Bintan “Tolak” Beri Air


Bintan ”Tolak” Beri Air PDF Cetak E-mail
Kamis, 22 Juli 2010 08:36

Oleh : Sigit Batampos

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dan manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri mencari sumber air baku baru di wilayah Kabupaten Bintan, terancam gagal. Pasalnya pihak yang berwenang di Kabupaten Bintan hingga kini belum memberikan rekomendasi persetujuannya untuk dilakukan studi mencari sumber air baku di wilayahnya.  Hal ini dikemukan anggota DPRD Kepri Rudy Chua, kepada Batam Pos, kemarin. ”Karena itu, tim studi yang didatangkan dari Jakarta juga terpaksa kembali lagi,” ungkapnya.

KLIK PHOTO

Peserta Diskusi, dari kiri : M. Basyir PDAM Tirta Kepri dan Sigit Rahmat Batam pos

Namun dalam dialog yang dilaksanakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Air Lingkungan dan Manusia (ALIM) di Restoran Nelayan Tanjungpinang, Rabu (21/7), Pemkab Bintan melalui Kadis Pekerjaan Umum (PU) Heru Sukmoro membantah adanya penolakan tersebut. Menurutnya, informasi soal penolakan itu berawal dari rencana studi mencari air baku di wilayah Busung.

”Bukan ditolak, hanya minta sebelum itu dilaksanakan terlebih dulu dilakukan studi kelayakan. Sebab, daerah itu merupakan wilayah pemukiman,” kata Heru, menjawab pertanyaan Ketua LSM Alim Kherjuli yang menjadi moderator dalam dialog itu.

Kadis PU Provinsi Kepri Sigit, juga ikut membantah meskipun dalam bantahannya tersirat adanya penolakan tersebut. Menurutnya, rencana itu bukan ditolak tapi dicari solusi lainnya supaya lingkungan tidak terganggu dan Bintan minta terlebih dulu dilakukan studi kelayakan.

Sinyalemen adanya konflik kepentingan antara Kota Tanjungpinang dan Kabupten Bintan terkait air bersih ini sudah lama berembus. Salah satu sebabnya, karena pelanggan PDAM Tirta Kepri umumnya warga Tanjungpinang. Sedangkan sumber air bakunya di Kabupaten Bintan. Karena mencakup dua daerah itulah maka pengelolaan PDAM dikoordinir oleh Pemprov Kepri. Meskipun soal air bersih seharusnya tidak perlu ada konflik kepentingan di antara kedua itu.

”Soal air seharusnya jangan bicara Tanjungpinang atau Bintan, jangan bicara otonomi daerah,” tegas Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bintan Karya Harmawan.
Soal permintaan studi kelayakan itu dengan tegas Karya Harmawan, mengatakan sejak tahun 2001 – 2006 saat dia masih menjabat Kadistamben Bintan sudah berulangkali dilakukan. Tapi hasilnya tidak ada yang dimanfaatkan. Di antara studi kelayakan yang sudah dilakukan adalah memberdayakan eks tambang pasir darat di wilayah Bintan, yang dinilainya sangat sesuai untuk sumber air baku baru.
Sementara tokoh masyarakat Kepri H Imam Sudrajat menilai Pemkab Bintan tidak bisa disalahkan, jika memang benar menolak wilayahnya dijadikan sumber air baku untuk PDAM Tirta Kepri yang pelanggannya warga Tanjungpinang. Menurutnya, penolakan itu sebagai hal yang wajar. Sebab, PDAM Tirta Kepri dikelola secara bisnis, lain halnya jika air bersih yang dikelola perusahaan itu untuk kepentingan sosial.  Untuk menyelesaikan konflik kepentingan antara kedua daerah itu, H Imam Sudrajat menyarankan agar di antara dilakukan kesepakatan antara Pemko Tanjungpinang dengan Pemkab Bintan yang difasilitasi Pemprov Kepri. Jika langkah ini sulit dilakukan, dia menyarankan agar kesepakatan dilakukan melalui perusahaan daerah masing-masing bersama PDAM.

”Kesepakatan seperti MoU itu bisa dalam bentuk bagi hasil atau profit sharing, bisa juga dalam bentuk penyertaan modal dan lain-lain,” terang H Imam Sudrajat.

Hadir sejumlah tokoh Kepri dalam dialog itu, seperti H Huzrin Hood yang menyarankan LSM Alim untuk terus melaksanakan dialog seperti itu dan menindaklanjuti hasilnya. Namun, Kherjuli merasa sedikit kecewa karena tidak seorangpun anggota DPRD yang hadir dalam dialog tersebut. Baik dari DPRD Kepri, DPRD Bintan maupun DPRD Tanjungpinang.

”Kami sudah undang ketiga DPRD itu, namun tidak seorangpun yang hadir. Kalau dibilang kecewa, ya kami kecewa. Sebab, banyak yang kita ingin tanyakan. Termasuk soal informasi ketiadaan anggaran untuk PDAM Tirta Kepri di APBDP 2010. Padahal, PDAM sangat memerlukan tambahan anggaran untuk meningkatkan kualitasnya,” ungkap Kherjuli.

Soal permintaan anggaran itu sebelumnya sudah disampaikan Direktur PDAM, Abd Kholik dalam pertemuan tersebut. Ada 3 kepentingan yang akan dilaksanakan terkait permintaan itu antara lain untuk membeli bahan kimia, peningkatan kualitas infrastruktur kantor, dan untuk penyertaan modal.

Anggota Komisi II DPRD Kepri yang membidangi anggaran, Rudy Chua yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, hingga saat ini besar kemungkinan permintaan tambahan anggaran untuk PDAM Tirta Kepri tidak akan dikabulkan. Menurutnya, dia sudah berupaya untuk mendapatkan anggaran yang diminta itu. Tapi, karena alasan jumlah APBDP 2010 terbatas, maka permintaan itu sampai sekarang belum disetujui di dewan. ***

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Juli 22, 2010, in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: