SURVEY BADAN HUKUM PENGELOLAAN AIR MINUM PERPIPAAN DI KABUPATEN KARIMUN


Oleh :
Lembaga Swadaya Masyarakat
AIR, LINGKUNGAN DAN MASNUIAS (ALIM)
Provinsi Kepulauan Riau

A. Latar Belakang
Air adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dalam segala bidang. Air minum adalah kebutuhan dasar penduduk yang harus tersedia secara cukup merata dengan kwalitas yang baik. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam sistem penyediaan air minum bagi mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat dan produktif. Pemerintah menjamin ketersediaan air baku untuk air minum. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga menjamin tersedianya air minum selama 24 jam per hari dengan kwalitas air yang langsung layak diminum.
Meskipun demikian, fenomena sumber daya air dunia termasuk di Indonesia sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Ancaman pemanasan global (global warming), illegal loging dan punahnya kawasan resapan air, mengakibatkan ketersediaan air cenderung menurun. Sementara kebutuhan akan air bersih/air minum terus meningkat seiring bertambahnya penduduk. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air itu menuntut semua pihak, terutama Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mampu menata dan mengelola sumber daya air dengan sebaik-baiknya. Salah satu bentuk penataan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota itu adalah dengan mendirikan BUMD yang dibentuk secara khusus (PDAM) sebagai pengelola sistem penyediaan air minum perpipaan.
Untuk mendukung program Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan Penyediaan Air minum dan Target MDG (Millenium Devolepment Goal) 2015, sudah banyak regulasi yang telah dikeluarkan. Tidak saja regulasi tetapi juga sejumlah uang untuk membiayai sumber air baku, infrastruktur air bersih didaerah. Sangat disayangkan jika peluang tersebut diabaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Untuk itu diperlukan sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah agar hak dasar penduduk itu bisa dirasakan dengan murah dan cara-cara yang mudah.
Di Indonesia, Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum perpipaan yang dikelola oleh PERUSDA hanyalah terdapat di Kabupaten Karimun sedangkan Kabupaten/Kota lainnya berbentuk PDAM. Oleh karena itu kami tertarik melakukan survey guna mendapatkan gambaran dan solusi yang diinginkan bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Karimun.

B. Tujuan
Survey tentang bentuk pengelolaan air minum perpipaan di Kabupaten Karimun ini bertujuan antara lain :
1. Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Karimun dan DPRD Kabupaten Karimun tentang bentuk/badan hukum pengelolaan SPAM oleh PDAM.
2. Untuk memberikan masukan kepada Manajemen Perusda Kabupaten Karimun

C. Landasan Hukum SPAM
1. UU Nomor 5 Tahun 1962 tetang Perusahan Daerah
2. UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
3. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM.

D. Permasalahan
Bahwa Pemerintah Kabupaten Karimun yang dibentuk berdasarkan UU Nomor : 2 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Karimun, belum memiliki PERDA pembentukan PDAM. Sistem Penyediaan Air Minum perpipaan di Kabupaten Karimun dibawah naungan PERUSDA berdasarkan PERDA Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2002. Sarana dan prasarana, pegawai dan pelanggan air minum yang dikelola PERUSDA Kabupaten Karimun saat ini, sebelumnya merupakan eks. PDAM Tirta Janggi Kabupaten Kepulauan Riau cabang Tanjung Balai Karimun dan cabang Tanjung Batu Kundur. Namun setelah terbentuknya PERUSDA Kabupaten Karimun, maka seluruh Sarana dan prasarana, pegawai dan pelanggan air minum dan pengembangan operasionalnya menjadi bagian/unit usaha PERUSDA. Sistem itu berlangsung hingga hari ini dengan berbagai perubahan pisik maupun non pisik SPAM.
Bahwa PERUSDA Kabupaten Karimun selain menggerakkan unit usaha air bersih/minum juga memiliki unit usaha lain seperti Sentral Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Pengelolaan Pasar dan lain sebagainya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Padahal berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pendayagunaan sumber daya air harus berorientasi kepada kepentingan sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Artinya, pengelolaan air bersih tidak semata-mata berorientasi profit (profit oriented) untuk mencari keuntungan semata-mata seperti layaknya jenis usaha SPBU, Pasar dan lain-lain.
Bahwa berdasarkan PP No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dijelaskan perorangan, BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi dapat menjalankan fungsi SPAM. Dengan kata lain, PERUSDA Kabupaten Karimun juga dapat berperan sebagai pengelola SPAM. Namun demikian, pada bagian/pasal lain didalam PP No 16 Tahun 2005 itu ditegaskan pula bahwa BUMN/BUMD/Swasta/Koperasi tersebut harus dibentuk secara khusus sebagai Pengelola SPAM, baik dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan. Dengan kata lain, sebaiknya badan usaha itu fokus pada jasa pelayanan air minum/bersih, karena pengelolaan air minum/bersih memerlukan manajemen tersendiri dengan prinsip-prinsip sebagaimana tertuang pada UU No 7 Tahun 2004 dan PP No 16 Tahun 2005 diatas. Itu karena air minum/bersih bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak yang menjadi tanggungjawab Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk menyediakannya dalam jumlah yang cukup merata dan mutu yang baik.
Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM, PDAM terdiri dari Organ dan Kepegawaian. Organ dimaksud adalah Kepala Daerah, Dewan Pengawas dan Direksi. Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi diatur didalam ketentuan tersebut. Kemudian, masalah Kepegawaian juga diatur disana. Pegawai PDAM diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Salah satu manfaatnya aturan hukum itu bagi pegawai adalah diaturnya ketentuan mengenai program pensiun bagi pegawai dan Direksi.
Dari permasalahan tersebut diatas, berikut dipaparkan manfaat PDAM sebagai pengelola air minum/bersih di daerah, khususnya di Kabupaten Karimun.
Manfaat :
1. Merupakan wadah yang dibentuk secara khusus sebagai pengelola SPAM di Kabupaten Karimun sesuai PP No 16 Tahun 2005.
2. Mempermudah Audit (Keuangan, teknis dan operasional) terhadap asset dan pengelolaan PDAM, baik yang bersumber dari dana APBN/APBD atau pihak lain lainnya.
3. Mempermudah masuknya Investasi/modal, baik yang bersumber dari APBN/APBD Provinsi Kepri dan APBD Kabupaten Karimun, bagi pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan dan kinerja jasa pelayanan air minum.
4. Membagi sebagian tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal penyediaan air baku, Instalasi Pengelohan Air, Pipa Transmisi dan Pelayanan PDAM menurut pembagian tanggungjawab pengelolaan air minum/bersih berdasarkan UU No 7 Tahun 2004 dan PP No 16 tahun 2005. Dengan kata lain, tanggungjawab Pemda Karimun lebih ringan dibanding sekarang (Perusda).
5. Perda Pembentukan PDAM memiliki landasan hukum yang lebih kuat dibanding Perda Perusda Kabupaten Karimun, bagi pengembangan infrastruktur air bersih yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di Kabupaten Karimun.
6. Dapat memberikan kontribusi bagi daerah dalam bentuk PAD yang jelas (terpisah dari unit usaha SPBU, Pasar dll) dalam pendayagunaan sumber daya air di daerah Kabupaten Karimun.
7. Memiliki manajemen air minum yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku secara nasional.
8. Memberikan jamin sosial dan jaminan hari tua (pensiun) bagi Direksi dan Pegawai PDAM.
9. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelanggan jasa air minum/air bersih untuk secara bersama-sama melakukan penghematan air, menjaga dan memelihara sarana dan prasarana air minum, melindungi sumber air baku dan hutan resapan air. Karena selama dikelola Perusda, persepsi masyarakat, unit air bersih/minum mendapat subsidi silang dari laba/keuntungan usaha yang lain sehingga tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan sarana dan prasarana air minum dilimpahkan sepenuhnya pada Perusda.

E. Pemecahan Masalah
Sebagai solusi dari permasalahan diatas adalah sebagai berikut :
MEMBENTUK PDAM MELALUI PERDA KABUPATEN KARIMUN, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

F. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan :
Sistem Penyediaan Air Minum perpipaan di Kabupaten Karimun belum dilakukan secara khusus melalui wadah/lembaga yang dibentuk secara khusus sebagai pengelola berdasarkan PP No 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Saran :
Agar Pemerintah Kabupaten Karimun (Bupati dan DPRD Kabupaten Karimun) merumuskan/menyusun/dan menetapkan Perda Pembentukan PDAM Kabupaten Karimun.

G. Penutup
SURVEY BADAN HUKUM PENGELOLAAN AIR MINUM PERPIPAAN DI KABUPATEN KARIMUN ini masih perlu dilakukan penyempurnaan materi dan substansi untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi. Untuk itu, hasil Survey ini belum bersifat mutlak dan masih harus dilakukan penyempurnaan lagi. Atas saran dan masukannya diucapkan terimakasih. Mohon atas kekurangan. Kritik dan saran Anda dapat disampaikan melalui Email : kherjuli@yahoo.co.id, Facebook : Kherjuli dan Web/Blog : http://kherjuli.wordpress.com dan http://www.kherjuli.webs.com

Tanjungg Balai Karimun, Mei 2011
Lembaga Swadaya Masyarakat
AIR, LINGKUNGAN DAN MASNUIAS (ALIM)
Provinsi Kepulauan Riau

TT.D

KHERJULI
Surveyor

Tentang kherjuli

PRESIDEN AIR

Posted on Mei 18, 2011, in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 4 Komentar.

  1. NUMPANG INFO YA BOS… bila tidak berkenan silakan dihapus:-)

    LOWONGAN KERJA GAJI RP 3 JUTA HINGGA 15 JUTA PER MINGGU

    1. Perusahaan ODAP (Online Based Data Assignment Program)
    2. Membutuhkan 200 Karyawan Untuk Semua Golongan Individu (SMU, Kuliah, Sarjana, karyawan dll yang memilki koneksi internet. Dapat dikerjakan dirumah, disekolah, atau dikantor.
    3. Dengan penawaran GAJI POKOK 2 JUTA/Bulan Dan Potensi penghasilan hingga Rp3 Juta sampai Rp15 Juta/Minggu.
    4. Jenis Pekerjaan ENTRY DATA(memasukkan data) per data Rp10rb rupiah, bila anda sanggup mengentry hingga 50 data perhari berarti nilai GAJI anda Rp10rbx50=Rp500rb/HARI, bila dalam 1bulan=Rp500rbx30hari=Rp15Juta/bulan
    5. Kami berikan langsung 200ribu didepan untuk menambah semangat kerja anda
    6. Kirim nama lengkap anda & alamat Email anda MELALUI WEBSITE Kami, info dan petunjuk kerja selengkapnya kami kirim via Email >> http://entrydatabase.blogspot.com/

  2. PDAM KAB KARIMUN TIDAK TERJAMIN KEBERSIHANYA,KELILING KOLAM AIR MASYARAKAT BERAKTIFITAS,BERKEBUN MAKA SAMPAH DAN KOTORAN ITU SEMUA MASUK DLM KOLAM AIR TSBUT.TOLONG DIPERHATIKAN BIAR BENAR BENAR BERSIH SEGERA BEBASKAN LAHAN MASYRAKAT.JGN AMBIL HASILNYA SAJA………….

  3. Terimakasih Tanggapannya. Itu lah persoalannya, bila pengelolaannya tidak dilaksanakan oleh BUMD yang dibentuk secara khusus untuk meengelola SPAM. Karimun belum memiliki PDAM (BUMD khusus PDAM). Sektor Air Bersih masih dibawah PERUSDA Karimun. Namanya Unit Air Bersih. Semoga kedepan masalah Kelembagaan ini menjadi perhatian Pemda setempat. Termasuk soal KWALITAS AIR, CATHMENT AREA dan Hak-hak masyarakat yang terkait dgnnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 2.285 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: