TDL NAIK, PDAM BUTUH MODAL


TDL NAIK, PDAM BUTUH MODAL

1 Juli 2010 Tarif Dasar Listrik (TDL) yang baru diberlakukan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kenaikan rata-rata sebesar 10 persen itu tentu berimbas kepada semua sektor terutama sektor industri termasuk industri yang dikelola oleh PDAM Tirta Kepri.

PLN memang sejak dulu memberlakukan tarif listrik golongan industri atau Tarif B to B bagi PDAM dan disinsentif pada jam puncak sehingga PDAM terbebani Tarif Dasar Listrik yang tinggi. Biaya listrik yang tinggi itu sangat memberatkan biaya operasional PDAM, karena struktur tarif PDAM Tirta Kepri (dulu PDAM Tirta Janggi) sejak tahun 2001 belum pernah disesuaikan atau dinaikan sedangkan komponen biaya operasionalnya terus meningkat. Kita khawatir dampaknya dapat menurunkan tingkat pelayanan PDAM kepada masyarakat.

Saat ini saja masih banyak ditemukan stress area atau lokasi-lokasi yang tidak teraliri air PDAM seperti di lokasi Kilo meter 5, 6 dan 7, termasuk di rumah orang PDAM sendiri. Selain karena menurunnya kwalitas air baku akibat pekerjaan pendalaman waduk Sei Pulai, juga karena PDAM Tirta Kepri tidak cukup uang untuk meng-up grate Instalasi Pengolahan Air (IPA), membeli peralatan, memperbaiki sistem manajemen dan meningkatkan kesejahteraan pegawainya  yang sudah sangat merosot.

Bagaimana mungkin bisa meningkatkan produktifitas kalau tingkat kesejahteraan pegawainya berada pada tingkat ketidakpastian yang tinggi. Tak tahu kapan, menunggu apalagi dan alasan apalagi untuk bisa disetarakan dengan tuntutan kebutuhan hidup mereka. Berbeda dengan PLN, di demo setiap saat dan bahkan sampai proses class action oleh masyarakat, tidak mempengaruhi tingkat kesejahteraan pegawainya secara signifikan karena sistem manajemen yang mengatur tentang kesejahteraan pegawainya sudah cukup bagus dan terpusat. Artinya penghasilan pokok pegawai PLN di satu wilayah sama dengan wilayah lain.

Di PDAM tidak seperti itu, kesejahteraan Pegawai PDAM Tirta Nusa Kabupaten Natuna ternyata jauh lebih baik daripada PDAM Tirta Kepri. Itu semua tergantung kemampuan Direksinya meyakinkan PEMDA dan DPRD setempat bahwa PDAM adalah milik Perintah Daerah dan pegawai PDAM merupakan pelayan publik yang turut menentukan baik buruknya pelayanan publik di daerah dan oleh karena itu harus mendapat perhatian Pemerintah Daerah.

Kenaikan TDL tidak dapat dihindari dan sekarang tinggal bagaimana mencari solusinya. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan, antara lain Pemberiaan Subsidi untuk menutupi biaya PDAM karena tarif airnya belum Ful Cost Recovery dan yang kedua menambah modal PDAM melalui Penyertaan Modal Pemprov Kepri.

LSM ALIM berharap agar Pemprov Kepri dan DPRD Kepri dapat mengaktualisasikan PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk kepentingan hajat hidup orang banyak.

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Juli 2, 2010, in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: