air baku untuk air minum.

Kita akui memang sudah terjadi perubahan dalam system pemerintahan dan perubahan berbagai kepentingan dalam sepuluh tahun belakangan ini. Kabupaten Kepri sudah berubah menjadi Provinsi Kepri, kemudian ada Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan di Pulau Bintan ini. Ada kawasan FTZ, Kawasan Pusat Pemerintahan di Dompak, Senggarang dan Bintan Buyu, perkembangan kota Kijang dan Tanjung Uban. Untuk itu diperlukan ruang yang diperuntukan khusus sebagai kawasan pengembangan sumber daya air melalui kebijakan strategis jangka panjang Pemprov Kepri.

Perda Tata Ruang Wilayah Kepri itu nantinya menjadi landasan yang paling penting bagi Pemkab/Kota untuk mengaktualisasikan Pemanfaatan Sumber Daya Air dari hulu ke hilir baik yang berada di daerahnya maupun lintas wilayah administratif. Karena acuan hukum Perda itu yaitu UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur sanksi pidana berupa penjara dan denda terhadap orang dan pihak-pihak lain yang menyalahkan peruntukan dan pemanfaatan penataan ruang. Dengan demikian pelaksanaanya nanti akan lebih konsisten.

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Juli 30, 2010, in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: