Kenaikan Tarif PDAM Sebatas Wacana


Kenaikan Tarif PDAM Sebatas Wacana

Rencana kenaikan Tarif air  yang dilontarkan PDAM dan Anggota DPRD Kepri (stakeholder) dinilai Ketua LSM Air Lingkungan dan Manusia (ALIM) Kherjuli baru sebatas wacana dan hanya merupakan pandangan pribadi yang tidak sepenuh hati.

Secara kelembagaan PDAM dan DPRD Kepri sendiri melalui Komisi yang membidangi masalah PDAM belum pernah membahas usulan kenaikan tarif. Apalagi mengeluarkan rekomendasi. Karena memang usulan penyesuaian Tarif air itu belum pernah diajukan Pemprov Kepri kepada DPRD Kepri dan dikonsultasikan kepada publik.

Dari sebelum terbentuknya PDAM Tirta Kepri, wacana kenaikan tarif air memang selalu didengungkan namun realisasinya hingga kini nihil. Alasannya masih yang itu-itu juga, yaitu meningkatkan pelayanan dulu baru menaikkan tarif. Padahal kenaikan tarif air juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, memperbaiki aspek teknik,  manajemen dan keuangan PDAM dalam rangka percepatan penyediaan air minum di perkotaan. Semakin lambat menyesuaikan tarif, upaya percepatan penyediaan air minum akan semakin tertinggal. Akibatnya masyarakat yang menunggu akses PDAM semakin bertambah dan potensi pendapatan PDAM terlewatkan begitu saja.

LSM ALIM tentu setuju dengan perbaikan pelayanan yang dijadikan alasan dan prioritas. Tetapi bila semua pihak serius, perbaikan pelayanan dan penyesuaian tarif bisa dilakukan seiring. Bila memang tidak ingin dinaikan, lebih setuju lagi dengan konsekwensi berikan subsidi dan menambah modal PDAM melalui Penyertaan Modal Pemrpov Kepri, dalam rangka percepatan penyediaan air minum di Tanjungpinang.

Penyesuaian tarif untuk pemulihan biaya penuh (Full Cost Recovery) itu merupakan salah satu syarat pengajuan restrukturisasi utang PDAM Tirta Kepri kepada Kementerian Keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 120/2008. Berdasarkan data yang LSM ALIM peroleh dari PERPAMSI (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia), sampai dengan April 2010, utang PDAM Tirta Kepri telah mencapai sebesar Rp 38,6 M dengan perincian Utang Pokok Rp 9,9 M dan utang non pokok sebesar Rp 28,7 M. Tindaklanjut penyelesaian utang kepada Kementerian Keuangan itu hingga Aparil 2010 masih belum jelas.

Oleh karena tarif tidak Full Cost Recovery maka PDAM dipastikan tidak dapat mengikuti program restrukturisasi utang. Tidak saja itu, PDAM juga sulit mendapatkan Pinjaman Bunga Bersubsidi dari Perbankan Nasional dengan kemudahan tingkat resiko 70 persen ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

Dengan harga air yang relatif rendah akan membuat pemerataan pemakaian air semakin sulit dilakukan dan penggunaan air baku menjadi tidak efisien. Padahal masih banyak daerah pelayanan PDAM yang belum terlayani air dan lagi pula ketersediaan air baku  terbatas. Struktur tarif yang baru nanti  harus ikut menentukan pola konsumsi dan penggunaan air baku untuk tiap kelompok pelanggan secara efektif dan efisien dengan sistem tarif progresif.

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Juli 4, 2010, in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: