Berita Batampos


Poto : Kherjuli

PDAM Sudah Kronis

Ditulis oleh SIGIT, Tanjung Pinang , Senin, 10 May 2010 08:03

Terungkapnya dugaan penyambungan ilegal yang dilakukan oknum PDAM menjadi gambaran buruknya kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri. ”Sudah kronis. Bukan hanya pipa yang bocor, manajemen juga bocor. Rusak luar dalam. Banyak sekali pembenahan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Direktur Utama yang baru. Berat sekali kerjanya, tapi syukur dia sudah punya pengalaman,” kata Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Kepri, Andi Anhar Chalid, Sabtu (8/5).

Soal tindakan yang akan diambil terhadap oknum pegawai PDAM, baik yang sudah pensiun maupun yang masih aktif terkait penyambungan air secara ilegal kepada konsumen, Andi mengatakan bahwa hal tersebut akan dibahas di tingkat manajemen. Andi sendiri memiliki beberapa pilihan yang akan diambil.

Pertama, diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan cara membuat pengakuan tertulis. Selanjutnya uang yang diambil pegawai dari penyambungan ilegal itu disetor ke kantor. Kedua, diberikan pilihan untuk mengajukan pengunduran diri secara terhormat.

Juga disebutkan Andi, salah satu pemicu bermainnya sekitar 19 pegawai PDAM baik yang sudah pensiun maupun yang aktif karena terabaikannya kesejahteraan mereka. Untuk itu, tegas Andi, salah satu pembenahan yang kini dilakukan manajemen adalah peningkatan kesejahteraan karyawan. ”Begitu terabaikannya kesejahteraan karyawan ini, sampai-sampai cadangan dana pensiun karyawan terpakai. Manajemen baru sekarang perlu banyak melakukan perubahan dan kita tetap perhatikan kesejahteraan karyawan,” beber Andi.

Aktivis alam, lingkungan hidup, dan manusia, Kherjuli saat dikonfirmasi terpisah menilai banyak sekali perbaikan yang harus dilakukan manajemen PDAM. Dia menilai, manajemen perusahaan ini berikut dengan sistemnya perlu direformasi. Menurutnya, pembenahan internal harus dilakukan terlebih dulu sebelum pembenahan keluar.

”Yang terungkap itu baru yang dilakukan oknum pegawai dari dalam PDAM sendiri, belum lagi yang dilakukan masyarakat. Sebab, sistemnya memang memungkinkan masyarakat melakukan penyambungan ilegal,” terang Kherjuli.

Walau begitu, untuk oknum-oknum pegawai yang diduga melakukan penyambungan ilegal harus diberikan hukuman sesuai dengan aturan perusahaan tersebut. Ke depan, Kherjuli menyarankan perlunya dibuat Perda untuk memperbaiki sistem manajemen perusahaan ini. Termasuk aturan untuk menjatuhkan hukuman bagi karyawan. ”Ini untuk menghindari saka atau tidak suka kepada seseorang karyawan dalam memberi hukuman,” ujarnya.

Disinggung soal kesejahteraan karyawan PDAM, Kherjuli, ia menilainya menjadi salah satu pemicu banyak penyambungan ilegal oleh oknum pegawai dan pensiunan. Karena itu, kesejahteraan karyawan patut menjadi fokus perhatian manajemen. ”Sehingga, tidak ada lagi pegawai yang gajinya masih di bawah upah mininum di daerah ini seperti yang terjadi sekarang. Di mana, masih ada pegawai yang gajinya berkisar pada angka Rp800-an ribu,” sebutnya.

Diungkapkannya juga, bahwa sekarang ada pegawai PDAM yang masih gajinya di bawah upah mininum atau sekitar Rp800-an ribu. Diungkapkannya juga, meskipun untuk penyambungan ilegal diperoleh nilai Rp2 juta per sambungan. Namun, yang diterima oknum pegawai ini hanya sekitar seperempatnya saja karena harus dibagi-bagi dengan yang lainnya. Itu sebabnya, tegas Kherjuli, meski ada banyak sekali sambungan ilegal. Tapi, tidak ada di antara oknum-oknum itu yang menjadi kaya karenanya.

Anggota DPRD Kepri Yudi Carsana, menegaskan, akhir bulan ini kembali mengundang Direksi PDAM Tirta Kepri, untuk mengetahui tindakan yang diberikan manajemen terhadap oknum pegawai yang melakukan penyambungan ilegal. Dugaan keterlibatan oknum pegawai PDAM itu sebelumnya sudah diungkap manajemen dalam hearing dengan Komisi II DPRD Kepri.

Dalam dengar pendapat tersebut, Direksi PDAM berjanji kepada dewan untuk menyelesaikan persoalan itu dalam Mei ini. Apakah akan diberhentikan dengan tidak hormat atau bagaimana, nanti akan disampaikan lagi ke dewa. ”Janji PDAM itu kita kejar terus. Termasuk, untuk memberantas pipa cacing. Karena ini demi kebaikan PDAM dan masyarakat semua,” kata anggota Komisi II DPRD Prov Kepri, Yudi Carsana menjawab Batam Pos, Minggu  (9/5).

Sementara itu Sekretaris Komisi I DPRD Kepri dari daerah pemilihan Tanjungpinang, Surya Makmur Nasution, mengatakan manajemen baru PDAM harus mengambil tindakan tegas terkait dugaan penyambungan ilegal tersebut. Hal itu merupakan bagian dari pembenahan ke dalam di tubuh PDAM yang sekarang sedang dalam kondisi ”darurat”.  ”Kalau ada yang terbukti melakukan penyimpangan jangan dibiarkan dan harus ada tindakan tegas,” tegas Surya Makmur. ***

Sumber : http://cetak.batampos.co.id/pro-kepri/tanjungpinang/7756-pdam-sudah-kronis.html

About kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Mei 12, 2010, in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: